Manusia Emperan Baru pada Masa Pandemi

Dwi Mukti Wibowo

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Kemanusiaan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penjual kerak telur menunggu pembeli di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA

    Seorang penjual kerak telur menunggu pembeli di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA

    Dwi Mukti Wibowo
    Pemerhati Masalah Ekonomi dan Kemanusiaan

    Liputan di sebuah stasiun televisi swasta memberikan gambaran yang menyentakkan. Terlihat beberapa orang sedang menggelar kertas koran di emperan. Mereka baru keluar dari pondokan karena tak mampu lagi membayar biaya kontrakan kamarnya. Pilihannya adalah menggelandang. Ini sungguhan, bukan artis yang pura-pura menyamar dan berperan sebagai gelandangan agar viral di YouTube.

    Mereka sebenarnya bukan gelandangan. Mereka adalah korban keadaan. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah peran dan mengempaskan masa depan mereka. Perusahaan memecat mereka tanpa kejelasan pesangon. Isi dompet menipis dan tak memungkinkan mereka pulang ke kampung halaman. Pembatalan angkutan mudik gratis melengkapi penderitaan itu. Pandemi corona tak memberi mereka banyak pilihan, kecuali emperan, selain berharap ada keajaiban pada Ramadan ini.

    Memang saat ini hanya tampak beberapa orang seperti mereka. Namun bagaimana jika nantinya wabah ini memicu dan memacu yang lain? Wabah ini tidak hanya akan menambah jumlah angka penganggur, tapi juga berpotensi menambah beban pemerintah daerah setempat. Bagaimana jika mereka terinfeksi Covid-19 selama tinggal di emperan? Bagaimana jika mereka mengganggu keamanan dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)?

    Lantas siapa yang harus disalahkan? Apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Beberapa pertanyaan ini mungkin terlewat dari pantauan kita karena terlalu kecil gaungnya untuk menjadi topik hangat di media sosial. Namun hal itu akan menjadi kepala berita media massa manakala mereka nantinya terjangkit Covid-19 atau meninggal mengenaskan di emperan. Pasti ada tudingan pembiaran dan pilih kasih dalam menangani korban pandemi ini. Hal tersebut pasti akan mencoreng prestasi penanganan pandemi yang sudah dicapai pemerintah hingga kini.

    Namun saat ini tidak pada tempatnya untuk mencari siapa yang bersalah. Menurut Wayne Dyer, sebesar apa pun kesalahan yang ditimpakan kepada orang lain dan sebesar apa pun kita menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahnya. Masalah "manusia emperan baru" tidak hanya terjadi di Indonesia. Jepang, misalnya, mencatat lebih dari 4.000 "pengungsi warnet" yang berada di Tokyo. Akhirnya mereka ditampung di kamar-kamar hotel dan berbagai bentuk akomodasi sementara. Prancis, yang menerapkan karantina wilayah, menggunakan kamar hotel sebagai tempat tinggal tunawisma yang dikarantina. Di Swiss, wabah ini menjadi "berkah" bagi tunawisma, yang bisa merasakan menginap di kamar mewah hotel Bel Esperance. Di Jenewa, organisasi sosial Salvation Army bersama organisasi nirlaba lainnya telah lama menyediakan tempat tidur darurat. Di Perth, Australia Barat, sedikitnya 20 tunawisma menginap di sebuah hotel bintang lima. Kebijakan itu tertuang dalam program kemanusiaan Hotels with Heart. Sementara itu, di Spanyol, sebuah penginapan mewah di Madrid dihuni pengungsi dari Venezuela dan para gelandangan.

    Bagaimana perlakuannya di Indonesia? Mungkin tidak harus sama. Bukan masalah mereka harus menginap di hotel mana, tapi bagaimana "manusia emperan baru" itu secepatnya dapat ditampung. Semua pihak harus saling bantu untuk memikirkan bersama bagaimana jalan keluarnya agar dampak yang lebih besar dapat dihindari sejak awal.

    Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Pertama, dinas sosial secepatnya melakukan patroli untuk mengangkut mereka dari emperan agar tidak mengganggu keamanan lingkungan sekaligus menjaga kepatuhan pelaksanaan PSBB. Masyarakat diminta secepatnya menginformasikan keberadaan mereka kepada petugas yang berwenang.

    Kedua, dinas kesehatan mengecek kondisi kesehatan mereka agar sejak awal risiko penyebaran Covid-19 telah dimitigasi. Ketiga, jika mereka terbukti sehat, pemerintah daerah harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi kepulangan mereka ke kampung halaman setelah mereka menandatangani surat pernyataan tidak kembali lagi ke Ibu Kota.

    Keempat, pemerintah mengidentifikasi dan memetakan berapa jumlah "warga emperan baru" seperti mereka dan di mana saja mereka berada. Selain dari mereka, data bisa diperoleh dari pengelola pondokan, rukun tetangga/rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Akurasi dan pemutakhiran data sangat diutamakan.

    Kelima, pemerintah dapat memberikan kesempatan kerja sementara kepada mereka, seperti melibatkan mereka dalam tim penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat, yang sekaligus membantu pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga penyalur. Hal yang terpenting, mereka memiliki kesibukan dan bisa memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Keenam, pemerintah melokalisasi keberadaan mereka agar tidak bergentayangan dari emperan satu ke emperan lainnya. Tempat sementara yang ideal bagi mereka adalah balai latihan kerja (BLK). Selain dapat menjadi tempat penampungan sementara, BLK dapat melatih keterampilan yang menambah kompetensi dan penghasilan mereka. Masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya bisa menjadi alternatif untuk tumpangan sementara mereka. Keenam, bagi masyarakat yang ingin berbagi, bantuan yang diberikan sebaiknya berupa makanan, obat-obatan, dan vitamin. Jika mungkin, ada uang secukupnya untuk menyewakan pondokan buat mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.