Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bermain Api Pelonggaran Pembatasan Sosial

Oleh

image-gnews
Petugas gabungan menindak pengendara motor yang tidak memakai masker di titik pemeriksaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Cibinong, Bogor, Jumat, 1 Mei 2020, Pemerintah melakukan berbagai upaya guna mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya menggunakan masker, namun imbauan tersebut masih saja diabaikan karena rendahnya kesadaran masyarakat. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Petugas gabungan menindak pengendara motor yang tidak memakai masker di titik pemeriksaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Cibinong, Bogor, Jumat, 1 Mei 2020, Pemerintah melakukan berbagai upaya guna mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya menggunakan masker, namun imbauan tersebut masih saja diabaikan karena rendahnya kesadaran masyarakat. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TERLALU dini bagi pemerintah untuk melonggarkan pembatasan sosial berskalabesar (PSBB), terutama di pusat-pusat ekonomi. Pemerintah akan menghidupkan kembali sentra-sentra bisnis yang masih bisa beroperasi di tengah pandemi Covid-19. Niat pemerintah ini dikemukakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan KeamananMahfud Md. pekan lalu.

Pemerintah tampaknya melihat kondisi ekonomi, terutama di level menengah ke bawah yang benar-benar menderita, perlu segera dibantu. Belum lagi penderitaan puluhan ribu pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk para pengemudi angkutan online yang kehilangan konsumen. Bantuan langsung tunai jelas tak akan banyak menolong karena angkanya yang masif. Pelonggaran pembatasan mungkin lebih bisa membantu mereka bangkit.

Tidak ada yang salah dengan pertimbangan tersebut. Namun tetap harus diingat bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar tidaklah didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau bisnis, melainkan kesehatan. Parameternya jelas: penambahan jumlah pasien dalam pengawasan, jumlah penderita positif corona, jumlah kematian, dan jumlah yang sembuh, serta pola sebaran dan penularannya. Jika trennya menurun, pelonggaran bisa dipertimbangkan.

Itulah sebabnya, data yang menyeluruh dan konsisten menjadi sangat penting. Apa yang terjadi di Jakarta bisa dijadikan contoh. Sampai 21 April 2020, muncul optimisme yang luar biasa karena penambahan jumlah kasus positif corona menurun dan kurvanya cenderung melandai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mulai berbicara tentang pengakhiran PSBB. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19Doni Monardo bahkan mengatakan bahwa wabah Covid-19 akan berakhir pada Juni.

Pernyataan Doni dan optimisme para pejabat pemerintah bisa sangat menyesatkan. Salah satu buktinya adalah Jakarta. Dalam sepekan terakhir, jumlah penambahan kasus positif corona kembali melonjak ke angka di atas 100 orang per hari. Dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya, data nasional juga menunjukkan peningkatan kasus positif corona meskipun tipis, yakni 334 kasus berbanding 327 kasus. Artinya, peluang untuk melonggarkan, apalagi mengakhiri pembatasan sosial, sangat kecil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terlebih PSBB di Jabodetabek, kawasan episentrum Covid-19, ternyata tidak dijalankan dengan optimal. Hasil kajian Centre for Strategic and International Studies bersama Facebook dengan memanfaatkan Facebook Disease Prevention Map menunjukkan bahwa mobilitas orang masih cukup tinggi sejak PSBB diberlakukan pada 10 April lalu. Peta itu menyediakan data pergerakan pengguna Facebook yang mengaktifkan Facebook dan fitur Sistem Pemosisi Global (GPS) di gawainya. Salah satu yang mobilitasnya cukup tinggi adalah jalur Bekasi Barat-Jakarta.

Melihat data tersebut, pemerintah harus membuang jauh pikiran untuk pelonggaran atau pengakhiran pembatasan sosial. Apalagi validitas data menyangkut Covid-19 masih diragukan. Misalnya, apakah jumlah kasus positif corona yang kecil di Indonesia karena jumlahnya memang kecil atau jumlah tes yang sedikit menghasilkan angka yang rendah. Kesimpulan bisa sangat melenceng jika data tidak valid.

Pemerintah tak ubahnya seperti bermain api jika merealisasi niat melonggarkan pembatasan sosial. Langkah yang lebih tepat saat ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah sebaiknya memperbaiki data penerima bantuan. Selama sebulan pertama ini, banyak bantuan yang salah sasaran. Jika kondisi ini terus berlanjut, tujuan pemberian bantuan tidak akan terpenuhi. Indonesia akan makin jauh dari pengakhiran dampak pandemi Covid-19.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.