Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panjang Akal di Era Pandemi

Oleh

image-gnews
Staf teknisi menjalankan alat bantu pernafasan ventilator resusitator manual Pindad VRM buatan PT Pindad, Bandung, Kamis, 30 April 2020. Saat sertifikasi keluar nanti, produksi ventilator ini bisa dikebut dengan kemampuan produksi 40 unit per hari. TEMPO/Prima Mulia
Staf teknisi menjalankan alat bantu pernafasan ventilator resusitator manual Pindad VRM buatan PT Pindad, Bandung, Kamis, 30 April 2020. Saat sertifikasi keluar nanti, produksi ventilator ini bisa dikebut dengan kemampuan produksi 40 unit per hari. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

ORANG Indonesia tidak pernah kehilangan akal dalam menghadapi kesusahan. Sejumlah temuan inovatif justru muncul di era pandemi Covid-19. Pemerintah semestinya menjadikan temuan-temuan di era corona ini sebagai momentum untuk menggunakan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Peneliti Universitas Airlangga, misalnya, membuat robot setara empat perawat yang bisa melayani pasien yang terinfeksi Covid-19. Dengan robot ini, interaksi pasien dan tenaga kesehatan bisa diminimalkan. Peneliti Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin menciptakan ventilator jinjing yang murah meriah. Alat bantu pernapasan ini telah diproduksi massal dan digunakan.

Secara kuantitatif, Indonesia tidak pernah kekurangan peneliti dan hasil penelitian. Menurut data Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada 2019, jumlah publikasi internasional hasil riset dan inovasi Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN. Tahun sebelumnya, paten Indonesia bertengger di posisi pertama negara-negara Asia Tenggara. Jumlah peneliti juga terus bertambah. Kementerian Riset dan Teknologi mencatat, saat ini, ada sekitar 20.800 peneliti ahli utama, perekayasa ahli utama, dan perekayasa ahli madya. Tahun sebelumnya, jumlah itu hanya 20 ribu.

Ironisnya, ini terjadi di tengah anggaran riset Indonesia yang tak seberapa-Rp 27 triliun atau tak sampai 0,25 persen dari produk domestik bruto. Bandingkan dengan anggaran riset Vietnam, yang besarnya 0,44 persen dari PDB, Thailand (0,78 persen), dan Malaysia (1,3 persen).

Hasil riset dan inovasi Indonesia juga belum menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Hasil kajian Doing Research Assessment oleh Centre for Innovation Policy and Governance pada 2019 terhadap responden dari kalangan peneliti, pengelola riset, serta pembuat kebijakan di pusat dan daerah menyimpulkan pembuatan kebijakan di Indonesia tak didukung riset yang kuat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah pusat dan daerah selayaknya memberikan dukungan bagi pengembangan riset dan inovasi. Selain terbuka terhadap data agar riset tepat guna, pemerintah perlu memfasilitasi dan menyediakan infrastruktur agar temuan ilmiah bisa menjadi rujukan pembuatan kebijakan publik. Yang tak kalah penting adalah dukungan dan insentif agar hasil riset dan inovasi bisa memberikan manfaat bagi peneliti. Sudah menjadi rahasia umum, di Indonesia, peneliti merupakan profesi yang tidak bisa membuat pelakunya hidup layak.

Pascapandemi, hidup manusia akan berubah. Interaksi sosial tidak akan sebebas dulu. Jikapun vaksin Covid-19 ditemukan, produksi massal untuk memenuhi kebutuhan hampir 8 miliar penduduk bumi akan membutuhkan waktu yang panjang.

Karena itu, pembatasan jarak fisik boleh jadi akan tetap berlaku meski tidak seketat sekarang. Pada titik inilah teknologi menjadi andalan. Di Cina, misalnya, sejumlah restoran memeriksa interaksi sosial pengunjung dalam 14 hari terakhir sebelum mereka diizinkan masuk. Untuk memastikan pengunjung bebas dari corona, pengelola restoran memeriksa riwayat pergerakan calon konsumen lewat Global Positioning System telepon seluler.

Pengembangan teknologi sejenis diperlukan di masa depan. Di sini, peneliti Indonesia dapat memainkan peran strategisnya. Pemerintah harus mendorong dengan menyediakan infrastruktur riset, termasuk memberikan insentif kepada para peneliti. Sudah saatnya pemerintah menjadikan riset sebagai basis kebijakan-bukan rumor, apalagi kepentingan politik jangka pendek.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.