Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vonis Korupsi tanpa Efek Jera

image-profil

Peneliti Hukum pada Indonesia Corruption Watch

image-gnews
Iklan

Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum pada Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) baru melansir data tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang 2019. Hasilnya mengecewakan. Rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Ini menandakan bahwa mimpi Republik untuk menciptakan negeri yang bebas dari praktik korupsi sebenarnya masih amat jauh untuk bisa terealisasi.

Memang benar bahwa prinsip hukum menyatakan res judicata pro veritate habetur, setiap putusan harus dianggap benar. Namun, sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, rasanya penting untuk memberikan kritik konstruktif kepada lembaga peradilan tersebut agar putusan hakim benar-benar bisa menggambarkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak korupsi.

Setidaknya ada tiga persoalan krusial dari temuan ICW itu. Pertama, maraknya putusan ringan yang dijatuhkan setiap tingkatan pengadilan, baik judex facti maupun judex juris. Data putusan yang dihimpun sepanjang 2019 sebanyak 1.019 perkara dengan 1.125 terdakwa. Mirisnya, dari semua terdakwa, 842 orang di antaranya divonis ringan (0-4 tahun) dan hanya sembilan orang yang diganjar dengan hukuman berat (di atas 10 tahun). Tak hanya itu, dibanding periode sebelumnya, putusan pada 2019 justru paling banyak membebaskan terdakwa, yakni 41 orang.

Putusan ringan itu tentu akan berimplikasi serius. Selain pada pemberian efek jera kepada pelaku, hal ini akan berimbas terhadap kinerja penegak hukum, baik kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terlibat langsung dalam proses unjuk bukti di persidangan. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seketika runtuh akibat putusan hakim yang justru malah menghukum ringan para pelaku korupsi.

Kedua, pemulihan kerugian keuangan negara masih belum dipertimbangkan dengan baik. Total kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi sepanjang tahun lalu sebanyak Rp 12 triliun, sedangkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang tercantum dalam semua putusan hanya Rp 748 miliar. Ditambah lagi, hakim mengenakan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang hanya pada delapan terdakwa.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodasi pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti. Poin ini semestinya dapat dimaksimalkan, terlebih pada kasus dengan jenis korupsi berupa kerugian keuangan negara. Hal ini penting agar kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi dapat segera dipulihkan secara maksimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang Anti-Pencucian Uang berkaitan sangat erat dengan kejahatan korupsi. Selain korupsi dikategorikan sebagai predicate crime sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, pelaku korupsi pada kenyataannya selalu berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya agar tidak terjaring penegak hukum. Pembuktiannya pun cukup mudah karena Undang-Undang Anti-Pencucian Uang mengakomodasi pembalikan beban pembuktian dan menerapkan pendekatan baru, yakni follow the money.

Ketiga, upaya narapidana kasus korupsi yang mengajukan peninjauan kembali (PK) masih sering dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Data menunjukkan bahwa setidaknya enam terpidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK mendapat pengurangan hukuman di tingkat PK. Model pengurangannya pun beragam, dari pengurangan masa pemidanaan penjara hingga penghapusan uang pengganti. Memang benar bahwa PK merupakan hak terpidana yang dijamin undang-undang, tapi jangan sampai justru PK dijadikan jalan pintas bagi para terpidana untuk mendapat pengurangan hukuman tanpa dilandasi alasan yang kuat.

Pada bagian lain, temuan ini juga menyorot dua putusan kontroversial yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan sepanjang 2019, yakni lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan terdakwa kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan bebasnya Sofyan Basir, mantan Direktur Perusahaan Listrik Negara dan terdakwa kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Perkara pertama dikatakan kontroversial karena dampak kerugian negara sangat besar, yaitu Rp 4,58 triliun, dan untuk Sofyan sendiri merupakan vonis bebas satu-satunya yang ditangani KPK pada 2019.

Momen ini menjadi waktu yang tepat bagi MA yang baru saja mendapat ketua baru. Pertama, Ketua MA harus segera merealisasi penyusunan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Ini dilakukan agar para hakim memiliki panduan ketika menyidangkan perkara korupsi. Harapannya, hakim dapat menjatuhkan putusan ideal dengan kategorisasi atau karakteristik perkara tertentu. Pedoman pemidanaan juga akan menjawab persoalan disparitas hukuman yang masih menjadi isu setiap tahun.

Kedua, mesti ada arahan langsung dari Ketua MA kepada para hakim terkait dengan masalah pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab, penjeraan akan praktik korupsi diyakini tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan penjara. Arah pemberantasan korupsi pada masa mendatang mesti berpindah ke isu pemulihan kerugian negara. Jika tidak ada campur tangan dari Ketua MA, selisih antara kerugian negara dan uang pengganti masih akan sangat besar.

Untuk itu, MA harus segera berbenah. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin turun terhadap lembaga penentu keadilan ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.