Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urgensi Kedaulatan Pangan

image-profil

image-gnews
Antrean pengemudi ojek online membeli bahan pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dikawasan Pasar Minggu, Jakarta, 22 April 2020. Untuk melakukan pembelian masyarakat diwajiban melaksanakan prokol kesehatan dan membatasi didalam ruangan hanya 30 orang dan dibatasi waktu untuk berbelanja 15 menit lamanya. TEMPO/Nurdiansah
Antrean pengemudi ojek online membeli bahan pangan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dikawasan Pasar Minggu, Jakarta, 22 April 2020. Untuk melakukan pembelian masyarakat diwajiban melaksanakan prokol kesehatan dan membatasi didalam ruangan hanya 30 orang dan dibatasi waktu untuk berbelanja 15 menit lamanya. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

Khudori
Penulis buku Ironi Negeri Beras

Krisis corona memberikan terang bahwa negeri ini krisis antisipasi. Tak tampak sabuk pengaman yang disiapkan oleh penyelenggara negara. Ketika kasus pertama terdeteksi pada 2 Maret 2020, semua terkaget-kaget. Kepanikan merayap di mana-mana, diikuti aksi borong bahan makanan, masker, dan cairan pembersih tangan.

Tidak seperti hewan, menurut David A. Savage dan Benno Torgler (2020), manusia bisa merasakan ancaman pada masa depan, kemudian mempersiapkan diri agar bisa bertahan pada saat genting. Caranya dengan menyimpan makanan dan barang-barang lain setidaknya untuk 14 hari sesuai dengan masa inkubasi corona. Ini respons logis dan rasional. Dalam situasi tidak normal, ada saja pihak yang mencoba mengail di air keruh: memborong atau menimbun untuk mengeruk untung berlebihan. Bagi kelompok ini, berlaku rasionalitas: apabila keuntungan yang didapat lebih besar dari biaya, kejahatan akan dilakukan.

Implikasi serius wabah corona yang memutus (membatasi) lalu lintas perhubungan dan perdagangan antarbangsa juga memberikan terang baru: selama ini kita begitu bergantung pada pangan impor. Betapa kita kedodoran memenuhi kebutuhan gula pasir, yang hari-hari ini sulit ditemui di supermarket. Di pasar tradisional, gula tersedia, tapi harganya naik. Betapa kita tak siap mengantisipasi kelangkaan bawang putih dan bawang bombai. Ketiga komoditas pangan ini kita impor. Bahkan bawang putih dan bawang bombai bisa hampir 100 persen diimpor.

Untuk negara yang mahaluas dengan jumlah penduduk yang besar, amat riskan menggantungkan kebutuhan dasar seperti pangan pada pasar impor. Karantina (lockdown) wilayah, bahkan negara, yang diberlakukan di banyak negara telah membuat lalu lintas barang, termasuk pangan, terhambat, bahkan mustahil. Impor daging kerbau tertutup kala India mengunci negerinya. Impor beras tak mungkin dilakukan kala Vietnam menutup pintu ekspor. Dalam situasi normal, pangan impor yang tersaji di piring kita biasanya menempuh perjalanan ribuan kilometer dari daerah asalnya. Kini perjalanan itu terhambat. Ini bisa terjadi karena logistik, karantina yang ekstra-ketat, hingga penutupan ekspor. Dalam situasi krisis, terasa betapa ketahanan pangan kita saat ini tidaklah memadai.

Krisis pangan pada 2008 dan 2011 memberikan pelajaran penting: negara-negara eksportir pangan menutup ekspor. Pangan hanya buat kebutuhan domestik. Harga pangan bergerak bak roller coaster. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun, dan pemerintahan Haiti jatuh. Krisis pangan pada 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, dan Qadhafi di Libya jatuh karena negara-negara ini menggantungkan 90 persen pangannya pada impor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Krisis pangan yang berulang, apalagi diiringi resesi ekonomi, membuat dunia rentan dalam ketidakpastian. Arsitektur politik global akan didominasi oleh pangan. Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama untuk kepentingan domestik. Sebagai negara importir pangan, pada 2018, sebesar US$ 16,8 miliar, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara jazirah Arab.

Kini negara-negara importir pangan dan yang terbatas sumber daya lahan dan airnya tapi berlimpah dana menciptakan instrumen pengambilalihan lahan pertanian bernama land grabbing. Bukan hanya negara Teluk, Timur Tengah, Jepang, Cina, Uni Eropa, dan Amerika Utara juga melakukannya. Sasarannya bukan hanya negara berlahan subur, seperti Brasil, Rusia, dan Indonesia, tapi juga negara pertanian miskin, seperti Kamerun dan Etiopia. Cina melakukan produksi pangan dengan sistem outsourcing jauh sebelum krisis pangan lewat 30 kesepakatan. Semua memberikan akses eksklusif kepada Cina untuk memproduksi aneka pangan. Menurut Rabobank, saat ini lebih dari 90 lembaga investasi baru dibentuk khusus untuk berinvestasi langsung di lahan-lahan negara berkembang lewat land grabbing.

Kini, di tengah krisis corona, baru terasa bahwa kita seharusnya mendesain kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan amanat konstitusi. Agar berdaulat pangan, pertama-tama petani (dalam arti luas) sebagai pelaku utama produksi pangan harus berdaulat. Ini berbeda dengan definisi kedaulatan pangan dalam Undang-Undang Pangan yang menitikberatkan pada hak negara, bangsa, dan masyarakat untuk menentukan sendiri kebijakan dan sistem pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan yang hakiki lebih bicara tentang petani, bukan pangan. Maka, kedaulatan pangan lebih tepat dimaknai sebagai kedaulatan petani atas pangan, dari input, proses produksi, sistem perdagangan, hingga konsumsi.

Dengan kata lain, ketahanan pangan yang berkenaan dengan tujuan dan kedaulatan pangan adalah jalan guna mencapainya (Syahyuti, 2018). Untuk bisa berdaulat pangan, orientasi pertama dan utama adalah petani. Petani harus dimuliakan dengan memberikan peluang seluas-luasnya untuk mengakses aneka sumber daya produktif. Pada saat yang sama, harus pula dikembangkan model produksi yang berkelanjutan, sistem perdagangan yang adil, dan pola konsumsi setempat.

Tujuan semua ini hanya satu: petani sejahtera dan bahagia. Jika petani sejahtera dan bahagia, mereka bakal giat berproduksi. Ketika produktivitas tinggi, pangan bakal melimpah, dan harga-harga akan stabil. Harga yang stabil membuat inflasi terkendali, situasi sosial-politik stabil, dan keresahan sosial terkendali. Ini semua menjadi modal penting bagi keberlanjutan pemerintahan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.