Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awasi Bansos Covid-19

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga memeriksa isi paket bantuan sosial (bansos) dari Presiden yang akan didistribusikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. TEMPO/Nita Dian
Warga memeriksa isi paket bantuan sosial (bansos) dari Presiden yang akan didistribusikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. TEMPO/Nita Dian
Iklan

Masyarakat harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat karut-marut data penerima, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya untuk jaring pengaman sosial, agar mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak makin terperosok ke jurang kemiskinan.

Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, juga mengalokasikan Rp 7,6 triliun hanya untuk jaring pengaman sosial di wilayahnya. Dengan dana jumbo dan jumlah penerima bantuan yang mencapai 1,2 juta keluarga, potensi penyelewengan amat mungkin terjadi. Apalagi jika data penerima bansos terindikasi tidak valid dan tak ada pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum.

Upaya memastikan dana bansos sampai ke yang berhak sungguh mendesak. Pasalnya, 20 April lalu, sudah ada korban akibat bansos yang terlambat. Yuli Nur Amelia meninggal di Serang, Banten, setelah dua hari menahan lapar. Dia bertahan dengan meminum air galon isi ulang. Keempat anak Yuli, salah satunya masih bayi, juga ditemukan kelaparan.

Suami Yuli, Mohamad Holik, yang hanya menjadi pemulung, tidak lagi memperoleh penghasilan karena kegiatan jual-beli barang rongsokan terhenti. Sejak pemberlakuan PSBB di daerahnya, Holik tidak bisa lagi memulung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mencegah insiden tragis seperti Yuli, pemerintah daerah harus proaktif memperbarui data warganya yang terkena dampak Covid-19. Tak ada gunanya berdalih macam-macam, apalagi mencoba menghindar dari tanggung jawab, karena hal itu justru akan mengundang antipati dan kecaman publik.

Tak hanya itu. Selain perbaikan data pemerintah, pengawasan dari masyarakat perlu diperluas. Partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan, baik bahan pokok maupun uang tunai, benar-benar diterima mereka yang berhak. Penggunaan teknologi digital jadi krusial agar masukan warga bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat. Harus ada perangkat digital yang memungkinkan warga melapor jika mereka melihat bansos salah sasaran di lingkungan permukiman mereka.

Penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Sejumlah kepala daerah memang sudah berancang-ancang maju lagi dalam pilkada, Desember mendatang. Jangan sampai pembagian bansos diselewengkan hanya untuk daerah yang mendukung petahana.

Dengan pagebluk yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat, kelangsungan hidup mereka yang tak mampu sangat bergantung pada uluran tangan solidaritas, baik dari pemerintah maupun warga lain yang peduli. Hanya dengan bekerja bersama-sama, bersikap transparan soal data, dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah dan warga, kemungkinan bansos salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024