Awasi Bansos Covid-19

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Warga memeriksa isi paket bantuan sosial (bansos) dari Presiden yang akan didistribusikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. TEMPO/Nita Dian

Masyarakat harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat karut-marut data penerima, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19. Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya untuk jaring pengaman sosial, agar mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak makin terperosok ke jurang kemiskinan.

Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, juga mengalokasikan Rp 7,6 triliun hanya untuk jaring pengaman sosial di wilayahnya. Dengan dana jumbo dan jumlah penerima bantuan yang mencapai 1,2 juta keluarga, potensi penyelewengan amat mungkin terjadi. Apalagi jika data penerima bansos terindikasi tidak valid dan tak ada pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum.

Upaya memastikan dana bansos sampai ke yang berhak sungguh mendesak. Pasalnya, 20 April lalu, sudah ada korban akibat bansos yang terlambat. Yuli Nur Amelia meninggal di Serang, Banten, setelah dua hari menahan lapar. Dia bertahan dengan meminum air galon isi ulang. Keempat anak Yuli, salah satunya masih bayi, juga ditemukan kelaparan.

Suami Yuli, Mohamad Holik, yang hanya menjadi pemulung, tidak lagi memperoleh penghasilan karena kegiatan jual-beli barang rongsokan terhenti. Sejak pemberlakuan PSBB di daerahnya, Holik tidak bisa lagi memulung.

Untuk mencegah insiden tragis seperti Yuli, pemerintah daerah harus proaktif memperbarui data warganya yang terkena dampak Covid-19. Tak ada gunanya berdalih macam-macam, apalagi mencoba menghindar dari tanggung jawab, karena hal itu justru akan mengundang antipati dan kecaman publik.

Tak hanya itu. Selain perbaikan data pemerintah, pengawasan dari masyarakat perlu diperluas. Partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan, baik bahan pokok maupun uang tunai, benar-benar diterima mereka yang berhak. Penggunaan teknologi digital jadi krusial agar masukan warga bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat. Harus ada perangkat digital yang memungkinkan warga melapor jika mereka melihat bansos salah sasaran di lingkungan permukiman mereka.

Penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Sejumlah kepala daerah memang sudah berancang-ancang maju lagi dalam pilkada, Desember mendatang. Jangan sampai pembagian bansos diselewengkan hanya untuk daerah yang mendukung petahana.

Dengan pagebluk yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat, kelangsungan hidup mereka yang tak mampu sangat bergantung pada uluran tangan solidaritas, baik dari pemerintah maupun warga lain yang peduli. Hanya dengan bekerja bersama-sama, bersikap transparan soal data, dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah dan warga, kemungkinan bansos salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.