Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wajah Otoriter Pemerintahan Jokowi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbicara saat mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/Biro Pers - Lukas
Presiden Joko Widodo berbicara saat mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/Biro Pers - Lukas
Iklan

INILAH ironi pemerintahan Joko Widodo: hasil proses demokrasi kini justru menunjukkan sisi otoriternya. Makin ironis karena gejala ini menguat di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 alias Covid-19. Tindakan represif aparat akan mempersulit upaya membangun solidaritas masyarakat, yang sangat diperlukan untuk mengatasi dampak wabah.

Wajah garang penguasa terlihat pada penangkapan Ravio Patra pada Rabu malam, 22 April lalu. Peneliti kebijakan publik itu disergap polisi dengan tuduhan memancing keonaran dan menebarkan kebencian. Sulit melepaskan tindakan itu dari kritik yang dilancarkan Ravio kepada pemerintah. Ia menyoroti, antara lain, konflik kepentingan anggota staf khusus milenial Presiden.

Aparat jelas telah menyalahgunakan kewenangan. Sebab, belakangan, polisi mengumumkan bahwa Ravio ditangkap dalam status sebagai saksi, bukan tersangka. Lazimnya, saksi bisa dicokok setelah tiga kali tak mengindahkan panggilan pemeriksaan. Makin berlebihan karena pada saat pemeriksaan, telepon seluler dan komputer jinjing Ravio juga disita.

Penangkapan itu juga diwarnai dugaan peretasan perangkat komunikasi Ravio. Sebelum ia ditangkap, akun WhatsApp-nya diambil alih pihak lain, yang kemudian mengirimkan ajakan menjarah. Pesan itulah yang dijadikan dasar tuduhan polisi bahwa Ravio menyebarkan keonaran. Padahal, dengan analisis sederhana, misalnya membandingkan gaya penulisan peneliti itu di berbagai media sosial, jelas sekali perbedaannya dengan kalimat pada "ajakan menjarah" melalui akun WhatsApp-nya.

Wajah beringas penguasa bahkan ditujukan kepada aktivis yang sedang menggalang bantuan. Contohnya pembubaran pertemuan relawan dapur umum Solidaritas Pangan Jogja di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta oleh aparat kepolisian dan kelurahan pada Sabtu, 18 April lalu. Polisi berdalih pembubaran dilakukan untuk mencegah kerusuhan. Di tempat lain, polisi memukul kepala aktivis Gusdurian Peduli yang mengantar makanan ke Posko PAM Covid-19 di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu faktor pemicu sikap represif aparat itu bisa jadi surat telegram Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Idham Azis, yang meminta jajarannya melaksanakan patroli cyber. Tujuannya adalah mengawasi berita opini dan hoaks yang terkait dengan Covid-19 dan kebijakan pemerintah. Dia juga memerintahkan jajarannya memonitor jika ada warga yang "menghina penguasa". Tak aneh, setelah surat 4 April 2020 ini, penangkapan meluas dan masif.

Jokowi semestinya segera menghentikan tindakan berlebihan aparatnya itu. Sebab, Kepolisian Negara berada langsung di bawah kekuasaan Presiden. Ia perlu memastikan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi ini dijaga. Era kegelapan Orde Baru, yang memberangus hak asasi manusia, tak boleh terulang.

Kritik publik kepada pemerintah merupakan vitamin dalam negara demokrasi. Apalagi di tengah kekuasaan eksekutif yang hampir absolut dengan menggenggam sebagian besar kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pandangan berbeda bukanlah racun yang harus disingkirkan, termasuk dengan menuduhnya sebagai biang keonaran.

Kriminalisasi dan pembungkaman publik sudah selayaknya dihentikan. Wajah otoriter justru akan memperlemah kredibilitas pemerintah. Padahal kredibilitas pemerintah itu sangat diperlukan untuk menggerakkan publik, membangun solidaritas sesama warga, guna mengatasi kesulitan akibat pandemi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.