Otoritarianisme di Tengah Wabah

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Jajaran Mapolresta Malang Kota-Jawa Timur mengamankan tiga pemuda yang melakukan aksi perusakan properti dengan mencoret dinding bernada provokatif di sejumlah lokasi di Kota dan Kabupaten Malang. ANTARA

Hari-hari ini kita patut waswas akan bangkitnya otoritarianisme di negeri ini. Ketika semua pihak tengah berjibaku menangani wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, berbagai perilaku antidemokrasi malah bermunculan.

Penangkapan Ravio Patra pada Rabu malam lalu adalah salah satu contohnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan pegiat prodemokrasi itu dengan dalih ia menyiarkan berita yang bisa membuat onar dan ujaran kebencian. Alasan tersebut terkesan dibuat-buat. Ravio membantah melakukannya. Selain itu, polisi mengabaikan fakta bahwa akun WhatsApp milik Ravio sempat diretas dan pesan-pesan yang mengajak masyarakat melakukan kerusuhan itu dikirim pada saat akun tersebut dikendalikan oleh orang lain.

Yang juga mencurigakan, sebelum akun WhatsApp-nya dibobol, Ravio menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Belakangan diketahui, nomor itu milik seorang perwira polisi dan tentara.

Dari situ saja, penangkapan Ravio sudah selayaknya kita persoalkan. Apalagi bila benar dia ditangkap lantaran suka mengkritik pemerintah. Salah satunya, mengenai penanganan dan penyajian data kematian Covid-19 yang ia nilai menyesatkan. Sebagai wakil Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP), Ravio mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan transparan. Bila betul penangkapan itu untuk membungkam Ravio, polisi jelas mencederai prinsip demokrasi.

Kekuasaan otoriter di tengah wabah, yang ditandai dengan tindakan represi polisi, juga terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Polisi memukul Faiqul Khair, Koordinator Relawan Gusdurian Peduli Sumenep, setelah ia mengantar makanan ke posko Covid-19 dan mengambil sejumlah foto untuk dokumentasi. Di Yogyakarta, polisi memata-matai dan mencurigai kegiatan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ), terutama perihal sumber donasi kegiatan tersebut. Selain melemahkan kredibiltas pemerintah, sikap aparat itu menyulitkan masyarakat dalam mewujudkan solidaritas di tengah wabah.

Ancaman otoritarianisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Selain mengguncang sistem kesehatan dan perekonomian, krisis akibat penyebaran virus corona juga mulai mengoyak demokrasi dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Atas nama pengendalian wabah, sejumlah rezim mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan mengekang hak-hak sipil.

Pilar-pilar pemerintahan demokratis lain juga terkikis, di antaranya melemahnya kontrol sipil terhadap militer, terkekangnya perlawanan masyarakat sipil, serta mengendurnya gerakan antikorupsi.

Jika gejala ini tak segera dihentikan, bukan tidak mungkin demokrasi di banyak negara akan ambruk pada saat pandemi berakhir. Soalnya, menurut catatan Freedom House, kemerosotan demokrasi sudah mulai terjadi pada 2006, di mana negara yang tingkat demokrasinya menurun lebih banyak ketimbang yang meningkat. Tahun lalu, lembaga yang sama mencatat negara yang menjadi kurang demokratis ada 64, sedangkan yang lebih demokratis hanya 37.

Kita tentu tak ingin demokrasi di negeri ini ikut-ikutan merosot dan tergelincir ke jurang otoritarianisme. Jangan sampai setelah pandemi berakhir, ekonomi bisa berangsur pulih tapi demokrasi kita hilang. Bila itu terjadi, sungguh mahal ongkos yang meski kita bayar.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.