Hari-hari ini kita patut waswas akan bangkitnya otoritarianisme di negeri ini. Ketika semua pihak tengah berjibaku menangani wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, berbagai perilaku antidemokrasi malah bermunculan.
Penangkapan Ravio Patra pada Rabu malam lalu adalah salah satu contohnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan pegiat prodemokrasi itu dengan dalih ia menyiarkan berita yang bisa membuat onar dan ujaran kebencian. Alasan tersebut terkesan dibuat-buat. Ravio membantah melakukannya. Selain itu, polisi mengabaikan fakta bahwa akun WhatsApp milik Ravio sempat diretas dan pesan-pesan yang mengajak masyarakat melakukan kerusuhan itu dikirim pada saat akun tersebut dikendalikan oleh orang lain.
Yang juga mencurigakan, sebelum akun WhatsApp-nya dibobol, Ravio menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Belakangan diketahui, nomor itu milik seorang perwira polisi dan tentara.
Dari situ saja, penangkapan Ravio sudah selayaknya kita persoalkan. Apalagi bila benar dia ditangkap lantaran suka mengkritik pemerintah. Salah satunya, mengenai penanganan dan penyajian data kematian Covid-19 yang ia nilai menyesatkan. Sebagai wakil Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP), Ravio mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan transparan. Bila betul penangkapan itu untuk membungkam Ravio, polisi jelas mencederai prinsip demokrasi.
Kekuasaan otoriter di tengah wabah, yang ditandai dengan tindakan represi polisi, juga terjadi di Sumenep, Jawa Timur. Polisi memukul Faiqul Khair, Koordinator Relawan Gusdurian Peduli Sumenep, setelah ia mengantar makanan ke posko Covid-19 dan mengambil sejumlah foto untuk dokumentasi. Di Yogyakarta, polisi memata-matai dan mencurigai kegiatan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ), terutama perihal sumber donasi kegiatan tersebut. Selain melemahkan kredibiltas pemerintah, sikap aparat itu menyulitkan masyarakat dalam mewujudkan solidaritas di tengah wabah.
Ancaman otoritarianisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Selain mengguncang sistem kesehatan dan perekonomian, krisis akibat penyebaran virus corona juga mulai mengoyak demokrasi dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Atas nama pengendalian wabah, sejumlah rezim mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan mengekang hak-hak sipil.
Pilar-pilar pemerintahan demokratis lain juga terkikis, di antaranya melemahnya kontrol sipil terhadap militer, terkekangnya perlawanan masyarakat sipil, serta mengendurnya gerakan antikorupsi.
Jika gejala ini tak segera dihentikan, bukan tidak mungkin demokrasi di banyak negara akan ambruk pada saat pandemi berakhir. Soalnya, menurut catatan Freedom House, kemerosotan demokrasi sudah mulai terjadi pada 2006, di mana negara yang tingkat demokrasinya menurun lebih banyak ketimbang yang meningkat. Tahun lalu, lembaga yang sama mencatat negara yang menjadi kurang demokratis ada 64, sedangkan yang lebih demokratis hanya 37.
Kita tentu tak ingin demokrasi di negeri ini ikut-ikutan merosot dan tergelincir ke jurang otoritarianisme. Jangan sampai setelah pandemi berakhir, ekonomi bisa berangsur pulih tapi demokrasi kita hilang. Bila itu terjadi, sungguh mahal ongkos yang meski kita bayar.
