Seno Gumira Ajidarma
PanaJournal.com(CISDI)
Kasus Li Wenliang tidak perlu menjadi drama, apalagi drama sosial, apabila pada Jumat, 3 Januari 2020, ia tidak dipanggil kantor polisi setempat di Wuhan, Cina, dengan tuduhan menyebarkan rumor dan mengabaikan tata tertib sosial. Ia harus menjawab dua pertanyaan secara tertulis:
(1) Pada masa depan, bisakah Saudara menghentikan kegiatan ilegal Saudara?
Bisa, tulisnya. Lantas ia membubuhkan cap jempol pada kolom jawaban, seperti orang buta huruf, dengan tinta merah.
(2) Apakah Saudara mengerti bahwa, jika Saudara tetap melanjutkan perbuatan Saudara, akan mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku?
Saya mengerti, tulisnya, dan lagi-lagi membubuhkan cap jempol.
Apakah yang menjadi kesalahan Wenliang?
Ia "menemukan" virus corona yang kemudian berkode Covid-19 pada seorang pasien pada 30 Desember 2019, tapi mengiranya sebagai sindrom saluran pernapasan akut (SARS) dan menyebarkannya lewat medsos: "Tujuh kasus SARS di Pasar Grosir Seafood Huanan". Itulah kesalahannya, yang meski telah dikoreksinya, tetap viral. Namun kesalahan kedua adalah ia tak menggunakan masker karena pasien lain pada 8 Januari tidak demam yang malah merenggut nyawa dokter 33 tahun itu pada 7 Februari (The Economist, 25 Februari 2020).
Ada persoalan dalam "kesalahan" pertama. Usahanya mengingatkan, meski dengan pengetahuan yang keliru, berbuah pemanggilan oleh polisi-bukan karena soal virus corona yang dikiranya SARS, melainkan karena telah mengingatkan kemungkinan datangnya wabah. Kini, meski Bertolt Brecht berkata, "Tidaklah bahagia negeri yang butuh pahlawan", Wenliang akan dikenang karena jasanya.
Di sebelah manakah drama sosialnya? Sebelum menjadi "pahlawan", Wenliang sempat dijadikan "musuh rakyat" karena polisi, sebagai representasi negara, menuduhnya sebagai penyebab keresahan-dan di negeri komunis, negara mengatasnamakan "rakyat".
Situasi ini terhubung dengan lahirnya Musuh Rakyat (En folkefiende, 1882) yang digubah Henrik Ibsen, dramawan Norwegia, setelah membaca berita berikut: seorang ilmuwan Hungaria menemukan bahwa pasokan air bagi kotanya tercemar racun dan ia disalahkan publik karena temuannya tersebut. Kepedulian Ibsen terdorong oleh peristiwa yang dialaminya ketika mementaskan Hantu-hantu (Gengangere, 1881), saat ia diprotes masyarakat karena menyampaikan masalah penyakit kelamin-yang sebetulnya merupakan realitas sosial pada masa itu (Miller, 1977: 9).
Apa yang terjadi ketika satu pribadi "benar" berhadapan dengan mayoritas "salah"? Ia menjadi musuh rakyat. Dalam Musuh Rakyat, Dr Stockmann memperingatkan warga kota atas kondisi air yang teracuni dan mengganggu ketenteraman semu kota yang korup. Bertahan pada keyakinannya untuk jujur, ia mengalami konsekuensi sosial sebagai musuh rakyat tersebut.
Pada 1950, Arthur Miller memindahkan drama Ibsen ke latar Amerika Serikat karena melihat persamaan masalah: fobia terhadap komunisme mengakibatkan berlangsungnya perburuan terhadap simpatisan rakyat kecil yang diberi cap "komunis". Maka, meski versi Miller, An Enemy of the People (Musuh Rakyat) tetap bermain dengan soal air yang diracuni, bukanlah bahaya lingkungan hidup yang diterima sebagai pesan, melainkan metafor politis bagi angin antikomunisme yang bertiup kencang (Brater, 2005: 53).
Tanpa komunisme, tanpa masalah air yang diracuni, dan tanpa kasus virus corona yang belum berkode Covid-19 itu, apakah yang akan menjadi sisa abstraksi?
Tuduhan terhadap Wenliang menjadi ilustrasi memadai bagi kecaman terhadap devosi sentimental atas "massa" dalam Musuh Rakyat, kali ini versi Ibsen: "Massa hanyalah bahan mentah dari mana rakyat dibuat." Artinya, klaim atas nama rakyat memang selalu dilakukan pihak mana pun, dari yang anarkis sampai konservatif (Williams, 1969: 55).
Pada 20 Maret, diberitakan bahwa pemerintah Republik Rakyat Cina membebaskan Wenliang dari segala tuduhan dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Disebutkan betapa permintaan maafnya "sungguh-sungguh". Pembungkaman Wenliang dan kontrol atas informasi penyebaran Covid-19 telah mengundang kecaman dunia (The Hill, 20 Februari 2020).
Namun, sehari sebelumnya, South China Morning Post melaporkan bahwa tim dari Beijing mengecam kantor polisi Jalan Zhongnan karena mengeluarkan "instruksi tak patut" dan mengikuti prosedur penerapan hukum "tak reguler" sehubungan dengan laporan Inspeksi Disiplin Komisi Pusat. Tim ini memberi rekomendasi agar otoritas Wuhan menginstruksikan supaya polisi menahan personel yang bertanggung jawab dan membuka informasi kepada publik (Elmer, 19 Maret 2020).
Drama sosial menjadi drama politik dan "musuh rakyat" tetap dibutuhkan, sebelum maupun sesudah dikorbankan.
