Drama Sosial (Politik) Li Wenliang

Drama Sosial (Politik) Li Wenliang

Seno Gumira Ajidarma
PanaJournal.com(CISDI)

Kasus Li Wenliang tidak perlu menjadi drama, apalagi drama sosial, apabila pada Jumat, 3 Januari 2020, ia tidak dipanggil kantor polisi setempat di Wuhan, Cina, dengan tuduhan menyebarkan rumor dan mengabaikan tata tertib sosial. Ia harus menjawab dua pertanyaan secara tertulis:

(1) Pada masa depan, bisakah Saudara menghentikan kegiatan ilegal Saudara?

Bisa, tulisnya. Lantas ia membubuhkan cap jempol pada kolom jawaban, seperti orang buta huruf, dengan tinta merah.

(2) Apakah Saudara mengerti bahwa, jika Saudara tetap melanjutkan perbuatan Saudara, akan mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku?

Saya mengerti, tulisnya, dan lagi-lagi membubuhkan cap jempol.

Apakah yang menjadi kesalahan Wenliang?

Ia "menemukan" virus corona yang kemudian berkode Covid-19 pada seorang pasien pada 30 Desember 2019, tapi mengiranya sebagai sindrom saluran pernapasan akut (SARS) dan menyebarkannya lewat medsos: "Tujuh kasus SARS di Pasar Grosir Seafood Huanan". Itulah kesalahannya, yang meski telah dikoreksinya, tetap viral. Namun kesalahan kedua adalah ia tak menggunakan masker karena pasien lain pada 8 Januari tidak demam yang malah merenggut nyawa dokter 33 tahun itu pada 7 Februari (The Economist, 25 Februari 2020).

Ada persoalan dalam "kesalahan" pertama. Usahanya mengingatkan, meski dengan pengetahuan yang keliru, berbuah pemanggilan oleh polisi-bukan karena soal virus corona yang dikiranya SARS, melainkan karena telah mengingatkan kemungkinan datangnya wabah. Kini, meski Bertolt Brecht berkata, "Tidaklah bahagia negeri yang butuh pahlawan", Wenliang akan dikenang karena jasanya.

Di sebelah manakah drama sosialnya? Sebelum menjadi "pahlawan", Wenliang sempat dijadikan "musuh rakyat" karena polisi, sebagai representasi negara, menuduhnya sebagai penyebab keresahan-dan di negeri komunis, negara mengatasnamakan "rakyat".

Situasi ini terhubung dengan lahirnya Musuh Rakyat (En folkefiende, 1882) yang digubah Henrik Ibsen, dramawan Norwegia, setelah membaca berita berikut: seorang ilmuwan Hungaria menemukan bahwa pasokan air bagi kotanya tercemar racun dan ia disalahkan publik karena temuannya tersebut. Kepedulian Ibsen terdorong oleh peristiwa yang dialaminya ketika mementaskan Hantu-hantu (Gengangere, 1881), saat ia diprotes masyarakat karena menyampaikan masalah penyakit kelamin-yang sebetulnya merupakan realitas sosial pada masa itu (Miller, 1977: 9).

Apa yang terjadi ketika satu pribadi "benar" berhadapan dengan mayoritas "salah"? Ia menjadi musuh rakyat. Dalam Musuh Rakyat, Dr Stockmann memperingatkan warga kota atas kondisi air yang teracuni dan mengganggu ketenteraman semu kota yang korup. Bertahan pada keyakinannya untuk jujur, ia mengalami konsekuensi sosial sebagai musuh rakyat tersebut.

Pada 1950, Arthur Miller memindahkan drama Ibsen ke latar Amerika Serikat karena melihat persamaan masalah: fobia terhadap komunisme mengakibatkan berlangsungnya perburuan terhadap simpatisan rakyat kecil yang diberi cap "komunis". Maka, meski versi Miller, An Enemy of the People (Musuh Rakyat) tetap bermain dengan soal air yang diracuni, bukanlah bahaya lingkungan hidup yang diterima sebagai pesan, melainkan metafor politis bagi angin antikomunisme yang bertiup kencang (Brater, 2005: 53).

Tanpa komunisme, tanpa masalah air yang diracuni, dan tanpa kasus virus corona yang belum berkode Covid-19 itu, apakah yang akan menjadi sisa abstraksi?

Tuduhan terhadap Wenliang menjadi ilustrasi memadai bagi kecaman terhadap devosi sentimental atas "massa" dalam Musuh Rakyat, kali ini versi Ibsen: "Massa hanyalah bahan mentah dari mana rakyat dibuat." Artinya, klaim atas nama rakyat memang selalu dilakukan pihak mana pun, dari yang anarkis sampai konservatif (Williams, 1969: 55).

Pada 20 Maret, diberitakan bahwa pemerintah Republik Rakyat Cina membebaskan Wenliang dari segala tuduhan dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Disebutkan betapa permintaan maafnya "sungguh-sungguh". Pembungkaman Wenliang dan kontrol atas informasi penyebaran Covid-19 telah mengundang kecaman dunia (The Hill, 20 Februari 2020).

Namun, sehari sebelumnya, South China Morning Post melaporkan bahwa tim dari Beijing mengecam kantor polisi Jalan Zhongnan karena mengeluarkan "instruksi tak patut" dan mengikuti prosedur penerapan hukum "tak reguler" sehubungan dengan laporan Inspeksi Disiplin Komisi Pusat. Tim ini memberi rekomendasi agar otoritas Wuhan menginstruksikan supaya polisi menahan personel yang bertanggung jawab dan membuka informasi kepada publik (Elmer, 19 Maret 2020).

Drama sosial menjadi drama politik dan "musuh rakyat" tetap dibutuhkan, sebelum maupun sesudah dikorbankan.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.