Yonvitner
Kepala Pusat Studi Bencana dan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan saat ini? Ada tiga hal penting yang terjadi, yaitu penurunan permintaan global terhadap komoditas perikanan Indonesia, penurunan potensi pengawasan dan peningkatan potensi illegal fishing, serta penurunan kapasitas industri pengolahan ikan dan ketenagakerjaan di sektor perikanan.
Pertama, sampai akhir tahun lalu, produksi perikanan, termasuk udang, lobster, dan ikan, cukup baik. Bahkan saat ini kita memasuki fase transisi atau peralihan dari musim penangkapan menuju puncak produksi, yang biasanya mulai terjadi pada Mei. Namun wabah membuat potensi stok ikan banyak tidak tergarap, yang diikuti oleh menurunnya serapan pasar ekspor. Jika dibandingkan dengan 2019, diperkirakan terjadi penurunan ekspor sebesar 19,32 persen pada tahun ini. Adapun pada bulan yang sama tahun lalu terjadi penurunan sebesar 40,12 persen.
Kinerja rata-rata ekspor ikan hidup pada 2020 selama Januari hingga pertengahan April menurun 47,4 persen. Adapun kinerja pertumbuhan ekspor ikan mati sebesar 1,05 persen dan selama April turun 5,36 persen. Penurunan ini, selain karena permintaan yang turun, akibat turunnya frekuensi pengiriman. Untuk ikan hidup terjadi penurunan pengiriman rata-rata 36,7 persen dan untuk ikan mati berkurang 10,24 persen.
Kedua, menurunnya kemampuan penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil dan besar. Berdasarkan data statistik 2000-2016 yang diperbarui pada Januari 2019, terjadi dekonstruksi kapal perikanan. Walaupun dilaporkan terjadi peningkatan produktivitas nelayan sebesar 9 persen, tidak terukur nelayan yang mengalami peningkatan pendapatan. Berdasarkan riset yang saya lakukan terhadap nelayan di pesisir utara Jawa dan Selat Sunda, rata-rata pendapatan nelayan anak buah kapal masih di bawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi dari sistem bagi hasil.
Walaupun potensi stok sebesar 12,5 juta ton menjadi andalan untuk mendorong penangkapan, itu belum mampu mendorong kapasitas usaha perikanan menjadi lebih maju lagi. Hal ini diperparah oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak hasil tangkapan tidak terjual karena harga rendah serta kemampuan beli masyarakat dan nelayan pengolah menurun.
Berdasarkan catatan nelayan Pantai Utara Jawa, misalnya, selama wabah, harga ikan tongkol turun dari Rp 25 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Begitu juga harga ikan tenggiri yang turun 30,8 persen, bawal turun 37,8 persen, kakap merah turun 37,5 persen, bandeng turun 31,8 persen, udang turun 44,4 persen, rajungan turun 75 persen, dan rucah turun 83,3 persen. Bahkan komoditas primadona yang baru saja menjadi topik hangat, yaitu lobster, mengalami penurunan harga 30-40 persen di tingkat nelayan.
Ketiga, penurunan kapasitas industri pengolahan ikan. Kebijakan "bekerja dari rumah" juga merumahkan pekerja pengolah, yang otomatis menurunkan kemampuan produksi usaha kecil dan menengah pengolahan, seperti pindang, ikan asin, ikan asap, dan fermentasi. Berdasarkan pantauan di pasaran, pindang saat ini banyak disuplai oleh pindang rumahan yang bekerja dalam skala sangat mikro dan tanpa tenaga kerja. Sekitar 650 unit pengolahan ikan skala besar juga melakukan penyesuaian penyerapan, baik untuk pengolahan maupun ekspor.
Karena perkembangan dan penanganan wabah tidak serta-merta secara total menghentikan penyebaran virus, dampak wabah diperkirakan akan berlangsung lama. Akibatnya, potensi stagnasi dan kontraksi ekonomi perikanan juga dapat berlangsung lama. Pemerintah harus mencari terobosan baru untuk mendorong eksistensi perikanan. Terobosan itu tentunya dengan memperkuat daya saing lokal.
Jika tidak ingin nelayan terjerembap masuk ke lubang kemiskinan yang lebih besar, pemerintah harus memperkuat daya saing lokal perikanan. Ada tiga langkah penting yang bisa dilakukan, yaitu memperkuat konsumsi ikan, memperkuat riset imunitas berbasis ikan dan sumber daya hayati laut lainnya, serta merekonstruksi mekanisme tata kelola perikanan berbasis pasar dan konsumsi.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tingkat konsumsi ikan terus meningkat sebesar 21,9 persen dengan preferensi produk ikan konsumsi segar 76 persen, ikan dalam makanan jadi 19 persen, dan ikan olahan 15 persen. Pemerintah perlu mendorong afirmasi makan ikan dengan memberikan subsidi harga kepada nelayan penangkap atau pembudi daya. Afirmasi bisa berbentuk subsidi pakan atau energi, sehingga nelayan tidak terlalu dirugikan dan masyarakat dapat menikmati ikan dengan harga murah.
Kedua, memperkuat riset imunitas dari ikan. Sebagian besar ikan dan algae adalah sumber vitamin B, B6, A, dan B12 serta omega-3 dan asam lemak yang dapat berfungsi sebagai imunostimulan. Pemerintah memberikan subsidi dengan membeli ikan tangkapan tersebut kemudian bersama perguruan tinggi melakukan diversifikasi produk ikan, seperti olahan bakso, nugget ikan, fillet, atau bentuk lain yang bisa disodorkan ke masyarakat sebagai pelengkap pangan.
Ketiga, pemerintah harus melakukan rekonstruksi tata kelola dan program yang adaptif pada masa wabah. Berbagai kegiatan, seperti seminar, workshop, dan koordinasi, sudah teratasi dengan jaringan online, sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya daya saing lokal.
Penduduk kita adalah potensi pasar yang besar untuk menumbuhkan daya saing nasional. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu tumbuhnya usaha perikanan, tapi juga turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
