Aturan Tegas Larangan Mudik

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan larangan mudik pada bulan Ramadan dan Idul Fitri berlaku mulai 24 April 2020. ANTARA

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo melarang mudik Lebaran tahun ini perlu diatur secara tegas. Melarang mudik saja tanpa membuat dan menegakkan aturannya hanya akan membuat larangan itu seperti imbauan. Larangan juga perlu berlaku bukan hanya buat calon pemudik dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga dari kota-kota lain yang termasuk zona merah Covid-19.

Menurut pemerintah, larangan mudik ini bakal diterapkan mulai 24 April 2020 dan akan ada sanksi bagi pelanggarnya. Hanya, sanksi baru akan berlaku per 7 Mei 2020. Jika demikian, aturan ini sebenarnya rancu karena berarti larangan mudik tak efektif sebelum 7 Mei. Bisa saja calon pemudik berbondong-bondong sebelum tanggal tersebut dan membawa virus corona ke kampung halaman. Karena itu, pemerintah harus bergerak cepat menahan laju pemudik sebelum 7 Mei dengan membuat sejumlah pembatasan.

Mereka yang berniat mudik masih cukup banyak. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, warga yang memutuskan tidak mudik tahun ini mencapai 68 persen, sedangkan yang berkeras tetap akan mudik sekitar 24 persen, dan sisanya sudah mudik. Jika jumlah pemudik dari daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi mencapai hampir 15 juta seperti pada 2019, angka 24 persen orang yang ingin mudik bukanlah jumlah yang sedikit.

Pembatasan bisa berupa penjagaan di pintu tol keluar dari Jakarta dan pelabuhan penyeberangan. Bisa juga dengan mengurangi jadwal perjalanan kereta api ke luar kota atau membatasi penumpang di pesawat. Tentu, petugas di pos-pos tersebut harus memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa orang yang akan bepergian tak mengidap Covid-19.

Pemerintah harus belajar dari penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang tidak efektif. Indikasinya, antara lain, masih adanya kerumunan. Warga yang tak mengenakan masker saat di luar rumah pun masih banyak. Di stasiun kereta, masyarakat juga berdesak-desakan ketika mengantre. Sejumlah perusahaan juga tidak menaati aturan untuk meliburkan karyawannya.

Akibatnya, kurva kasus corona di Jakarta tak menurun meski pembatasan sosial telah diberlakukan sejak 10 April. Menurut data terakhir, hingga Selasa sore, 21 April 2020, dari jumlah 7.135 kasus positif Covid-19 di Indonesia, 3.729 di antaranya terdapat di Jakarta, dengan jumlah korban meninggal mencapai 305. Angka yang naik terus tersebut menunjukkan pemerintah tidak menerapkan pembatasan sosial dengan tegas.

Setelah melarang mudik, pemerintah juga perlu membenahi manajemen bantuan sosial agar mereka yang dicegah pulang kampung bisa tetap mencukupi kebutuhan hidupnya-meski berkartu tanda penduduk daerah asalnya. Ini penting, karena sebagian orang kehilangan mata pencariannya di perantauan sebagai akibat pandemi. Dengan demikian, dorongan untuk mudik makin kecil.

Setiap warga negara hendaknya menyadari bahwa larangan mudik ini demi mencegah bahaya yang lebih besar, yakni penularan virus corona yang tak terkendali. Perpindahan orang dari episenter wabah secara besar-besaran sama dengan menyebarkan pagebluk ke seluruh negeri. Bayangkan tragedi mahadahsyat yang kelak terjadi jika kita berkeras mudik.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.