Krisis Pangan di Tengah Pandemi

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penutupan Jalan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 18 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Bandung Raya akan diterapkan pada 22 April mendatang. ANTARA

    Suasana penutupan Jalan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 18 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Bandung Raya akan diterapkan pada 22 April mendatang. ANTARA

    INDONESIAsudah babak-belur akibat pandemi Covid-19. Pemerintah sebaiknya tidak menambah masalah dengan manajemen pangan yang amburadul. Tambahan lagi, ketidakpastian masa pandemi membuat siapa pun sulit menghitung dampaknya pada kehidupan dan perekonomian. Bersiaga dan menjaga pasokan bahan pangan menjadi pilihan terbaik.

    Badan Pangan Dunia (FAO) sudah mengingatkan bahwa pandemi corona telah melumpuhkan berbagai sektor perekonomian sehingga bisa memicu terjadinya krisis pangan di berbagai negara pada April-Mei ini. Artinya, pasar pangan dunia akan makin ketat. Karena itu, pemerintah harus betul-betul lihai mengatur pasokan dan distribusi pangan di dalam negeri.

    Kelangkaan gula pasir belakangan ini menjadi pengalaman pahit. September 2019, pemerintah sudah memprediksi stok gula akan menipis pada awal 2020 karena masa tanam tebu mundur akibat kemarau panjang. Pemerintah pun mengizinkan impor gula mentah sebesar 521 ribu ton. Yang terjadi adalah persetujuan impor baru keluar dari Kementerian Perdagangan pada minggu ketiga Maret, ketika harga gula sudah melonjak hampir 50 persen.

    Situasinya makin parah karena pasokan gula di pasar global menipis. Akibatnya, harga gula dunia rata-rata naik 12 persen di awal 2020, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kalaupun nanti gula impor sudah masuk, tidak ada jaminan harga gula pasir akan turun hingga ke level harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram.

    Inilah harga yang harus dibayar akibat Kementerian Perdagangan teledor dalam melihat pasar gula konsumsi. Semestinya situasi dalam perdagangan gula tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk mengatur pasar komoditas lain, terutama beras. Memang, Indonesia masih beruntung karena stok beras mencukupi. Suplai beras membanjir karena pada April ini sejumlah daerah sentra tengah panen raya.

    Sampai Agustus nanti, pemerintah memperkirakan ada tambahan produksi sekitar 19,8 juta ton beras. Pasokan beras akan cukup sampai akhir tahun. Namun pemerintah juga mesti berhitung jika kemarau panjang terjadi lagi: produksi beras bisa susut dari produksi tahun lalu, yang mencapai 31,3 juta ton.

    Dengan produksi 31,3 juta ton saja, stok yang dibawa ke 2020 juga makin tipis, yakni hanya 1,7 juta ton, 400 ribu ton lebih rendah dibanding akhir 2019. Repotnya, pasar beras dunia juga sangat tipis. Dari total produksi beras dunia, hanya 5 persen beras yang diperdagangkan di pasar internasional.

    Karena itu, pemerintah harus menghitung betul produksi dan stok yang tersedia, termasuk siklus panen dan cuaca. Jangan sampai kecolongan seperti dalam kasus gula. Celakanya, kelangkaan bahan pangan, terutama gula dan beras, akibat manajemen pangan yang lemah tersebut, sering ditunggangi para pemburu rente impor. Mereka memanfaatkan sistem kuota untuk mempermainkan pasokan bahan pangan. Walhasil, meski keran impor dibuka lebar, pasokan di pasar domestik tetap langka dan harganya melambung.

    Hal serupa terjadi pada pasokan ayam dan daging. Saat ini, pasokan kedua komoditas itu terhitung melimpah. Tapi ujian bagi pemerintah bukan hanya Covid-19, melainkan juga Lebaran nanti. Biasanya, selama Ramadan dan Lebaran, harga kedua komoditas ini menanjak naik, seolah-olah tak ada kaitannya dengan pasokan yang berlebih.

    Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah sebaiknya tak memberikan ruang secuil pun kepada para pemburu rente itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.