Terabas Aturan Perubahan Bujet Negara

Oleh

Presiden Joko Widodo berbicara saat mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/Biro Pers - Lukas

PRESIDEN Joko Widodo sepatutnya tidak menerabas aturan dalam mengubah bujet negara untuk menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Meski kecepatan mengambil keputusan merupakan faktor penting dalam menghadapi krisis, Presiden semestinya menggunakan prosedur ketatanegaraan yang benar.

Langkah Jokowi sejauh ini kurang tepat. Ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan itu mendasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi corona.

Ada dua alasan mengapa kebijakan itu bermasalah. Pertama, penggunaan perpu sebagai dasar. Artinya, peraturan presiden itu ditempatkan sebagai aturan pelaksana perpu tersebut. Padahal perpu masih harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan menolaknya, peraturan presiden itu kehilangan pijakan. Semua yang sudah dilaksanakan pemerintah pun bisa dipersoalkan.

Alasan kedua, Presiden telah mereduksi hak konstitusional DPR yang berwenang menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Walhasil, perubahan postur dan rincian anggaran negara tidak bisa ditetapkan dengan peraturan presiden, tapi dengan undang-undang. Apabila kondisinya mendesak, Presiden dapat menyusun perubahan anggaran dengan menerbitkan perpu. Dengan perpu, mekanisme checks and balances tetap dapat dilakukan. DPR bisa mengevaluasi perubahan tersebut dan Presiden pun tidak mengabaikan hukum.

Pemerintah memang membutuhkan tambahan duit untuk menangani pandemi corona. Namun, pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak selalu pas. Misalnya bujet kementerian dan lembaga yang aktif mengembangkan riset dan menciptakan inovasi untuk penanganan Covid-19, seperti Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru dipangkas. Semestinya pemerintah justru menambah anggaran kementerian ini agar aktif mengembangkan ventilator, alat uji laboratorium, hingga vaksin untuk melawan virus corona.

Di pos lain, anggaran untuk tahap awal pembangunan ibu kota baru justru dilanjutkan. Tertera dalam situs Internet Layanan Pengadaan Sistem Elektronik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menganggarkan Rp 85 miliar untuk “Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara”. Penganggaran proyek mercusuar ini tidak menggambarkan nuansa krisis. Dengan penggunaan peraturan presiden, perubahan-perubahan yang tidak tepat sasaran itu tidak bisa dikontrol.

Patut disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 bukanlah “perpu sapu jagat”. Aturan ini tidak bisa dijadikan dasar pemerintah untuk mengubah Undang-Undang APBN sesukanya. Meski kondisi mendesak, Presiden tetap harus menaati aturan hukum. Untuk mengubah alokasi bujet, Presiden toh bisa menerbitkan perpu baru. Sekali lagi, dengan komposisi politik di Dewan, pemerintah tidaklah sulit memperoleh persetujuan.

Prosedur yang patut itu seharusnya dijalankan Presiden. Jika tidak, ia bisa dikategorikan melanggar konstitusi.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.