Akhiri Kisruh Statistik Corona

Oleh

Warga mengantre mendapatkan makan siang yang dibagikan gratis salah satu perusahaan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Penerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bertujuan membatasi aktivitas sosial, melindungi kelompok yang rentan dan mengurangi angka kesakitan dan keselamatan jiwa, sebagai upaya lebih tegas untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19). TEMPO/Muhammad Hidayat

MESKI terlambat, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang perlunya pemerintah membuka data Covid-19 cukup melegakan. Statemen ini mengoreksi sikap pemerintah yang sebelumnya terkesan menutup-nutupi jumlah pasien positif dan orang yang ditengarai terinfeksi. Awalnya, Jokowi beranggapan transparansi bisa membuat orang cemas. Ia lupa, tanpa sikap terbuka, bahkan karantina wilayah pun tidak akan efektif menyelesaikan pandemi.

Menutupi statistik Covid-19 memang tidak ada gunanya-malah membuat kisruh suasana. Alih-alih membuat tenang publik, data yang dikorting malah membuat pemerintah salah mengambil keputusan. Pejabat yang mengutip informasi yang keliru akan menggampangkan persoalan dan membuat banyak orang kehilangan sense of crisis. Ketika belakangan informasi sebenarnya terungkap, pemerintah akan kehilangan kredibilitas-modal dasar dalam penggerakan solidaritas sosial di era krisis.

Betapapun kekhilafan Presiden sudah dinyatakan secara terbuka, kesimpang-siuran data masih terus terjadi. Tengoklah apa yang terjadi di DKI Jakarta. Pemerintah daerah Ibu Kota belum lama ini mengumumkan jumlah orang yang dimakamkan di Jakarta yang jauh di atas rata-rata angka sebelum pandemi. Umumnya jenazah dimakamkan dengan prosedur penderita Covid-19-indikasi awal bahwa jumlah kematian akibat pandemi jauh lebih tinggi dibanding angka yang diklaim pemerintah pusat.

Tidak ada bukti bahwa semuanya meninggal karena Covid-19. Boleh jadi protokol pemakaman itu diambil untuk menjaga keamanan petugas medis, keluarga, dan petugas pemakaman. Tapi bukan tidak mungkin hal sebaliknya yang terjadi: para mendiang terinfeksi corona, tapi belum dinyatakan positif. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi mereka memang belum sempat dites atau hasil tes belum keluar ketika ajal menjemput.

Dibumbui sentimen politik dan ketegangan antara Jokowi dan Gubernur DKI Anies Baswedan, perbedaan data itu kemudian melahirkan wasangka. Yang satu menuduh pemerintah pusat mengecil-ngecilkan jumlah korban, yang lain menuding pemerintah DKI mencari sensasi semata. Terhadap perbedaan ini, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 harus mengkonsolidasikan data-mengecek perbedaan, mengklarifikasi, lalu melaporkannya kepada publik.

Menjernihkan data yang keruh memang bukan persoalan mudah. Di umumnya provinsi, selain belum dipraktikkannya sistem pelaporan korban corona, sentralisasi laboratorium pengujian tes usap ditengarai menjadi penyebab. Persoalan yang terakhir semestinya segera dapat diatasi. Pemerintah telah menambah laboratorium uji tes usap dari 3 menjadi 29, untuk kemudian dikembangkan menjadi 78. Uji laboratorium bisa dilakukan di banyak tempat di luar Ibu Kota.

Bersikap terbuka bukan berarti mensentralisasi data. Keterbukaan pemerintah pusat hendaknya diterapkan dengan menghargai informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, lembaga swasta, atau badan independen lain. Gugus Tugas hendaknya tidak menjadikan data Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya patokan.

Jangan pula sungkan mengoreksi data yang salah. Apa yang dilakukan New York, Amerika Serikat, bisa menjadi pelajaran. Pekan lalu, gubernur negara bagian itu, Andrew Cuomo, mengumumkan 3.778 kematian tambahan akibat corona karena sebelumnya orang yang meninggal dengan gejala Covid-19 tapi belum dites tidak dihitung. Perubahan itu dipicu oleh adanya pedoman baru dari Centers for Disease Control and Prevention di sana.

Pendeknya, buang jauh-jauh motif politik dalam persoalan statistik pandemi ini. Menyembunyikan korban sama bahayanya dengan melebih-lebihkan jumlah korban.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.