Diah S. Saminarsih
Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO untuk Bidang Gender dan Pemuda, pendiri Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI)
Memasuki bulan keempat sejak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merebak di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, 160 ribu orang lebih telah meninggal. Pandemi ini sering kali hanya dibahas dari sudut pandang pembangunan yang kasatmata. Padahal, selain dampak nyata dan langsung terhadap kesehatan masyarakat, pandemi menorehkan dampak sosial yang dalam dan bukan tidak mungkin menetap lebih lama dibanding dampak ekonomi dan politik.
Berubah drastisnya dinamika sosial dan cara interaksi antar-manusia telah dirasakan sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pandemi terjadi. Saat itu, beberapa negara telah melaksanakan pembatasan fisik dan penutupan batas negara. Angka infeksi dan kematian meningkat hampir tak terbendung. Pada saat titik itu pula, cukup banyak berita menceritakan bagaimana insiden penyerangan terhadap etnis tertentu terjadi di berbagai lokasi di dunia.
Stigma etnis tertentu dan gambaran mengerikan tentang pembatasan interaksi antar-orang hanyalah dua dari banyak dampak sosial-psikologis dari kebijakan karantina. Walaupun diyakini sebagai cara efektif untuk menekan kurva epidemiologis, terbatasnya gerak manusia ini berpotensi menjadi sumber ketakutan akan bahaya infeksi dan kemungkinan terjadinya isolasi berkepanjangan, rasa bosan, frustrasi, ketakutan kekurangan bahan pokok, dan hilangnya perlindungan finansial. Dan, sering kali, memisahkan orang dari keluarga, teman, serta lingkungan sosialnya dapat membawa efek serius bagi kesehatan mental.
Untuk dapat memahami dampak sosial Covid-19 lebih dalam, mari kita berkaca dan mencoba membandingkan situasi saat ini dengan saat wabah virus imunodefisiensi manusia (HIV) dan sindrom yang diakibatkannya (AIDS) yang terjadi pada era 1980-an. Ada beberapa konteks situasi yang mirip antara masa itu dan saat ini. Pertama, pada tahun-tahun awal merebaknya AIDS, potensi dampaknya tidak terlalu dipahami sehingga nyawa manusia terpaksa menjadi korban. Pada kasus Covid-19, peringatan WHO tentang potensi terjadinya wabah lintas negara dan bagaimana kesiapan negara akan berperan penting dalam mengatasinya tidak mendapat tanggapan dengan magnitude yang seharusnya hingga situasi pandemi sungguh-sungguh terjadi.
Kedua, pada awalnya, informasi mengenai cara penularan dan cara pengendaliannya disangsikan. Sementara pada masa awal epidemi AIDS terjadi orang sangat ketakutan untuk bersentuhan dan bahkan berdekatan, tidak demikian halnya dengan Covid-19. Sungguhpun isolasi dan karantina adalah satu-satunya cara untuk mencegah infeksi Covid-19, ketidaktegasan informasi dan kebijakan merupakan dua faktor yang membuat publik masih merasa aman untuk bergerombol, berkerumun, dan belum sepenuhnya melakukan pembatasan jarak fisik.
Ketiga, adanya stigma. Telah dibuktikan dalam wabah AIDS ataupun Covid-19 bahwa virus menyebar tanpa memandang etnis, gender, kelompok usia, maupun lokasi geografis. Pada masa awal merebaknya virus corona, ada anggapan umum bahwa orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Cina dan kelompok populasi usia lanjut dengan penyakit penyerta yang bisa terinfeksi. Namun data saat ini menunjukkan bahwa orang-orang dari kelompok usia produktif, remaja, hingga bayi dan balita, pun bisa juga terinfeksi.
Sekarang masyarakat merasakan dampak terbesarnya. Navigasi individu dalam mengatur hidupnya dipaksa berubah total. Ditambah dengan ketidakpastian mengenai akhir pandemi, hal ini memberikan tekanan pada kesehatan mental. Perempuan, anak, dan kelompok populasi rentan hendaknya mendapat perhatian lebih, apalagi mengingat bahwa pandemi memperparah terjadinya kekerasan seksual dan kekerasan domestik.
Secara khusus, bahaya nyata mengancam semua tenaga kesehatan. Selain khawatir akan keselamatan dirinya, banyak di antara mereka tidak bertemu dengan keluarganya selama bertugas karena tidak ingin menjadi sumber penularan penyakit. Mereka juga masih harus berhadapan dengan stigma sebagai pembawa virus ke lingkungan tempat tinggalnya. Stigma ini menyulitkan mereka. Banyak dari mereka yang terpaksa keluar dari tempat tinggalnya karena penolakan masyarakat.
Berbagai intervensi dapat dilakukan untuk mengatasi stigma dan dampak sosial pandemi, seperti melalui kebangkitan individu dan komunitas. Sebagai warga negara, pandemi mengajari kita untuk saling menjaga, meletakkan kemanusiaan di atas segalanya, dan mendorong agar pemerintah melakukan upaya penyelamatan nyawa manusia dengan optimal. Hanya masyarakat yang berdaya yang punya kemampuan untuk melewati sebuah krisis. Beberapa langkah nyata yang dapat didorong adalah pemastian perlindungan terhadap tenaga kesehatan untuk menjamin berlangsungnya layanan kesehatan, melakukan advokasi agar kebijakan berpihak pada kesehatan masyarakat, dan mendorong terbukanya ruang inovasi dalam negeri agar pemenuhan alat kesehatan yang dibutuhkan bisa terlaksana.
Dalam setiap situasi krisis, semua orang dituntut untuk memberikan sesuatu yang lebih dari dirinya. Kita tidak bisa pasif dan menunggu. Apa pun kekuatan yang ada atau tersisa saat ini harus dipastikan berjalan dan, bila mungkin, dilipatgandakan. Pandemi ini dan dampak sosialnya bisa dipastikan akan berlangsung cukup lama. Akan ada luka yang tersisa pada masyarakat, dan kelak kita sebagai sebuah bangsa akan dinilai dari berhasil-tidaknya kita keluar dari krisis ini sebagai entitas yang lebih kuat dari sebelumnya.
