Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lupakan Ibu Kota Baru

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Iklan

Pemerintah Joko Widodo lagi-lagi gagal menentukan prioritas. Di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 dengan jumlah korban yang terus meningkat, pemerintah terus melanjutkan rencana pemindahan ibu kota.

Bahkan, dalam situasi normal, proyek mercusuar itu sebenarnya tak banyak manfaatnya. Diputuskan tanpa perencanaan matang-termasuk sama sekali tidak pernah disinggung dalam janji kampanye Presiden Jokowi, tahun lalu-pembuatan ibu kota itu dilakukan sebelum jelas mekanisme pembiayaannya.

Pada saat wabah telah mengakibatkan krisis di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, rencana itu semakin absurd. Investor asing yang digembar-gemborkan bakal mendanai proyek hampir pasti berhitung ulang. Menjadi tak masuk akal ketika pemerintah bergeming dan terus melanjutkan rencana itu.

Kelanjutan pemindahan ibu kota terlihat dari bergulirnya proyek penyusunan masterplan ibu kota negara. Hal itu tercantum dalam dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Proyek senilai Rp 85 miliar ini dijalankan lewat penunjukan langsung.

Pemerintah berdalih akan melaksanakan kegiatan yang bersifat lunak, semacam kajian teknis oleh kementerian. Hasil berbagai rapat di kementerian disetor ke Bappenas. Dari sini, kemudian rencana induk dibuat. Konsultan yang ditunjuk melalui pengadaan elektronik itu kelak akan menyusun hasil akhir rencana induk.

Menurut pemerintah, rencana pembangunan fisik prasarana dasar ibu kota baru, seperti penyediaan air dan jalan, belum masuk dalam anggaran 2020. Pemerintah mengklaim telah merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 24,5 triliun.

Angka Rp 85 miliar bisa jadi dianggap kecil dibanding nilai proyek pemindahan ibu kota yang disebut-sebut mencapai Rp 466 triliun. Meski begitu, alokasi anggaran untuk penyusunan rencana induk itu jelas tidak tepat. Apalagi, hingga kini belum ada yang bisa memperkirakan kapan wabah ini akan berakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah semestinya berfokus menjalankan mitigasi, sembari berharap obat dan vaksin corona segera ditemukan. Menjadi ironis ketika pembangunan ibu kota baru diteruskan, sementara dana riset-yang antara lain diperlukan buat menemukan vaksin dan obat-dipangkas habis.

Pemerintah juga sepatutnya menyediakan dana sebesar-besarnya untuk program jaring pengaman sosial. Krisis akibat wabah ini telah menghantam berbagai sektor industri. Angka pengangguran melonjak tinggi. Tingkat kemiskinan dipastikan meningkat. Jaminan hidup buat kelompok miskin baru itu harus benar-benar disiapkan agar ledakan masalah sosial tidak terjadi.

Bantuan langsung tunai untuk kelompok yang terkena dampak mutlak diperlukan. Dana Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk Kartu Pra-Kerja-program untuk melaksanakan janji kampanye Jokowi-sebaiknya dialihkan untuk keperluan tersebut. Pemerintah harus menjadikan kelanjutan hidup kelompok yang terkena dampak sebagai prioritas tertinggi.

Jikapun pagebluk berakhir cepat, sudah pasti masih diperlukan waktu agar semuanya bisa bisa kembali normal. Itu artinya, pemerintah harus memprioritaskan hak dasar warga negara terjamin dalam jangka panjang.

Pendek kata, berbagai hal yang tidak penting seharusnya disingkirkan saja. Termasuk di antaranya proyek mercusuar pemindahan ibu kota.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024