Lupakan Ibu Kota Baru

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Pemerintah Joko Widodo lagi-lagi gagal menentukan prioritas. Di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 dengan jumlah korban yang terus meningkat, pemerintah terus melanjutkan rencana pemindahan ibu kota.

    Bahkan, dalam situasi normal, proyek mercusuar itu sebenarnya tak banyak manfaatnya. Diputuskan tanpa perencanaan matang-termasuk sama sekali tidak pernah disinggung dalam janji kampanye Presiden Jokowi, tahun lalu-pembuatan ibu kota itu dilakukan sebelum jelas mekanisme pembiayaannya.

    Pada saat wabah telah mengakibatkan krisis di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, rencana itu semakin absurd. Investor asing yang digembar-gemborkan bakal mendanai proyek hampir pasti berhitung ulang. Menjadi tak masuk akal ketika pemerintah bergeming dan terus melanjutkan rencana itu.

    Kelanjutan pemindahan ibu kota terlihat dari bergulirnya proyek penyusunan masterplan ibu kota negara. Hal itu tercantum dalam dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Proyek senilai Rp 85 miliar ini dijalankan lewat penunjukan langsung.

    Pemerintah berdalih akan melaksanakan kegiatan yang bersifat lunak, semacam kajian teknis oleh kementerian. Hasil berbagai rapat di kementerian disetor ke Bappenas. Dari sini, kemudian rencana induk dibuat. Konsultan yang ditunjuk melalui pengadaan elektronik itu kelak akan menyusun hasil akhir rencana induk.

    Menurut pemerintah, rencana pembangunan fisik prasarana dasar ibu kota baru, seperti penyediaan air dan jalan, belum masuk dalam anggaran 2020. Pemerintah mengklaim telah merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 24,5 triliun.

    Angka Rp 85 miliar bisa jadi dianggap kecil dibanding nilai proyek pemindahan ibu kota yang disebut-sebut mencapai Rp 466 triliun. Meski begitu, alokasi anggaran untuk penyusunan rencana induk itu jelas tidak tepat. Apalagi, hingga kini belum ada yang bisa memperkirakan kapan wabah ini akan berakhir.

    Pemerintah semestinya berfokus menjalankan mitigasi, sembari berharap obat dan vaksin corona segera ditemukan. Menjadi ironis ketika pembangunan ibu kota baru diteruskan, sementara dana riset-yang antara lain diperlukan buat menemukan vaksin dan obat-dipangkas habis.

    Pemerintah juga sepatutnya menyediakan dana sebesar-besarnya untuk program jaring pengaman sosial. Krisis akibat wabah ini telah menghantam berbagai sektor industri. Angka pengangguran melonjak tinggi. Tingkat kemiskinan dipastikan meningkat. Jaminan hidup buat kelompok miskin baru itu harus benar-benar disiapkan agar ledakan masalah sosial tidak terjadi.

    Bantuan langsung tunai untuk kelompok yang terkena dampak mutlak diperlukan. Dana Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk Kartu Pra-Kerja-program untuk melaksanakan janji kampanye Jokowi-sebaiknya dialihkan untuk keperluan tersebut. Pemerintah harus menjadikan kelanjutan hidup kelompok yang terkena dampak sebagai prioritas tertinggi.

    Jikapun pagebluk berakhir cepat, sudah pasti masih diperlukan waktu agar semuanya bisa bisa kembali normal. Itu artinya, pemerintah harus memprioritaskan hak dasar warga negara terjamin dalam jangka panjang.

    Pendek kata, berbagai hal yang tidak penting seharusnya disingkirkan saja. Termasuk di antaranya proyek mercusuar pemindahan ibu kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.