Empati

Oleh


Putu Setia
@mpujayaprema

Ternyata benar. Romo Imam, sahabat ngobrol saya, datang ke kampung. Ini hari ke-30 saya mengikuti program #dirumahsaja, sejak Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar melakukan physical distancing. "Kalau di sini sih betah, rumah dengan halaman luas tidak membuat bosan," kata Romo dengan senyum khasnya. Romo ingin di rumah saya barang seminggu.

Dia melepas jaketnya. "Kata petugas di jalan tadi, saya harus mandi dan ganti baju, padahal semua tubuh saya sudah disemprot," katanya. Saya jelaskan, memang peraturan di desa ketat sekali. Setiap tamu yang masuk desa diusut apa tujuannya. Kalau diizinkan masuk, semuanya disemprot. "Di kota, orang masih berseliweran. Warung masih buka," kata Romo lagi.

"Mereka keluar karena kebutuhan hidup, Romo. Tak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Apalagi mereka pegawai kecil, buruh serabutan, pedagang sayur keliling, tukang bubur. Kalau mereka tak keluar, berarti tidak bekerja, lalu makan apa?" Saya memancing Romo dengan kata-kata klise agar keluar tawanya.

Tapi Romo malah serius. "Saya juga ragu dengan apa yang dilakukan di Jakarta dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Pembatasan sosial berskala besar, apa ya masyarakatnya tertib dengan kebijakan ini? Kalau pelanggaran terus terjadi, apakah aparat tetap bisa menertibkan setiap hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan? Persoalannya tidak sederhana, mereka keluar karena kebutuhan hidupnya harus dipenuhi. Pemerintah memang memberi bantuan tunai, tapi apa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Bayar kos saja paling murah Rp 400 ribu. Kan mereka kebanyakan perantau yang memang tidak bisa mudik dan tak boleh mudik."

"Romo, saya membaca di media sosial, ada pemilik kos yang menggratiskan uang kos selama pandemi corona ini," saya menyela. "Nah, itu bagus sekali," Romo langsung bereaksi. "Empati seperti itu yang kita harapkan. Pemilik kos pasti perlu uang juga, tapi empatinya yang besar kepada sesama menjadi sangat berharga di saat-saat wabah ini. Pandemi dahsyat ini bukan sekadar berapa orang yang bertambah positif, berapa yang meninggal, seberapa sering cuci tangan. Tapi, kita harus menumbuhkan rasa empati seluruh masyarakat untuk bersama mengatasi petaka ini. Pandemi bisa berkurang tiga atau empat bulan lagi, namun dampak sosialnya bisa berbilang tahun. Kalau empati tidak dihidupkan dan tak terus dipupuk dari sekarang, masalah sosial akan menjadi petaka baru karena ekonomi yang terpuruk. Pemerintah tak sanggup mengatasi sendiri tanpa keterlibatan seluruh komponen bangsa."

Wah, dalam hati saya bertanya, kok Romo Imam jadi lain sekarang. Inilah dahsyatnya Covid-19, bukan cuma bumi yang disembuhkan, juga mengubah kebiasaan Romo yang penuh guyon.

"Soal empati, ada muncul bibit-bibitnya," saya ikut serius. "Romo tentu sudah membaca, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyumbangkan gajinya sampai berakhir masa jabatan pada Mei 2022 untuk wabah corona ini. Disusul Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyumbangkan gajinya selama 5 tahun menjabat beserta tunjangannya. Ditambah lagi Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto."

"Itu bagus, empati dimulai dari daerah. Bagaimana dengan pejabat di pusat? Jokowi memutuskan memotong tunjangan hari raya untuk eselon tertentu. Lumayan, meski gajinya tetap utuh. Yang gajinya harus dipotong penuh, ya, staf khusus milenial yang mencederai anak-anak muda itu."

Romo tertawa dan saya jadi senang, ternyata beliau tak banyak berubah.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.