Pembatasan Sosial Minim Koordinasi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas di Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu, 15 April 2020. Dalam pemeriksaan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini masih terdapat beberapa pengendara yang belum mematuhi protokol yang telah ditetapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

Upaya meredam penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi belum sepenuhnya menjadi solusi yang efektif. Setidaknya ini bisa dilihat dari aktivitas kegiatan sektor dunia usaha. Kerumunan karyawan pengguna moda transportasi kereta api masih terjadi setiap hari.

Padahal, merujuk ke status PSBB, sudah ada ketentuan ihwal perusahaan menerapkan kebjakan bekerja dari rumah untuk pegawainya. Pengecualian hanya berlaku bagi industri kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta penyedia kebutuhan sehari-hari.

Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menyebutkan baru 3.653 perusahaan dengan 1.013.572 tenaga kerja yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Jumlah ini masih sangat kecil jika dihitung dari data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada Agustus 2019 yang mencatat ada 4,84 juta pekerja di Ibu Kota.

Lemahnya koordinasi menjadi penyebab utama centang-perenang pengaturan pembatasan di sektor industri. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menyebutkan salah satu penyebab masih banyaknya karyawan masuk kerja adalah adanya lampu hijau dari Kementerian Perindustrian bagi 200 perusahaan yang tetap diizinkan beroperasi normal asalkan menerapkan protokol Covid-19. Dasarnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB memang membuka peluang kementerian dan lembaga untuk memberikan dispensasi.

Alasan Kementerian Perindustrian tentu saja bisa diterima. Asal pukul rata aturan bekerja dari rumah akan berdampak besar terhadap kelangsungan dunia usaha. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) datang lebih cepat di tengah pandemi corona ini.

Urusan ini juga tidak cukup diselesaikan dengan rapat terbatas dan penerbitan surat edaran yang sifatnya imbauan. Pemerintah pusat dan daerah mesti bersama-sama turun ke perusahaan dan memastikan apakah pengusaha sudah melaksanakan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sosialisasi ini bisa dengan melibatkan serikat pekerja di masing-masing sektor industri guna memastikan aturan itu dilaksanakan dengan baik.

Pengaturan sistem kerja industri di tengah pandemi juga harus diikuti dengan kebijakan transportasi publik. Contoh buruk, kondisi yang terjadi sekarang, yakni aturan bekerja dari rumah belum sepenuhnya dilaksanakan tapi pembatasan jam operasi transportasi publik sudah diterapkan, mesti buru-buru dievaluasi.

Tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Koordinasi terus-menerus antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku dunia usaha merumuskan kebijakan bekerja dari rumah menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.