Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Arah Kartu Pra-Kerja

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi kartu prakerja. prakerja.go.id
Ilustrasi kartu prakerja. prakerja.go.id
Iklan

Pembelokan program Kartu Pra-Kerja menjadi program penanganan pengangguran pada masa wabah merupakan langkah yang salah arah. Program ini dirancang pada masa kampanye Joko Widodo dalam pemilihan presiden tahun lalu, yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang unggul. Sasarannya adalah warga negara berusia minimal 18 tahun yang sedang mencari kerja, pekerja sektor informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Karena itu, bentuknya berupa pelatihan untuk keterampilan tertentu dan menjadi wirausahawan.

Keadaan sekarang jauh berbeda. Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memaksa banyak perusahaan memecat karyawannya. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, hingga Senin lalu, jumlah total pekerja di sektor formal dan nonformal yang dikenai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta orang. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat selama wabah belum teratasi. Bila pun wabah berakhir, perekonomian tak akan segera pulih.

Penganggur itu bukan pencari kerja baru, melainkan pekerja terlatih yang dipecat karena perusahaan sudah tak mungkin berjalan saat ini. Bukan latihan keterampilan yang mereka butuhkan, melainkan lowongan kerja baru yang sesuai dengan keahlian mereka. Jadi, cara mengatasi pengangguran adalah memulihkan perekonomian, sehingga perusahaan dapat berjalan dan mereka bisa kembali bekerja.

Di tengah kondisi seperti sekarang, para penganggur lebih membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Negara-negara lain yang terkena wabah, seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan India, berfokus pada pemberian uang tunai. Malaysia, misalnya, menggelontorkan bantuan tunai langsung sebesar US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 35 triliun untuk keluarga kelas menengah dan bawah selama enam bulan. Pemerintah negeri jiran itu juga mencairkan berbagai dana lain dan beragam subsidi untuk meringankan beban masyarakat, seperti subsidi upah, listrik, dan keringanan pajak.

Pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk Kartu Pra-Kerja dengan target 5,6 juta orang. Setiap orang akan mendapat Rp 3,55 juta, yang terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana survei sebesar Rp 150 ribu. Jadi, uang tunai yang mereka kantongi hanya Rp 2,55 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan menggunakan skema ini, Rp 5,6 triliun jatuh ke beberapa perusahaan pemberi pelatihan online. Jumlah itu terlalu besar untuk kegiatan pelatihan. Apalagi salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk memberi pelatihan adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Tentu ini tidak elok dan sudah banyak menuai kritik.

Pemerintah sepatutnya mengubah saja dana untuk Kartu Pra-Kerja ini menjadi uang tunai. Pemerintah juga harus bersiap-siap bila jumlah pendaftar melebihi kuota yang ditargetkan karena, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengganggur terbuka per Agustus 2019 sudah mencapai 7,05 juta orang. Hingga Senin lalu saja, hampir 3 juta orang sudah mendaftar.

Seharusnya Jokowi mengalihkan sumber dana lain untuk mengatasi pandemi Covid-19, misalnya anggaran infrastruktur yang sebesar Rp 419,2 triliun dan proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota. Prioritas utama pemerintah sekarang adalah menyelamatkan warga dari virus yang belum ada obatnya ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.