Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Titipan Kotor Pembebasan Koruptor

Oleh

image-gnews
Situasi Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor, terkait maju mundur rencana pembebasan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/ADE RIDWAN
Situasi Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor, terkait maju mundur rencana pembebasan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/ADE RIDWAN
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo sudah seharusnya menolak usul pembebasan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tapi fakta bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pernah mengusulkan hal tersebut patut disesalkan sekaligus diwaspadai.

Sulit untuk tak memandang usul Yasonna sebagai manuver para "penunggang gelap" wabah. Kepentingan para koruptor itu menyelinap di balik pengendalian Covid-19 di penjara-penjara dengan penghuni melebihi kapasitas. Lebih ironis lagi, usul itu juga sempat mendapat dukungan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pilihan Jokowi.

Kebijakan pemerintah mempercepat pembebasan narapidana umum yang uzur, masih anak-anak, atau tengah menjalani asimilasi sebetulnya sudah tepat. Penjara yang sangat padat dapat menjadi pusat penularan wabah dengan cepat. Sekali narapidana terjangkit Covid-19, akan sulit menekan laju penularannya. Itulah sebabnya, sejumlah negara yang dilanda pagebluk melakukan hal serupa.

Namun ikhtiar baik memerangi wabah tak boleh dicemari upaya lancung membebaskan koruptor. Narapidana korupsi sudah terlalu banyak mendapat perlakuan istimewa. Liputan majalah ini beberapa kali membongkar fasilitas mewah yang dinikmati koruptor di penjara. Berbeda dengan tahanan umum yang berjejal di balik sel sempit, sebagian koruptor menempati kamar lapang, lengkap dengan penyejuk udara dan fasilitas hiburan. Jadi, bagi koruptor yang sanggup membayar para sipir, urusan menjaga jarak fisik untuk menghindari virus corona bukanlah persoalan besar.

Berdalih membawa aspirasi masyarakat-entah masyarakat yang mana-Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Aturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak penghuni penjara itu selama ini menjadi momok bagi narapidana korupsi. Menurut aturan itu, narapidana korupsi hanya mungkin bebas bersyarat bila bersedia menjadi justice collaborator-bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan, membayar lunas denda dan uang pengganti, serta telah menjalani dua pertiga masa hukuman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penegasan Jokowi bahwa pemerintah tak akan membebaskan koruptor di masa pandemi memang lumayan meredakan kontroversi. Tapi hal itu tak dengan sendirinya menunjukkan komitmen pemerintah atas pemberantasan korupsi. Sebab, di tengah berkecamuknya wabah, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru bersepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang juga kontroversial.

Dalam RUU Pemasyarakatan terbaru, pembebasan bersyarat hanya mengharuskan narapidana korupsi menjalani dua pertiga masa hukuman. Tak ada lagi syarat menjadi justice collaborator atau membayar lunas denda. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bisa memberikan asimilasi kepada koruptor yang telah menjalani setengah masa tahanan. Syaratnya sangat umum: si narapidana mesti berkelakuan baik serta berjasa dan bermanfaat bagi negara.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, pelonggaran syarat pembebasan koruptor dalam RUU Pemasyarakatan jelas merupakan kemunduran. Absennya syarat yang ketat menegasikan pandangan universal bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kalau memang mau memerangi korupsi, Jokowi seharusnya menolak membahas RUU Pemasyarakatan yang bakal melonggarkan hukuman bagi koruptor.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.