Cergas Menjalankan Pembatasan Sosial

Oleh

Polisi memberikan masker kepada pengendara motor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok perbatasan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. Polisi menggelar razia di hari pertama penerapan PSBB di Kota Depok guna memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Nurdiansah

TERLEPAS dari plus-minusnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan penanganan wabah virus corona melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pertimbangan ekonomi, sosial, dan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau membuat Jokowi tak memilih kebijakan karantina wilayah. Sebelumnya, para epidemiolog dan ekonom menilai karantina wilayah paling efektif dalam mencegah penyebaran wabah.

Karena PSBB sudah menjadi keputusan politik, seharusnya para pembantu Presiden segera melaksanakannya di lapangan. Saat ini, sudah ada pedoman menangani penularan virus. Sesuai dengan aturan, panglima tertinggi PSBB adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto-dokter tentara yang pernah meremehkan keganasan virus corona. Apa boleh buat, keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah kini berada di tangan orang yang pernah tak serius menangani Covid-19.

Sikap ogah-ogahan itu pula yang tampak dalam keputusan Terawan memberikan izin penerapan PSBB bagi DKI Jakarta. Menteri Terawan menarik-ulur restu dengan hal-hal tak perlu, seperti penambahan syarat dan data sebagai alasan legal pembatasan sosial. Padahal syarat dan data tersebut ada di kementeriannya.

Menteri Terawan mesti belajar dari keterlambatan pemerintah mengantisipasi wabah ini, yang membuat kita kini kedodoran mencegah penularan wabah berkembang biak. Pembatasan sosial adalah cara yang minimal bisa ditempuh untuk mengurangi jumlah korban di masa mendatang, asalkan ditangani dengan baik. Pelbagai model dan perhitungan berbasis sains memprediksi lonjakan jumlah korban akan terjadi pada Mei-Juni. Setelah itu, jumlah korban akan cenderung menurun.

Maka, jika Menteri Terawan setengah-setengah dalam menerapkan pembatasan sosial-mengulur-ulur pemberian izin kepada kepala daerah yang mengajukan PSBB-pandemi corona akan berlarut-larut. Dampaknya, ekonomi akan makin anjlok-kekhawatiran yang selalu menghantui pemerintah Jokowi selama ini.

Jika pemerintah ingin segera ekonomi bangkit, tak ada cara selain sesegera mungkin menekan penyebaran virus. Sejarah telah membuktikan, dari pelbagai pandemi sejak 1918, negara yang segera memberlakukan pembatasan interaksi sosial jauh lebih kuat secara ekonomi karena wabah bisa cepat diakhiri.

Penanganan wabah melalui pencegahan penularan bukan lagi sebuah dilema. Kita tak punya pilihan antara menahan perlambatan ekonomi dan menyelamatkan manusia. Pilihan yang tersedia hanya satu: menekan jumlah korban sekecil mungkin. Pandemi sudah pasti merontokkan sendi-sendiri ekonomi. Karena itu, pertaruhan yang akan dicatat sejarah adalah menyelamatkan nyawa manusia.

Inisiatif-inisiatif beberapa daerah yang menutup wilayahnya sebelum ada keputusan pembatasan sosial secara nasional seharusnya jadi pelajaran. Cara meredam kepanikan dengan mengentengkan wabah terbukti tidak berhasil, bahkan justru menimbulkan kepanikan. Pemerintah yang tak efektif, bahkan absen, membuat masyarakat tak berdisiplin sehingga virus terus menular. Kepercayaan publik kepada negara akan makin merosot.

Dalam keadaan kritis seperti sekarang, kita membutuhkan pemimpin negarawan yang membuat kebijakan terbaik dan efektif untuk kepentingan orang banyak. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang menunggangi penyelamatan nasib publik dari wabah penyakit dengan agenda pribadi, termasuk persaingan politik jangka pendek.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.