Cergas Menjalankan Pembatasan Sosial

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi memberikan masker kepada pengendara motor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok perbatasan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. Polisi menggelar razia di hari pertama penerapan PSBB di Kota Depok guna memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Nurdiansah

    Polisi memberikan masker kepada pengendara motor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok perbatasan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. Polisi menggelar razia di hari pertama penerapan PSBB di Kota Depok guna memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Nurdiansah

    TERLEPAS dari plus-minusnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan penanganan wabah virus corona melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pertimbangan ekonomi, sosial, dan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau membuat Jokowi tak memilih kebijakan karantina wilayah. Sebelumnya, para epidemiolog dan ekonom menilai karantina wilayah paling efektif dalam mencegah penyebaran wabah.

    Karena PSBB sudah menjadi keputusan politik, seharusnya para pembantu Presiden segera melaksanakannya di lapangan. Saat ini, sudah ada pedoman menangani penularan virus. Sesuai dengan aturan, panglima tertinggi PSBB adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto-dokter tentara yang pernah meremehkan keganasan virus corona. Apa boleh buat, keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah kini berada di tangan orang yang pernah tak serius menangani Covid-19.

    Sikap ogah-ogahan itu pula yang tampak dalam keputusan Terawan memberikan izin penerapan PSBB bagi DKI Jakarta. Menteri Terawan menarik-ulur restu dengan hal-hal tak perlu, seperti penambahan syarat dan data sebagai alasan legal pembatasan sosial. Padahal syarat dan data tersebut ada di kementeriannya.

    Menteri Terawan mesti belajar dari keterlambatan pemerintah mengantisipasi wabah ini, yang membuat kita kini kedodoran mencegah penularan wabah berkembang biak. Pembatasan sosial adalah cara yang minimal bisa ditempuh untuk mengurangi jumlah korban di masa mendatang, asalkan ditangani dengan baik. Pelbagai model dan perhitungan berbasis sains memprediksi lonjakan jumlah korban akan terjadi pada Mei-Juni. Setelah itu, jumlah korban akan cenderung menurun.

    Maka, jika Menteri Terawan setengah-setengah dalam menerapkan pembatasan sosial-mengulur-ulur pemberian izin kepada kepala daerah yang mengajukan PSBB-pandemi corona akan berlarut-larut. Dampaknya, ekonomi akan makin anjlok-kekhawatiran yang selalu menghantui pemerintah Jokowi selama ini.

    Jika pemerintah ingin segera ekonomi bangkit, tak ada cara selain sesegera mungkin menekan penyebaran virus. Sejarah telah membuktikan, dari pelbagai pandemi sejak 1918, negara yang segera memberlakukan pembatasan interaksi sosial jauh lebih kuat secara ekonomi karena wabah bisa cepat diakhiri.

    Penanganan wabah melalui pencegahan penularan bukan lagi sebuah dilema. Kita tak punya pilihan antara menahan perlambatan ekonomi dan menyelamatkan manusia. Pilihan yang tersedia hanya satu: menekan jumlah korban sekecil mungkin. Pandemi sudah pasti merontokkan sendi-sendiri ekonomi. Karena itu, pertaruhan yang akan dicatat sejarah adalah menyelamatkan nyawa manusia.

    Inisiatif-inisiatif beberapa daerah yang menutup wilayahnya sebelum ada keputusan pembatasan sosial secara nasional seharusnya jadi pelajaran. Cara meredam kepanikan dengan mengentengkan wabah terbukti tidak berhasil, bahkan justru menimbulkan kepanikan. Pemerintah yang tak efektif, bahkan absen, membuat masyarakat tak berdisiplin sehingga virus terus menular. Kepercayaan publik kepada negara akan makin merosot.

    Dalam keadaan kritis seperti sekarang, kita membutuhkan pemimpin negarawan yang membuat kebijakan terbaik dan efektif untuk kepentingan orang banyak. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang menunggangi penyelamatan nasib publik dari wabah penyakit dengan agenda pribadi, termasuk persaingan politik jangka pendek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.