Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cergas Menjalankan Pembatasan Sosial

Oleh

image-gnews
Polisi memberikan masker kepada pengendara motor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok perbatasan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. Polisi menggelar razia di hari pertama penerapan PSBB di Kota Depok guna memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Nurdiansah
Polisi memberikan masker kepada pengendara motor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok perbatasan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. Polisi menggelar razia di hari pertama penerapan PSBB di Kota Depok guna memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TERLEPAS dari plus-minusnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan penanganan wabah virus corona melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pertimbangan ekonomi, sosial, dan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau membuat Jokowi tak memilih kebijakan karantina wilayah. Sebelumnya, para epidemiolog dan ekonom menilai karantina wilayah paling efektif dalam mencegah penyebaran wabah.

Karena PSBB sudah menjadi keputusan politik, seharusnya para pembantu Presiden segera melaksanakannya di lapangan. Saat ini, sudah ada pedoman menangani penularan virus. Sesuai dengan aturan, panglima tertinggi PSBB adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto-dokter tentara yang pernah meremehkan keganasan virus corona. Apa boleh buat, keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah kini berada di tangan orang yang pernah tak serius menangani Covid-19.

Sikap ogah-ogahan itu pula yang tampak dalam keputusan Terawan memberikan izin penerapan PSBB bagi DKI Jakarta. Menteri Terawan menarik-ulur restu dengan hal-hal tak perlu, seperti penambahan syarat dan data sebagai alasan legal pembatasan sosial. Padahal syarat dan data tersebut ada di kementeriannya.

Menteri Terawan mesti belajar dari keterlambatan pemerintah mengantisipasi wabah ini, yang membuat kita kini kedodoran mencegah penularan wabah berkembang biak. Pembatasan sosial adalah cara yang minimal bisa ditempuh untuk mengurangi jumlah korban di masa mendatang, asalkan ditangani dengan baik. Pelbagai model dan perhitungan berbasis sains memprediksi lonjakan jumlah korban akan terjadi pada Mei-Juni. Setelah itu, jumlah korban akan cenderung menurun.

Maka, jika Menteri Terawan setengah-setengah dalam menerapkan pembatasan sosial-mengulur-ulur pemberian izin kepada kepala daerah yang mengajukan PSBB-pandemi corona akan berlarut-larut. Dampaknya, ekonomi akan makin anjlok-kekhawatiran yang selalu menghantui pemerintah Jokowi selama ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pemerintah ingin segera ekonomi bangkit, tak ada cara selain sesegera mungkin menekan penyebaran virus. Sejarah telah membuktikan, dari pelbagai pandemi sejak 1918, negara yang segera memberlakukan pembatasan interaksi sosial jauh lebih kuat secara ekonomi karena wabah bisa cepat diakhiri.

Penanganan wabah melalui pencegahan penularan bukan lagi sebuah dilema. Kita tak punya pilihan antara menahan perlambatan ekonomi dan menyelamatkan manusia. Pilihan yang tersedia hanya satu: menekan jumlah korban sekecil mungkin. Pandemi sudah pasti merontokkan sendi-sendiri ekonomi. Karena itu, pertaruhan yang akan dicatat sejarah adalah menyelamatkan nyawa manusia.

Inisiatif-inisiatif beberapa daerah yang menutup wilayahnya sebelum ada keputusan pembatasan sosial secara nasional seharusnya jadi pelajaran. Cara meredam kepanikan dengan mengentengkan wabah terbukti tidak berhasil, bahkan justru menimbulkan kepanikan. Pemerintah yang tak efektif, bahkan absen, membuat masyarakat tak berdisiplin sehingga virus terus menular. Kepercayaan publik kepada negara akan makin merosot.

Dalam keadaan kritis seperti sekarang, kita membutuhkan pemimpin negarawan yang membuat kebijakan terbaik dan efektif untuk kepentingan orang banyak. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang menunggangi penyelamatan nasib publik dari wabah penyakit dengan agenda pribadi, termasuk persaingan politik jangka pendek.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024