Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelombang Penganggur di Tengah Wabah

Oleh

image-gnews
Himbauan pada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman selama wabah Covid-19 di Bandung, Rabu, 15 April 2020. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang, mengajukan PSBB pada pemerintah hari ini. TEMPO/Prima Mulia
Himbauan pada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman selama wabah Covid-19 di Bandung, Rabu, 15 April 2020. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang, mengajukan PSBB pada pemerintah hari ini. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

Sebulan setelah wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 melumpuhkan segalanya, Indonesia kini harus menghadapi hantaman kedua: melonjaknya jumlah penganggur. Pemerintah semestinya mengambil langkah cergas untuk menopang kehidupan jutaan orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu. Keputusan keliru berpotensi meningkatkan kerawanan sosial di tengah wabah yang belum ketahuan akhirnya.

Pandemi corona betul-betul telah menaklukkan sebagian besar wilayah bumi, tak terkecuali Indonesia. Sebagian besar kegiatan ekonomi praktis berhenti. Roda berbagai sektor industri tak lagi bergerak. Dalam waktu singkat, banyak perusahaan kehilangan pendapatan. Sebagian harus gulung tikar-dan artinya menghilangkan semua pekerjanya. Yang lain harus merumahkan sebagian pegawainya. Pilihan pahit manajemen perusahaan-perusahaan itu sudah tentu akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Hingga Rabu, 8 April lalu, jumlah pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan adalah 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1,01 juta orang merupakan pekerja formal. Mereka sebelumnya bekerja di 39.977 perusahaan. Sisanya pekerja informal, yang diberhentikan dari 34.453 perusahaan. Angka itu hampir pasti masih akan bertambah, lebih-lebih jika wabah tidak segera berakhir.

Apalagi dunia usaha masih akan terpukul hingga beberapa bulan setelah kelak pandemi berakhir. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah untuk menggerakkan semua sumber daya guna menghentikan penyebaran virus mutlak diperlukan. Keputusan ragu-ragu-seperti yang terjadi pada boleh-tidaknya penduduk Jakarta mudik ke kampung halaman-sepatutnya tidak boleh terulang. Makin tidak karuan keputusan yang diambil pemerintah, makin panjang kemungkinan waktu berakhirnya wabah. Ini pada gilirannya bakal menyedot waktu dan perhatian perusahaan-perusahaan serta menyita kemampuan mereka untuk bangkit lagi.

Sejauh ini, kebijakan pemerintah untuk menopang kehidupan penganggur baru itu tidaklah tepat. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, Presiden Joko Widodo meresponsnya dengan mempercepat pelaksanaan Kartu Prakerja-program untuk para pencari kerja yang dijanjikannya pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Program senilai Rp 20 triliun ini tidak sesuai karena sebagian berbentuk biaya pelatihan-pelatihan. Para pemegang kartu bisa menggunakan deposit di kartunya untuk biaya pelatihan yang dipilihnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kartu Prakerja tadinya dibuat untuk warga negara berusia minimal 18 tahun yang sedang mencari kerja, pekerja sektor informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Anggaran program kampanye Jokowi ini Rp 10 triliun. Setelah pagebluk membuat banyak perusahaan rontok, program diluaskan dan anggarannya meningkat dua kali lipat. Tambahan anggaran ditujukan buat penganggur baru. Setiap pemegang kartu disebut akan memperoleh Rp 3,55 juta, yang terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan tiga kali dana survei sebesar Rp 50 ribu. Pemerintah menganggarkan penerima kartu itu sebanyak 5,6 juta orang.

Insentif berupa biaya pelatihan tidak cukup berguna untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka jauh lebih menantikan bantuan tunai untuk menggantikan pendapatan yang berhenti seketika. Pendeknya, uang tunai di tangan bisa dibelanjakan di pasar. Sebagai perbandingan, pemerintah beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, juga Hong Kong, memberikan uang tunai bagi warganya yang terkena dampak corona.

Betul, tidak mudah mendistribusikan bantuan itu ke sasaran. Data kependudukan kita telah lama punya banyak kelemahan. Usaha pembenahan terganjal pejabat korup, seperti yang terjadi ketika pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berusaha membangun sistem kartu tanda penduduk elektronik. Toh, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan kepada sekelompok penduduk yang tiba-tiba miskin. Di masa krisis, hambatan-hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan bisa dipangkas.

Pemerintah Jokowi juga sudah seharusnya merelakan dana proyek-proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota dipotong, untuk membiayai penyelamatan warga negara. Tanpa program jaring pengaman yang jelas, jutaan penganggur baru itu bisa memunculkan "hantaman gelombang berikutnya" buat negara: kemarahan sosial. Kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.