Gelombang Penganggur di Tengah Wabah

Oleh

Himbauan pada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman selama wabah Covid-19 di Bandung, Rabu, 15 April 2020. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang, mengajukan PSBB pada pemerintah hari ini. TEMPO/Prima Mulia

Sebulan setelah wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 melumpuhkan segalanya, Indonesia kini harus menghadapi hantaman kedua: melonjaknya jumlah penganggur. Pemerintah semestinya mengambil langkah cergas untuk menopang kehidupan jutaan orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu. Keputusan keliru berpotensi meningkatkan kerawanan sosial di tengah wabah yang belum ketahuan akhirnya.

Pandemi corona betul-betul telah menaklukkan sebagian besar wilayah bumi, tak terkecuali Indonesia. Sebagian besar kegiatan ekonomi praktis berhenti. Roda berbagai sektor industri tak lagi bergerak. Dalam waktu singkat, banyak perusahaan kehilangan pendapatan. Sebagian harus gulung tikar-dan artinya menghilangkan semua pekerjanya. Yang lain harus merumahkan sebagian pegawainya. Pilihan pahit manajemen perusahaan-perusahaan itu sudah tentu akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Hingga Rabu, 8 April lalu, jumlah pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan adalah 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1,01 juta orang merupakan pekerja formal. Mereka sebelumnya bekerja di 39.977 perusahaan. Sisanya pekerja informal, yang diberhentikan dari 34.453 perusahaan. Angka itu hampir pasti masih akan bertambah, lebih-lebih jika wabah tidak segera berakhir.

Apalagi dunia usaha masih akan terpukul hingga beberapa bulan setelah kelak pandemi berakhir. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah untuk menggerakkan semua sumber daya guna menghentikan penyebaran virus mutlak diperlukan. Keputusan ragu-ragu-seperti yang terjadi pada boleh-tidaknya penduduk Jakarta mudik ke kampung halaman-sepatutnya tidak boleh terulang. Makin tidak karuan keputusan yang diambil pemerintah, makin panjang kemungkinan waktu berakhirnya wabah. Ini pada gilirannya bakal menyedot waktu dan perhatian perusahaan-perusahaan serta menyita kemampuan mereka untuk bangkit lagi.

Sejauh ini, kebijakan pemerintah untuk menopang kehidupan penganggur baru itu tidaklah tepat. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, Presiden Joko Widodo meresponsnya dengan mempercepat pelaksanaan Kartu Prakerja-program untuk para pencari kerja yang dijanjikannya pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Program senilai Rp 20 triliun ini tidak sesuai karena sebagian berbentuk biaya pelatihan-pelatihan. Para pemegang kartu bisa menggunakan deposit di kartunya untuk biaya pelatihan yang dipilihnya.

Kartu Prakerja tadinya dibuat untuk warga negara berusia minimal 18 tahun yang sedang mencari kerja, pekerja sektor informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Anggaran program kampanye Jokowi ini Rp 10 triliun. Setelah pagebluk membuat banyak perusahaan rontok, program diluaskan dan anggarannya meningkat dua kali lipat. Tambahan anggaran ditujukan buat penganggur baru. Setiap pemegang kartu disebut akan memperoleh Rp 3,55 juta, yang terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan tiga kali dana survei sebesar Rp 50 ribu. Pemerintah menganggarkan penerima kartu itu sebanyak 5,6 juta orang.

Insentif berupa biaya pelatihan tidak cukup berguna untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka jauh lebih menantikan bantuan tunai untuk menggantikan pendapatan yang berhenti seketika. Pendeknya, uang tunai di tangan bisa dibelanjakan di pasar. Sebagai perbandingan, pemerintah beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, juga Hong Kong, memberikan uang tunai bagi warganya yang terkena dampak corona.

Betul, tidak mudah mendistribusikan bantuan itu ke sasaran. Data kependudukan kita telah lama punya banyak kelemahan. Usaha pembenahan terganjal pejabat korup, seperti yang terjadi ketika pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berusaha membangun sistem kartu tanda penduduk elektronik. Toh, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan kepada sekelompok penduduk yang tiba-tiba miskin. Di masa krisis, hambatan-hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan bisa dipangkas.

Pemerintah Jokowi juga sudah seharusnya merelakan dana proyek-proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota dipotong, untuk membiayai penyelamatan warga negara. Tanpa program jaring pengaman yang jelas, jutaan penganggur baru itu bisa memunculkan "hantaman gelombang berikutnya" buat negara: kemarahan sosial. Kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.