Jangan Persulit Pembatasan Sosial

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Ahad, 12 April 2020. Kementerian Kesehatan telah menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pada Sabtu kemarin. TEMPO/M Taufan Rengganis

PEMERINTAH sebaiknya jangan bersikap birokratis dalam menangani wabah Covid-19, termasuk dalam merespons permintaan daerah yang ingin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pengalaman sejumlah negara membuktikan bahwa PSBB lebih dini dinilai efektif dalam menekan penyebaran virus yang kini telah menelan korban lebih dari 100 ribu orang di seluruh dunia tersebut.

Hingga 12 April lalu, pemerintah pusat telah menerima 15 proposal PSBB dari sejumlah pemerintah daerah. Delapan proposal yang sudah disetujui meliputi DKI Jakarta dan tujuh daerah penyangga Ibu Kota. Tujuh proposal lainnya yang belum disetujui adalah pembatasan di Mimika, Papua; Fakfak dan Sorong di Papua Barat; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur; Pekanbaru, Riau; dan Tegal, Jawa Tengah.

Sejujurnya, pemerintah memang tidak mudah mengambil keputusan dengan keterbatasan data seperti yang terjadi sekarang. Pemerintah menyatakan, sampai 12 April lalu, terdapat 2.956 orang yang terinfeksi, 240 meninggal, dan 240 sembuh. Tapi data itu diyakini tidak mencerminkan gambaran yang sebenarnya. Sebab, jumlah pengujiannya masih sangat terbatas. Hingga minggu pertama April 2020, jumlah pengujian baru sekitar 14 ribu orang. Padahal populasi kita 270 juta penduduk.

Dengan keterbatasan itu, upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah mencegah bertambahnya kasus baru dengan pembatasan sosial yang lebih progresif. Prinsip pembatasan adalah mencegah sebelum wabah meluas sehingga tidak lagi bisa ditanggung oleh sistem kesehatan kita. Jadi, sepatutnya pemerintah melakukan pembatasan sosial lebih dini, daripada nanti terpaksa mengkarantina wilayah jika kasus telanjur banyak dan meluas.

Alasan ekonomi hendaknya tidak secara berlebihan menghalangi pemerintah pusat untuk menyetujui pembatasan. Keterlambatan pemerintah mengambil langkah radikal saat awal munculnya virus corona di Tanah Air hendaknya tidak berlanjut. Dalam karantina wilayah, tanggung jawab pemerintah memang sangat besar. Di antaranya menanggung kebutuhan pokok di daerah yang dikarantina.

Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak biasa. Standar respons kita juga hendaknya tak seperti dalam situasi normal. Sudah lama kita mendengar adanya penerapan prinsip yang salah dalam pengelolaan birokrasi: kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Dalam krisis kesehatan seperti ini, jika prinsip itu dilanjutkan, jutaan nyawa akan melayang.

Jadi, kalau proposal pembatasan dari daerah sudah lengkap, pemerintah pusat tidak boleh mempersulit. Toh, PSBB berbeda dengan karantina wilayah, yang menuntut tanggung jawab lebih besar dari pemerintah. Seharusnya hal itu tak lagi membuat pemerintah ragu-ragu. Selayaknya pemerintah pusat malah proaktif memetakan wilayah yang layak memberlakukan PSBB. Pemerintah pusat tidak boleh menjadi juragan yang menunggu permohonan permintaan daerah.

Sikap pemerintah pusat yang meremehkan pandemi corona pada periode awal tidak boleh diteruskan. Menteri Kesehatan harus mengoreksi diri. Ia kini menjadi penentu nasib penanganan pandemi Covid-19 di pelbagai daerah. Jika ia tak mampu mengemban mandat Presiden dalam menangani pandemi, selayaknya ia mengundurkan diri. Jika tidak, Presiden yang harus memberhentikan Terawan. Sebelum korban bertambah banyak, saatnya Presiden Jokowi mengambil langkah signifikan sebelum dia sepenuhnya kehilangan kepercayaan publik.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.