Mudarat Aturan Baru Menteri Perdagangan

Oleh

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto di pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

PANDEMI Covid-19 memang ampuh dijadikan alasan untuk menerabas apa pun yang bisa dianggap sebagai hambatan. Inilah yang terjadi ketika Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini menghapuskan keharusan produsen dan eksportir industri hilir kayu dan kehutanan mengikuti skema verifikasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sebelumnya, kewajiban ini mencakup seluruh industri perkayuan dan kehutanan dari hulu hingga hilir dan diberlakukan sejak 2009.

Aturan baru ini bermula dari usul Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Perkumpulan yang dulunya bernama Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) itu sudah setahun melobi pemerintah, bahkan sampai berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Himpunan ini beralasan SVLK melemahkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia. Mereka mengusulkan pemerintah mengubah status SVLK menjadi voluntary dari semula mandatory.

Alasan HIMKI sangat tidak valid. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), yang bergerak di industri yang sama dengan HIMKI, justru menganggap SVLK menguatkan posisi tawar produk olahan kayu Indonesia di pasar global. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor industri furnitur terus meningkat dan pada 2019 mencapai US$ 1,95 miliar, naik 14,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai ekspor industri kerajinan naik 3 persen menjadi US$ 892 Juta.

Toh, meskipun alasan HIMKI terbukti tidak valid, Kementerian Perdagangan tetap meluluskan usul tersebut pada akhir Februari lalu. Karena terbit di tengah pandemi corona, aturan ini oleh pemerintah dimasukkan ke paket kebijakan stimulus nonfiskal dalam bentuk penyederhanaan serta pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor. Jaringan dan lobi HIMKI memang hebat. Skema SVLK yang dibuat untuk meluruskan kembali bisnis kayu dan kehutanan Indonesia ternyata bisa dibengkokkan.

Kita sekarang patut khawatir bahwa pembalakan liar (illegal logging) akan kembali marak. Skema SVLK menjamin prinsip pengelolaan lestari. Penjaminannya terentang mulai rencana kerja, prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangannya. Pada periode 1985-1997, Indonesia sudah kehilangan 1,5 juta hektare hutan per tahun akibat pembalakan liar. Skema ini dibuat agar penggundulan hutan tidak terjadi lagi dan produk kayu Indonesia gampang diekspor.

Kementerian Perdagangan semestinya mendengarkan semua pihak sebelum mengeluarkan aturan kontroversial ini. Asmindo mempunyai pendapat yang bertolak belakang dengan HIMKI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak membubuhkan paraf pada draf aturan tersebut. Para pegiat lingkungan hidup juga menolak perubahan aturan SVLK. Bahkan Tempo, dalam investigasinya, menemukan bahwa pembalakan liar masih juga terjadi meskipun sudah ada SVLK. Apalagi jika aturan ini dikebiri dan hanya berlaku untuk industri hulu kayu dan kehutanan.

Menimbang berbagai alasan yang jauh lebih valid ketimbang yang disebutkan HIMKI, Presiden harus membatalkan aturan baru Kementerian Perdagangan tersebut. Terlepas bahwa perusahaan mebel yang didirikan Jokowi-kini Presiden Indonesia-yakni PT Rakabu Furniture, merupakan salah satu anggota HIMKI, pemerintah harus menghitung mudarat yang lebih besar jika aturan baru ini jadi diberlakukan Mei mendatang.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

29 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.