Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat Aturan Baru Menteri Perdagangan

Oleh

image-gnews
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto di pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto di pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

PANDEMI Covid-19 memang ampuh dijadikan alasan untuk menerabas apa pun yang bisa dianggap sebagai hambatan. Inilah yang terjadi ketika Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini menghapuskan keharusan produsen dan eksportir industri hilir kayu dan kehutanan mengikuti skema verifikasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sebelumnya, kewajiban ini mencakup seluruh industri perkayuan dan kehutanan dari hulu hingga hilir dan diberlakukan sejak 2009.

Aturan baru ini bermula dari usul Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Perkumpulan yang dulunya bernama Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) itu sudah setahun melobi pemerintah, bahkan sampai berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Himpunan ini beralasan SVLK melemahkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia. Mereka mengusulkan pemerintah mengubah status SVLK menjadi voluntary dari semula mandatory.

Alasan HIMKI sangat tidak valid. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), yang bergerak di industri yang sama dengan HIMKI, justru menganggap SVLK menguatkan posisi tawar produk olahan kayu Indonesia di pasar global. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor industri furnitur terus meningkat dan pada 2019 mencapai US$ 1,95 miliar, naik 14,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai ekspor industri kerajinan naik 3 persen menjadi US$ 892 Juta.

Toh, meskipun alasan HIMKI terbukti tidak valid, Kementerian Perdagangan tetap meluluskan usul tersebut pada akhir Februari lalu. Karena terbit di tengah pandemi corona, aturan ini oleh pemerintah dimasukkan ke paket kebijakan stimulus nonfiskal dalam bentuk penyederhanaan serta pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor. Jaringan dan lobi HIMKI memang hebat. Skema SVLK yang dibuat untuk meluruskan kembali bisnis kayu dan kehutanan Indonesia ternyata bisa dibengkokkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita sekarang patut khawatir bahwa pembalakan liar (illegal logging) akan kembali marak. Skema SVLK menjamin prinsip pengelolaan lestari. Penjaminannya terentang mulai rencana kerja, prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangannya. Pada periode 1985-1997, Indonesia sudah kehilangan 1,5 juta hektare hutan per tahun akibat pembalakan liar. Skema ini dibuat agar penggundulan hutan tidak terjadi lagi dan produk kayu Indonesia gampang diekspor.

Kementerian Perdagangan semestinya mendengarkan semua pihak sebelum mengeluarkan aturan kontroversial ini. Asmindo mempunyai pendapat yang bertolak belakang dengan HIMKI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak membubuhkan paraf pada draf aturan tersebut. Para pegiat lingkungan hidup juga menolak perubahan aturan SVLK. Bahkan Tempo, dalam investigasinya, menemukan bahwa pembalakan liar masih juga terjadi meskipun sudah ada SVLK. Apalagi jika aturan ini dikebiri dan hanya berlaku untuk industri hulu kayu dan kehutanan.

Menimbang berbagai alasan yang jauh lebih valid ketimbang yang disebutkan HIMKI, Presiden harus membatalkan aturan baru Kementerian Perdagangan tersebut. Terlepas bahwa perusahaan mebel yang didirikan Jokowi-kini Presiden Indonesia-yakni PT Rakabu Furniture, merupakan salah satu anggota HIMKI, pemerintah harus menghitung mudarat yang lebih besar jika aturan baru ini jadi diberlakukan Mei mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.