Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat Aturan Baru Menteri Perdagangan

Oleh

image-gnews
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto di pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto di pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

PANDEMI Covid-19 memang ampuh dijadikan alasan untuk menerabas apa pun yang bisa dianggap sebagai hambatan. Inilah yang terjadi ketika Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini menghapuskan keharusan produsen dan eksportir industri hilir kayu dan kehutanan mengikuti skema verifikasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sebelumnya, kewajiban ini mencakup seluruh industri perkayuan dan kehutanan dari hulu hingga hilir dan diberlakukan sejak 2009.

Aturan baru ini bermula dari usul Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Perkumpulan yang dulunya bernama Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) itu sudah setahun melobi pemerintah, bahkan sampai berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Himpunan ini beralasan SVLK melemahkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia. Mereka mengusulkan pemerintah mengubah status SVLK menjadi voluntary dari semula mandatory.

Alasan HIMKI sangat tidak valid. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), yang bergerak di industri yang sama dengan HIMKI, justru menganggap SVLK menguatkan posisi tawar produk olahan kayu Indonesia di pasar global. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor industri furnitur terus meningkat dan pada 2019 mencapai US$ 1,95 miliar, naik 14,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai ekspor industri kerajinan naik 3 persen menjadi US$ 892 Juta.

Toh, meskipun alasan HIMKI terbukti tidak valid, Kementerian Perdagangan tetap meluluskan usul tersebut pada akhir Februari lalu. Karena terbit di tengah pandemi corona, aturan ini oleh pemerintah dimasukkan ke paket kebijakan stimulus nonfiskal dalam bentuk penyederhanaan serta pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor. Jaringan dan lobi HIMKI memang hebat. Skema SVLK yang dibuat untuk meluruskan kembali bisnis kayu dan kehutanan Indonesia ternyata bisa dibengkokkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita sekarang patut khawatir bahwa pembalakan liar (illegal logging) akan kembali marak. Skema SVLK menjamin prinsip pengelolaan lestari. Penjaminannya terentang mulai rencana kerja, prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangannya. Pada periode 1985-1997, Indonesia sudah kehilangan 1,5 juta hektare hutan per tahun akibat pembalakan liar. Skema ini dibuat agar penggundulan hutan tidak terjadi lagi dan produk kayu Indonesia gampang diekspor.

Kementerian Perdagangan semestinya mendengarkan semua pihak sebelum mengeluarkan aturan kontroversial ini. Asmindo mempunyai pendapat yang bertolak belakang dengan HIMKI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak membubuhkan paraf pada draf aturan tersebut. Para pegiat lingkungan hidup juga menolak perubahan aturan SVLK. Bahkan Tempo, dalam investigasinya, menemukan bahwa pembalakan liar masih juga terjadi meskipun sudah ada SVLK. Apalagi jika aturan ini dikebiri dan hanya berlaku untuk industri hulu kayu dan kehutanan.

Menimbang berbagai alasan yang jauh lebih valid ketimbang yang disebutkan HIMKI, Presiden harus membatalkan aturan baru Kementerian Perdagangan tersebut. Terlepas bahwa perusahaan mebel yang didirikan Jokowi-kini Presiden Indonesia-yakni PT Rakabu Furniture, merupakan salah satu anggota HIMKI, pemerintah harus menghitung mudarat yang lebih besar jika aturan baru ini jadi diberlakukan Mei mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.