Benahi Data Korban Corona

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA

Pemerintah, sekali lagi, harus merapikan caranya bekerja menangani wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Setiap keputusan pemerintah harus berbasis data yang akurat, bukan berdasarkan insting atau pertimbangan politis semata. Tanpa basis data yang akurat, Indonesia akan semakin kalah langkah oleh penularan Covid-19 serta kian sulit terlepas dari cengkeraman pandemi.

Sungguh disayangkan, tiga pekan setelah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pengumpulan data korban virus mematikan itu tidak kunjung beres. Dalam sebuah diskusi, Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengungkapkan bahwa data korban Covid-19 versi Kementerian Kesehatan tidak sinkron dengan laporan dari daerah.

Kementerian Kesehatan tak perlu berkukuh bahwa datanya paling benar lantaran merupakan hasil uji kasus menggunakan mesin-mesin PCR (polymerase chain reaction). Sebab, kita tahu, kapasitas mesin PCR milik Kementerian Kesehatan sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah riil orang yang terjangkiti Covid-19.

Absennya data yang akurat tentang jumlah korban tak terlepas dari kebijakan "satu pintu" Kementerian Kesehatan dalam pengetesan dan pendataan pasien Covid-19. Kementerian seharusnya terbuka mengakui bahwa cakupan data mereka terbatas karena alat tesnya juga tidak memadai.

Kementerian Kesehatan tak boleh tutup mata atas data hasil uji cepat atau rapid test kit yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Metode tes cepat yang menguji antibodidengan memeriksa sampel darah pasienitu memang memberi hasil dengan tingkat akurasi di bawah hasil tes PCR. Namun pengujian secara massal di Indonesia saat ini baru bisa dilakukan dengan rapid test kit.

Berdasarkan pengalaman di banyak negara, pengujian massal adalah kunci untuk menghambat penularan Covid-19. Masalahnya, Indonesia termasuk di antara jajaran negara terburuk di dunia dalam hal jumlah orang yang menjalani tes Covid-19. Koran terbitan Singapura, The Straits Times, menyebut rasio penduduk yang sudah dites di Indonesia hanya 36 orang per sejuta penduduk. Angka itu sedikit di atas Etiopia (16 orang per sejuta penduduk), Bangladesh (18), dan Nigeria (19). Bandingkan dengan Korea Selatan yang melakukan tes terhadap 8.996 orang per satu juta penduduk, Singapura (6.666), dan Malaysia (1.605).

Tanpa pembenahan basis data, keputusan yang diambil pemerintah hanyalah keputusan instingtif. Pemerintah akan menjadi seperti segerombolan orang yang harus memutuskan strategi apa yang paling baik untuk menyelamatkan kampungnya dari serangan harimau ganas, tapi tak tahu berapa banyak warganya yang telah menjadi korban. Sementara sang harimau, dari tempat yang tak terlihat, bersiap-siap menerkam korban berikutnya.

Selain membenahi pendataan, pemerintah harus jujur dalam mengumumkan kasus Covid-19. Menutup-nutupi data korban virus corona hanya mendatangkan rasa aman palsu di kalangan masyarakat.

Tanpa data kasus Covid-19 yang akurat, pelaku ekonomi pun tak akan bisa memprediksi sampai kapan situasi tak menentu ini akan berlangsung. Mereka akan kesulitan membuat proyeksi bisnis. Akibatnya, krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 bisa berkepanjangan, sesuatu yang hendak dihindari pemerintah ketika menutupi kasus corona pada awalnya.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.