Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benahi Data Korban Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA
Iklan

Pemerintah, sekali lagi, harus merapikan caranya bekerja menangani wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Setiap keputusan pemerintah harus berbasis data yang akurat, bukan berdasarkan insting atau pertimbangan politis semata. Tanpa basis data yang akurat, Indonesia akan semakin kalah langkah oleh penularan Covid-19 serta kian sulit terlepas dari cengkeraman pandemi.

Sungguh disayangkan, tiga pekan setelah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pengumpulan data korban virus mematikan itu tidak kunjung beres. Dalam sebuah diskusi, Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengungkapkan bahwa data korban Covid-19 versi Kementerian Kesehatan tidak sinkron dengan laporan dari daerah.

Kementerian Kesehatan tak perlu berkukuh bahwa datanya paling benar lantaran merupakan hasil uji kasus menggunakan mesin-mesin PCR (polymerase chain reaction). Sebab, kita tahu, kapasitas mesin PCR milik Kementerian Kesehatan sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah riil orang yang terjangkiti Covid-19.

Absennya data yang akurat tentang jumlah korban tak terlepas dari kebijakan "satu pintu" Kementerian Kesehatan dalam pengetesan dan pendataan pasien Covid-19. Kementerian seharusnya terbuka mengakui bahwa cakupan data mereka terbatas karena alat tesnya juga tidak memadai.

Kementerian Kesehatan tak boleh tutup mata atas data hasil uji cepat atau rapid test kit yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Metode tes cepat yang menguji antibodidengan memeriksa sampel darah pasienitu memang memberi hasil dengan tingkat akurasi di bawah hasil tes PCR. Namun pengujian secara massal di Indonesia saat ini baru bisa dilakukan dengan rapid test kit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan pengalaman di banyak negara, pengujian massal adalah kunci untuk menghambat penularan Covid-19. Masalahnya, Indonesia termasuk di antara jajaran negara terburuk di dunia dalam hal jumlah orang yang menjalani tes Covid-19. Koran terbitan Singapura, The Straits Times, menyebut rasio penduduk yang sudah dites di Indonesia hanya 36 orang per sejuta penduduk. Angka itu sedikit di atas Etiopia (16 orang per sejuta penduduk), Bangladesh (18), dan Nigeria (19). Bandingkan dengan Korea Selatan yang melakukan tes terhadap 8.996 orang per satu juta penduduk, Singapura (6.666), dan Malaysia (1.605).

Tanpa pembenahan basis data, keputusan yang diambil pemerintah hanyalah keputusan instingtif. Pemerintah akan menjadi seperti segerombolan orang yang harus memutuskan strategi apa yang paling baik untuk menyelamatkan kampungnya dari serangan harimau ganas, tapi tak tahu berapa banyak warganya yang telah menjadi korban. Sementara sang harimau, dari tempat yang tak terlihat, bersiap-siap menerkam korban berikutnya.

Selain membenahi pendataan, pemerintah harus jujur dalam mengumumkan kasus Covid-19. Menutup-nutupi data korban virus corona hanya mendatangkan rasa aman palsu di kalangan masyarakat.

Tanpa data kasus Covid-19 yang akurat, pelaku ekonomi pun tak akan bisa memprediksi sampai kapan situasi tak menentu ini akan berlangsung. Mereka akan kesulitan membuat proyeksi bisnis. Akibatnya, krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 bisa berkepanjangan, sesuatu yang hendak dihindari pemerintah ketika menutupi kasus corona pada awalnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024