Tantangan Kebijakan Fiskal Kini

Tantangan Kebijakan Fiskal Kini

Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Menteri Keuangan menunjuk Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melalui mekanisme seleksi terbuka. Penunjukan ini terjadi di tengah pandemi Covid-19, yang berdampak pada perekonomian nasional dan keuangan negara. Maka, tugas pertama Febrio adalah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berfungsi sebagai katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya stabilisasi ekonomi dan bertahan di tengah kondisi seperti saat ini.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan status darurat kesehatan, yang diikuti pembatasan sosial berskala besar ini, menuntut penyesuaian belanja negara.

Tambahan anggaran dan realokasi APBN 2020 difokuskan pada mitigasi dampak ekonomi wabah Covid-19. Kenaikan drastis belanja hingga mencapai Rp 405,1 triliun mendorong pelebaran defisit ke level 5,07 persen, melebihi ambang batas normal 3 persen dari produk domestik bruto.

Berangkat dari kebijakan pemerintah itu, Kepala BKF harus mampu mempercepat pencairan berbagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak wabah. Pos belanja yang paling mendesak adalah Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan dan Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial.

Dampak wabah Covid-19 ini sangat fundamental, belum terjadi sebelumnya, dan luar biasa memukul aktivitas ekonomi sektor swasta. Konsekuensinya, belanja program pemulihan ekonomi sebesar Rp 140 triliun serta insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp 70,1 triliun pun perlu segera dieksekusi. Meski dalam kondisi darurat, berbagai jenis belanja tersebut tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pada saat yang sama, BKF dihadapkan pada pembiayaan defisit. Opsi pertama, pemerintah menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) yang merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan sisa kurang penggunaan anggaran (Sikpa) tahun anggaran yang lalu. Opsi ini aman meski tidak bisa menutup defisit.

Opsi kedua adalah pemanfaatan dana abadi dan akumulasi dana pendidikan yang dikelola badan layanan umum, serta dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN). Dana tersebut dapat dipakai karena bisa dianggap tidak lagi punya prioritas tinggi.

Anggaran yang tidak prioritas dialihkan untuk restrukturisasi ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, opsi kedua ini memberikan banyak lapis alternatif, termasuk penyesuaian alokasi, pemotongan, atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk kriteria tertentu.

Opsi ketiga adalah penerbitan surat utang negara pandemic bonds atau recovery bonds yang dapat dibeli oleh investor korporasi maupun retail, BUMN, dan khususnya Bank Indonesia. Opsi ketiga ini memerlukan pertimbangan yang sangat matang atas dasar manfaat, ongkos, dan risikonya.

Pilihan mana pun sangat dilematis. Persoalan mendasarnya adalah belum jelas sampai kapan wabah ini akan berlangsung dan seberapa dalam dampaknya. Kepala BKF harus mampu mengidentifikasi semua alternatif pembiayaan defisit dan terbuka terhadap kemungkinan pinjaman dari lembaga internasional. Tantangan ini niscaya tertangani, melihat kompetensi, kapasitas teknis, dan kepemimpinan Febrio. Namun, lagi-lagi, di tengah situasi luar biasa ini, dia dituntut responsif dan antisipatif dalam meracik berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan.

Dalam cakupan yang lebih luas, Kepala BKF juga dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar. Di tengah masifnya persoalan kesehatan, pemerintah harus tetap memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Untuk itu, Kepala BKF harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua eselon I, baik staf khusus maupun staf ahli, serta jajaran di dalam BKF sendiri. Walhasil, asesmen atas dampak Covid-19 terhadap fondasi perekonomian maupun fondasi fiskal negara pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang menjadi target terdekatnya.

Target terdekat berikutnya, BKF mesti menyusun Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk proses pembentukan APBN 2021. Draf ini harus selesai pada pertengahan tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna menentukan kerangka umum dan asumsi dasarnya.

Dari sekian banyak tugas yang menghadang, barangkali tantangan yang paling berat adalah optimalisasi rasio pajak. Di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha serta kondisi perekonomian nasional dan global yang cenderung menuju resesi, sulit bagi BKF untuk menggenjot rasio pajak.

Harapan untuk menaikkan rasio pajak sangat boleh jadi akan diarahkan pada sisi administrasi perpajakan, alih-alih intensifikasi atau ekstensifikasi pajak yang distorsif bagi perekonomian. Inovasi dan kreasi Kepala BKF dituntut untuk mampu mengeksplorasi efek penerimaan negara dari digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian dunia.

Dengan tantangan dan peluang yang ada, semua tugas Kepala BKF akan terlaksana jika ada sinergi antar-pemangku kepentingan. Sinergi ini menjadi modal untuk mewujudkan BKF menjadi unit tepercaya dalam perumusan kebijakan fiskal serta sektor keuangan yang antisipatif dan responsif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.