Wabah Corona dan Penolakan Pemakaman

Ilustrasi pemakaman jenazah dengan protokol pasien Virus Corona. Antara/Muhammad Adimaja

Amiruddin al-Rahab
Komisioner Komnas HAM

Sekelompok masyarakat di beberapa daerah menolak pemakaman jenazah korban virus corona atau Covid-19 di wilayahnya. Sikap mereka tentu tidak patut dan tidak manusiawi. Hal itu menunjukkan gejala kepanikan dan histeria massa. Gejala sosial ini perlu dipahami bersama, terutama oleh para pembuat kebijakan dan kepolisian.

Kepanikan mudah menjalar, secepat virus corona berjangkit. Entah dari daerah mana kepanikan itu bermula. Yang jelas, penolakan tampaknya dimulai di Banyumas, Sidoarjo, hingga Gowa dan Makassar. Daerah Sumedang, Jawa Barat, serta Medan dan Lampung di Sumatera ikut serta. Demikian juga di Depok dan Bogor.

Sejarawan Ong Hok Ham, dalam Wahyu yang Hilang, Negeri Yang Guncang (2019), mencatat bahwa mudah panik memang menjadi sifat masyarakat Nusantara. Sifat itu mudah muncul karena masyarakat sejak era kolonial sampai Orde Baru selalu mengalami guncangan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mencerna persoalan sesungguhnya. Lebih jauh, Ong Hok Ham menjelaskan bahwa kepanikan sesungguhnya adalah cerminan dari krisis, baik krisis yang berdampak ekonomi maupun yang berdimensi politik. Dalam situasi krisis, biasanya desas-desus, rumor, atau hoaks merajalela dan mudah membentuk kesadaran rakyat.

Terkait dengan penyebaran virus corona, mungkin bisa kita katakan bahwa yang terjadi adalah krisis kepercayaan terhadap informasi resmi tentang penjalaran pandemi corona itu sendiri. Penyakit akibat virus itu berjangkit sejak akhir 2019 di Wuhan, Cina. Namun, hampir dua bulan lamanya, pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah Indonesia seakan-akan meremehkan pandemi ini. Padahal media massa, bahkan media sosial, saban hari menyajikan jumlah korban yang berjatuhan di mancanegara. Ketika informasi yang jernih tentang corona dari otoritas kesehatan Indonesia belum ada, semua informasi mengenai corona yang horor itu diserap, tapi tak cukup dicerna oleh khalayak umum.

Ketika pemerintah memutuskan mulai bersikap serius pada pertengahan Maret lalu, rasa percaya masyarakat sudah tak mudah diraih. Implikasinya, segala macam keterangan resmi seperti membentur tembok. Kalah oleh kekhawatiran yang terus menjalar. Masyarakat berjalan dengan keyakinannya sendiri, yang kemungkinan besar dibentuk oleh ketidaktahuan, kejengkelan, bahkan mungkin oleh sikap amarah karena merasa dibiarkan bertarung sendirian. Krisis kepercayaan telah muncul dan menjalar di tengah masyarakat. Jika memakai istilah sosiolog James Scott, menolak penguburan jenazah adalah bahasa yang dipakai oleh mereka yang lemah (weapon of the weak) untuk berbicara kepada pemerintah tentang ketakutan mereka atas wabah ini.

Pemerintah kini tak hanya berhadapan dengan dampak ekonomi wabah, melainkan juga krisis kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bisa menghadapi semua persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

Pertama, pemerintah perlu menyebarkan informasi secara masif dan terus-menerus melalui segala jenis media tentang cara penularan virus dan menghindari virus. Perlu dipastikan penyebaran informasi yang masif bahwa jenazah yang terinfeksi virus corona telah ditangani oleh tenaga medis sesuai dengan prosedur kesehatan, sehingga ia tidak bisa lagi menyebarkan virus. Meskipun berlomba dengan hoaks, penyebaran informasi yang sah dan mudah dimengerti khalayak ramai harus dilakukan oleh semua unsur pemerintah dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dan agama.

Kedua, untuk meminimalkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat, unsur-unsur pemerintah, terutama otoritas kesehatan, harus lebih banyak tampil menjelaskan kepada publik mengenai kesiapan fasilitas kesehatan bagi siapa saja yang terjangkit virus. Para kepala daerah perlu tampil paling depan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk memastikan harapan perbaikan situasi tetap ada. Informasi yang jelas mengenai jaminan biaya perawatan pasien corona juga perlu tersedia.

Saya rasa kepanikan dan kekhawatiran masyarakat terbentuk akibat terus munculnya informasi mengenai kekurangan sarana-prasarana kesehatan, dari kurangnya alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan hingga rumah sakit yang menolak pasien dengan gejala corona. Di sisi lain, masyarakat yang sedang kehilangan pendapatan karena melambatnya aktivitas perekonomian merasa akan sangat terbebani oleh biaya perawatan jika terinfeksi dan dirawat di rumah sakit.

Ketiga, polisi perlu berperan lebih besar dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan dapat diancam pidana denda atau penjara. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa menolak pemakaman jenazah korban corona di tempat yang sudah semestinya adalah perbuatan melawan hukum.

Meskipun demikian, polisi tentu tidak bisa bertindak gegabah. Polisi perlu mengambil langkah persuasif dengan melakukan patroli dan berkomunikasi intens dengan tokoh-tokoh komunitas. Intinya, ketertiban umum harus tetap dipertahankan demi mencegah kepanikan menjadi tindakan yang tidak terkendali.

Agar aksi-aksi penolakan pemakaman jenazah ini tidak meluas, sudah saatnya solidaritas dibangkitkan dan diperkuat. Sesungguhnya hak asasi manusia akan terjaga jika kita sebagai masyarakat bisa membangun solidaritas. Berilah kesempatan dan ruang yang cukup kepada tenaga medis yang mengurus pemakaman jenazah korban corona. Mari bersama-sama kita mengedepankan rasa kemanusiaan.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.