Main Ancam di Musim Pandemi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.


Kepolisian Republik Indonesia tak selayaknya menyelipkan ancaman bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam surat telegram tentang penanganan pandemi Covid-19. Di samping mengancam kebebasan berekspresi, aturan seperti itu mudah menjadi alat kriminalisasi.

Ancaman bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah itu termuat dalam satu dari tiga telegram Kepala Polri Jenderal Idham Azis pada Sabtu, 4 April lalu. Salah satu surat memerintahkan aparat kepolisian melakukan patroli cyber untuk memantau perkembangan situasi dan opini selama pandemi. Sasarannya, antara lain, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah. Polisi akan menindak secara hukum jika terjadi pelanggaran tersebut.

Ancaman pidana bagi orang yang dianggap menghina presiden dan pejabat pemerintah tak akan menyelesaikan masalah. Dalam situasi krisis seperti sekarang, masyarakat cenderung panik. Masyarakat membutuhkan otoritas kesehatan yang dapat dipercaya sebagai panduan mereka dalam menghadapi wabah.

Ketika pemerintah tak cukup memberikan informasi secara transparan, dapat dipahami jika masyarakat kemudian mengkritik pemerintah. Apalagi jika pemerintah memang tidak kompeten menangani pandemi. Bila ada masyarakat yang marah, pemerintah seharusnya menerima hal tersebut sebagai bahan introspeksi.

Presiden Joko Widodo semestinya tak membiarkan kepolisian mengkriminalkan warga yang dituduh menghinanya. Pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis tak boleh memberangus hak warganya untuk berekspresi. Beberapa kritik mungkin terdengar kasar, bahkan menjurus ke penghinaan. Tapi itu bukan alasan untuk menjebloskan sang pengkritik ke penjara.

Polisi harus membuat skala prioritas. Aturan tentang penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah bukan hal yang urgen saat ini. Jangan sampai polisi lebih berfokus mengejar pengkritik pemerintah dan mengabaikan penanganan pandemi yang mengancam jutaan nyawa penduduk Indonesia. Pada saat masyarakat panik, yang dibutuhkan adalah solidaritas sesama warga dan jiwa besar para pemimpinnya. Solidaritas sulit dibangun jika tidak ada saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.

Jokowi harus menghentikan langkah polisi yang kelewat batas dalam menangkapi pengkritik pemerintah. Dalam dua pekan terakhir saja, polisi telah menangkap lima orang. Salah seorang di antaranya advokat di Bali yang dituduh menghina Presiden melalui ujaran di media sosial ihwal penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Polisi menjerat mereka dengan pasal pencemaran nama dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kedua pasal karet tersebut selama ini paling kerap digunakan aparat untuk membungkam kebebasan berpendapat, setelah Mahkamah Konstitusi mencabut pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2016. Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi Undang-Undang ITE dan menghilangkan ancaman hukuman penjara pada pasal pencemaran nama dan ujaran kebencian itu. Revisi itu penting untuk memutus rantai kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.