Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bertindaklah dengan Pertimbangan Medis

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Pemerintah sudah sepatutnya kini hanya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan medis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Segala pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan medis-termasuk politik dan ekonomi-seharusnya disingkirkan. Krisis kesehatan ini telah begitu parah, yang mengharuskan pemerintah mengerahkan segala daya untuk menghentikannya.

Argumentasi medis ini penting untuk memastikan nyawa penduduk Indonesia diselamatkan. Sebulan sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, angka kasus positif sudah mencapai 2.273. Sebanyak 198 orang di antaranya meninggal dan 164 orang sembuh. Tingkat kematian akibat virus ini di Indonesia begitu tinggi, yakni 8,7 persen-jauh di atas rata-rata dunia per tanggal kemarin yang sebesar 5,4 persen.

Banyak pihak meyakini angka resmi pemerintah itu jauh di bawah situasi di lapangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ketika berkomunikasi virtual dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyatakan kecilnya angka itu disebabkan oleh jumlah tes yang memang masih sedikit. Gubernur Jakarta Anies Baswedan malah menggunakan jumlah pemakaman jenazah di wilayahnya sepanjang Maret 2020 yang dilakukan dengan standar Covid-19 sebagai pembanding. Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London memperkirakan jumlah kasus yang diumumkan itu hanya 2 persen dari angka sebenarnya karena jumlah pengetesan yang rendah.

Faktor kecepatan menjadi hal utama dalam perang melawan virus corona. Apalagi, pemerintah telah terlambat sejak awal ketika banyak pejabat meremehkan kekuatan wabah ini. Koordinasi antara unsur pemerintah pusat dan daerah pun menjadi hal penting. Kita masih melihat, bahkan di level pemerintah pusat, sering kali pernyataan antar-pejabat berbeda-beda. Dalam soal pembatasan arus mudik, misalnya, terjadi perbedaan frontal di antara pejabat di pemerintah pusat. Belum lagi saling-silang pemerintah pusat dengan, antara lain, pemerintah DKI Jakarta, wilayah episenter wabah ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Jokowi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki koordinasi ini. Perbaikan koordinasi, juga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, itu diperlukan agar wabah tidak meluas. Keputusan untuk melarang atau tidak melarang mudik sangat berkaitan dengan potensi penyebaran virus dari Jakarta ke daerah-daerah lain. Ketegasan dalam bersikap akan menentukan langkah selanjutnya.

Kemampuan pemerintah dalam menangani krisis juga berkaitan dengan minimnya kesiapan teknis dan infrastruktur medis dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien. Tanpa langkah-langkah terkoordinasi, sistem kesehatan nasional kita bisa ambruk. Jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya plus tenaga medis tidak akan mampu lagi menangani pasien. Jika itu terjadi, pasien-pasien tidak akan tertolong.

Transparansi data, termasuk untuk keperluan deteksi dini, adalah kelemahan pemerintah sejauh ini. Kebijakan berbasis fakta masih sekadar wacana. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pun lebih bernuansa politis dan instingtif. Pemerintah tak perlu ragu melibatkan pihak lain untuk memperbaiki persoalan data ini. Sebab, hanya dengan data dan pertimbangan medis lah, pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024