Bertindaklah dengan Pertimbangan Medis

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.


Pemerintah sudah sepatutnya kini hanya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan medis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Segala pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan medis-termasuk politik dan ekonomi-seharusnya disingkirkan. Krisis kesehatan ini telah begitu parah, yang mengharuskan pemerintah mengerahkan segala daya untuk menghentikannya.

Argumentasi medis ini penting untuk memastikan nyawa penduduk Indonesia diselamatkan. Sebulan sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, angka kasus positif sudah mencapai 2.273. Sebanyak 198 orang di antaranya meninggal dan 164 orang sembuh. Tingkat kematian akibat virus ini di Indonesia begitu tinggi, yakni 8,7 persen-jauh di atas rata-rata dunia per tanggal kemarin yang sebesar 5,4 persen.

Banyak pihak meyakini angka resmi pemerintah itu jauh di bawah situasi di lapangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ketika berkomunikasi virtual dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyatakan kecilnya angka itu disebabkan oleh jumlah tes yang memang masih sedikit. Gubernur Jakarta Anies Baswedan malah menggunakan jumlah pemakaman jenazah di wilayahnya sepanjang Maret 2020 yang dilakukan dengan standar Covid-19 sebagai pembanding. Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London memperkirakan jumlah kasus yang diumumkan itu hanya 2 persen dari angka sebenarnya karena jumlah pengetesan yang rendah.

Faktor kecepatan menjadi hal utama dalam perang melawan virus corona. Apalagi, pemerintah telah terlambat sejak awal ketika banyak pejabat meremehkan kekuatan wabah ini. Koordinasi antara unsur pemerintah pusat dan daerah pun menjadi hal penting. Kita masih melihat, bahkan di level pemerintah pusat, sering kali pernyataan antar-pejabat berbeda-beda. Dalam soal pembatasan arus mudik, misalnya, terjadi perbedaan frontal di antara pejabat di pemerintah pusat. Belum lagi saling-silang pemerintah pusat dengan, antara lain, pemerintah DKI Jakarta, wilayah episenter wabah ini.

Presiden Jokowi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki koordinasi ini. Perbaikan koordinasi, juga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, itu diperlukan agar wabah tidak meluas. Keputusan untuk melarang atau tidak melarang mudik sangat berkaitan dengan potensi penyebaran virus dari Jakarta ke daerah-daerah lain. Ketegasan dalam bersikap akan menentukan langkah selanjutnya.

Kemampuan pemerintah dalam menangani krisis juga berkaitan dengan minimnya kesiapan teknis dan infrastruktur medis dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien. Tanpa langkah-langkah terkoordinasi, sistem kesehatan nasional kita bisa ambruk. Jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya plus tenaga medis tidak akan mampu lagi menangani pasien. Jika itu terjadi, pasien-pasien tidak akan tertolong.

Transparansi data, termasuk untuk keperluan deteksi dini, adalah kelemahan pemerintah sejauh ini. Kebijakan berbasis fakta masih sekadar wacana. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pun lebih bernuansa politis dan instingtif. Pemerintah tak perlu ragu melibatkan pihak lain untuk memperbaiki persoalan data ini. Sebab, hanya dengan data dan pertimbangan medis lah, pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.