Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karantina

image-profil

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Penjual bubur itu termangu menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Saya salah satu pelanggannya, tapi sudah lebih dari seminggu tak mampir karena mengikuti imbauan pemerintah untuk diam di rumah.

Dia dari Pemalang, Jawa Tengah. Jauh amat hanya untuk berjualan bubur ayam di Bali. Anak remajanya juga berjualan bubur di tempat lain. Tapi sudah tutup karena aturan di desa itu, semua pasar, warung, toko modern (maksudnya minimarket dan swalayan) tak boleh buka. Di Bali, setiap desa punya aturan sendiri dalam mengkarantina wilayahnya.

Ada yang sangat ketat, menutup akses masuk ke desanya. Ada yang longgar dengan membuka jalan raya tapi orang yang lewat tak boleh singgah di desa itu. Jam buka pasar dan toko dibatasi, umumnya pukul 10.00 sampai pukul 14.00-alasannya, pada jam-jam itu virus corona mati karena terik matahari. Warga tak dilarang keluar desa, tapi jika kembali pulang akan dicegah. Namun ada desa yang tak membatasi apa pun, kecuali jangan bikin keramaian. Penjual bubur itu berdagang di desa yang masih bebas tersebut.

Dia banyak mengeluh, dan saya mendengarkan sambil menjaga jarak. Niatnya ingin pulang ke Jawa, mumpung masih punya uang. Tapi tak ada angkutan umum. Keluarganya di Pemalang juga mengabarkan, mereka pasti dipersulit masuk ke desanya. “Kalau keadaan lebih gawat, bagaimana saya dan keluarga bisa makan? Saya tak terdaftar sebagai penduduk Bali,” katanya.

Ini persoalan di seluruh negeri, bukan cuma Bali. Para perantau yang mengadu nasib di perkotaan menghadapi masalah yang sama. Anjuran kepada perantau di Jakarta agar jangan mudik nyaris tak dituruti. Jakarta tak lagi jadi sumber duit bagi kalangan bawah itu. Bagaimana mereka bisa makan? Ada rencana pemerintah memberi bantuan langsung kepada kelas bawah ini sebesar Rp 250 ribu per keluarga setiap bulan, padahal untuk bayar kontrakan saja Rp 400 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bupati Tasikmalaya siap membantu keluarga perantau di desa-desa asalkan sang perantau tidak mudik. Tapi apakah pemda DKI Jakarta mampu memberi kebutuhan hidup para perantau?

Pemerintah pusat, dengan gugus tugasnya, sudah pasti bekerja keras dalam menghambat penyebaran Covid-19. Namun tetap saja terkesan lamban dalam memutuskan apa yang harus dilakukan secara nasional. Para gubernur gagap untuk mencari model karantina apa yang cocok di wilayahnya karena dihantui pernyataan “wewenang lockdown hanya ada di pusat”. Akhirnya para bupati dan bahkan kepala desa yang bertindak lebih tegas-dan ini berakibat tidak adanya keseragaman langkah. Orang Bali, misalnya, banyak yang kecewa kenapa mereka harus dikarantina, sementara ribuan orang tiap hari masih bebas masuk lewat Pelabuhan Gilimanuk.

Baru Selasa lalu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang membolehkan kepala daerah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tapi lagi-lagi peraturan pemerintah ini harus menunggu peraturan Menteri Kesehatan tentang rinciannya. Sementara kebingungan di masyarakat sudah semakin parah, jenazah korban Covid-19 yang sudah dikubur dibongkar lagi untuk dipindahkan ke tempat lain.

Betul sekali komando penanggulangan wabah Covid-19 harus terpusat di Jakarta. Namun masalah di daerah berbeda satu dengan yang lain. Penanganan seharusnya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karantina wilayah tak bisa diseragamkan. Apakah PSBB akan membuat gubernur lebih tanggap menanggulangi wabah corona ini? Semoga itu yang terjadi, sehingga ada kepastian mau dikarantina seperti apa warga desa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.