Jangan Bebaskan Napi Korupsi

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi merupakan kebijakan yang gegabah. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa, tidak bisa disamakan dengan tindak kriminal biasa. Jika benar-benar dilakukan, pembebasan itu akan menimbulkan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu, Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan aturan ini demi melonggarkan syarat pembebasan bagi narapidana kasus kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotik. Sebagian napi jenis kejahatan itu termasuk yang akan dilepas bersama napi kriminal biasa, berkaitan dengan upaya mencegah penyebaran virus corona.

Kebijakan mengurangi jumlah napi dalam penjara yang selama ini kelebihan penghuni tidaklah salah di tengah pandemi Covid-19. Cuma, persoalannya menjadi lain bila napi kasus korupsi dan kasus narkotik termasuk yang mendapat diskon hukuman. Rencana tersebut hanya akan semakin memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam memberantas narkotik dan korupsi.

Menteri Yasonna berencana melepas narapidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Jumlahnya sekitar 300 orang. Adapun kriteria narapidana kasus narkotik yang akan dibebaskan adalah telah menjalani dua pertiga masa pidana. Jumlah mereka 15.482 orang. Bersama napi kasus kriminal biasa, total napi yang akan diberi diskon hukuman mencapai 35 ribu orang.

Rencana pembebasan ribuan napi kasus narkotik itu sungguh berbahaya. Sebagian dari mereka ada kemungkinan akan semakin leluasa beraktivitas lagi dalam bisnis barang terlarang itu. Selama ini pun, peredaran narkotik banyak dikendalikan oleh napi di penjara.

Begitu pula pemberian pemotongan hukuman bagi napi kasus korupsi. Langkah ini merupakan kemunduran dalam memerangi korupsi. Efek jera bagi koruptor akan semakin berkurang. Padahal kejahatan ini masih merajalela di negara kita. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2019 versi Transparency International Indonesia, misalnya, masih kecil, yakni 40, hanya naik dua poin dibanding pada 2018. Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara.

Pembebasan koruptor juga akan semakin memperburuk citra pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pemerintah Joko Widodo telah memandulkan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kini tidak lagi punya taring setelah pemerintah bersama DPR merivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mencegah penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan sungguh penting. Hanya, memanfaatkan momentum pandemi untuk memberikan "hadiah" bagi napi kasus narkotik dan korupsi sungguh sembrono. Rencana ini hanya akan merusak aturan hukum kita yang selama ini memperketat syarat pembebasan napi kasus kejahatan khusus.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.