Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Bebaskan Napi Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi merupakan kebijakan yang gegabah. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa, tidak bisa disamakan dengan tindak kriminal biasa. Jika benar-benar dilakukan, pembebasan itu akan menimbulkan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu, Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan aturan ini demi melonggarkan syarat pembebasan bagi narapidana kasus kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotik. Sebagian napi jenis kejahatan itu termasuk yang akan dilepas bersama napi kriminal biasa, berkaitan dengan upaya mencegah penyebaran virus corona.

Kebijakan mengurangi jumlah napi dalam penjara yang selama ini kelebihan penghuni tidaklah salah di tengah pandemi Covid-19. Cuma, persoalannya menjadi lain bila napi kasus korupsi dan kasus narkotik termasuk yang mendapat diskon hukuman. Rencana tersebut hanya akan semakin memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam memberantas narkotik dan korupsi.

Menteri Yasonna berencana melepas narapidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Jumlahnya sekitar 300 orang. Adapun kriteria narapidana kasus narkotik yang akan dibebaskan adalah telah menjalani dua pertiga masa pidana. Jumlah mereka 15.482 orang. Bersama napi kasus kriminal biasa, total napi yang akan diberi diskon hukuman mencapai 35 ribu orang.

Rencana pembebasan ribuan napi kasus narkotik itu sungguh berbahaya. Sebagian dari mereka ada kemungkinan akan semakin leluasa beraktivitas lagi dalam bisnis barang terlarang itu. Selama ini pun, peredaran narkotik banyak dikendalikan oleh napi di penjara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu pula pemberian pemotongan hukuman bagi napi kasus korupsi. Langkah ini merupakan kemunduran dalam memerangi korupsi. Efek jera bagi koruptor akan semakin berkurang. Padahal kejahatan ini masih merajalela di negara kita. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2019 versi Transparency International Indonesia, misalnya, masih kecil, yakni 40, hanya naik dua poin dibanding pada 2018. Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara.

Pembebasan koruptor juga akan semakin memperburuk citra pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pemerintah Joko Widodo telah memandulkan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kini tidak lagi punya taring setelah pemerintah bersama DPR merivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mencegah penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan sungguh penting. Hanya, memanfaatkan momentum pandemi untuk memberikan "hadiah" bagi napi kasus narkotik dan korupsi sungguh sembrono. Rencana ini hanya akan merusak aturan hukum kita yang selama ini memperketat syarat pembebasan napi kasus kejahatan khusus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024