Sampar dan Momentum Penataan Pilkada

Analis Hukum KPU RI


Sholehudin Zuhri
Analis Hukum KPU RI

Di tengah wabah Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan penyelenggara pemilihan umum bersepakat menunda pemilihan kepala daerah, yang sedianya dijadwalkan pada 23 September 2020. Penundaan ini didasari fakta bahwa pilkada telah terkena dampak langsung wabah corona. Dengan adanya pembatasan sosial dan fisik, tahap pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena hampir semua tahapan membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga anggaran untuk pemilihan dapat dialihkan dalam upaya percepatan penanganan sampar ini.

Sejauh ini, dari 23 negara yang menerapkan lockdown, seperti yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setidaknya terdapat tiga negara yang terkena dampak langsung dalam pelaksanaan pemilu akibat pandemi global Covid-19. Setelah Inggris menunda pemilihan kepala daerah hingga tahun depan, hal yang sama juga terjadi pada pemilu legislatif putaran kedua di Iran, yang ditunda hingga akhir tahun ini. Kondisi dilematis yang sama dialami Indonesia untuk pilkada 2020. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 juga terancam batal atau minimal terjadi pembatasan kampanye terbuka, konvensi, dan penataan tempat pemungutan suara. Kondisi ini tentu mengubah konstelasi politik yang berkembang.

Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Elektoral (IDEA) menetapkan 20 prinsip yang harus terpenuhi untuk terciptanya standar pemilu yang demokratis. Beberapa prinsip ini adalah kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip ini menjadi roh dalam penerapan 15 standar pemilu demokratis, yang pada praktiknya tertuang dalam tahapan pemilu.

Pada aspek regulasi, berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan pilkada, dijelaskan secara rinci tahapan dan alokasi waktu setiap tahap tersebut. Konsekuensi logis dari pengaturan tahapan ini adalah setiap tahapan tidak dapat dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan dan penyimpangan dari ketentuan ini merupakan tindakan melawan hukum.

Selain itu, terdapat hubungan antar-tahapan. Contohnya tergambar jelas pada ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan suara. Pasangan calon yang terdapat dalam surat suara adalah pasangan calon yang terdaftar dan lolos rangkaian tahap pencalonan; pemilih harus terdaftar pada tahap pemutakhiran daftar pemilih dan tahap itu dilaksanakan oleh petugas tempat pemungutan suara, yang dibentuk pada tahap pembentukan badan ad hoc oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pandemi Covid-19 telah memaksa KPU menunda empat tahapan pilkada beberapa waktu yang lalu. Ini sekaligus berimplikasi pada tahapan yang lain, sehingga penundaan pilkada 2020 penting dilakukan. Selain itu, ketidaksiapan teknologi informasi sebagai perangkat penunjang aktivitas pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi ancaman keberlangsungan pilkada secara demokratis sesuai dengan standar dan prinsip pemilu demokratis.

Penundaan pilkada memunculkan skeptisisme masyarakat, yang didasari kenyataan bahwa penundaan itu hanya tertuju pada aspek kontestasi politik. Namun penundaan ini akan menjadi optimisme bila dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019, yang menguji konstitusionalitas keserentakan pemilu, memungkinkan beberapa model keserentakan pemilu yang konstitusional. Beberapa model ini dapat diterapkan untuk memperkuat sistem presidensial, yang akhirnya berdampak pada penguatan posisi eksekutif di daerah. Model pertama adalah memisahkan pemilu nasional dan lokal. Ini berarti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pilkada dilaksanakan serentak dan terpisah dari pemilu nasional. Model kedua dengan memisahkan pilkada dari pemilihan legislatif daerah dan nasional, sehingga tidak menambah panjang daftar kompleksitas masalah Pemilu 2024.

Perbaikan tata kelola pilkada dapat dilakukan secara komprehensif. Pada agenda ini, pemerintah dapat menyusun teknis pilkada yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, menerapkan e-voting baik dengan pilot project maupun keseluruhan, menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, serta melatih sumber daya manusia yang andal. Selain itu, pemerintah dapat memperbaiki teknis masalah klasik pilkada, seperti daftar pemilih. Pemerintah dapat mendesain daftar pemilih yang lebih akurat dan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan data e-KTP, yang sejauh ini sudah mendekati 100 persen penduduk.

Harapan masyarakat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyiapkan perbaikan sistem dan tata kelola pilkada, bukan sebatas penundaan. Pemerintah dapat menyiapkan paket perubahan mendasar pilkada lebih luas, yang dimulai dari pilkada serentak nasional mendatang. Langkah ini tergolong perubahan mendasar karena pelaksanaan pilkada serentak sedianya dilaksanakan pada 2024. Namun, jika dilihat dari masa jabatan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia dan untuk menekan munculnya masalah yang kompleks dalam pemilu serentak 2024, penundaan ini menjadi momentum yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan pilkada. Selain itu, terpisahnya pelaksanaan pilkada dengan pemilu memungkinkan masyarakat mengevaluasi hasil pemilu dengan pilkada pada waktu berikutnya.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

10 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.