Masalah Regulasi Pembatasan Sosial Wabah Corona

Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat guna? Philipus Hadjon (1999) menjelaskan bahwa suatu produk hukum akan bermanfaat bagi masyarakat jika memiliki substansi yang tepat guna dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dengan melihat substansi yang ada pada peraturan itu, sulit dikatakan bahwa ia akan dapat berlaku efektif dan efisien.

Jika ditelaah secara menyeluruh, secara hukum, peraturan tersebut akan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pembuatannya. Substansi peraturan yang "hanya" berisi tujuh pasal tersebut tampaknya justru berpotensi membuat ketidakpastian masyarakat di tengah wabah. Di samping itu, bentuk formal sebagai peraturan pemerintah terlihat dipaksakan, mengingat seharusnya peraturan pemerintah merupakan aturan hukum yang berlaku umum (tidak berlaku dengan hanya mengacu pada satu peristiwa). Terbitnya peraturan itu jelas dalam rangka percepatan penanganan wabah corona sehingga hanya merujuk pada satu peristiwa khusus.

Dengan mengesampingkan persoalan formalitas, peraturan itu juga masih menyisakan persoalan substansial. Pasal 1 peraturan tersebut mendefinisikan pembatasan sosial berskala besar sebagai "pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19".

Persoalan yang terkandung dalam pasal itu adalah adanya frasa "kegiatan tertentu penduduk", tapi arti kata "tertentu" tidak didefinisikan lebih lanjut. Persoalannya adalah pada aspek penegakannya, yakni kegiatan apa yang dilarang dan dibolehkan, mengingat tidak ada definisi kegiatan tertentu tersebut. Tanpa definisi yang jelas, selain tidak efektif, peraturan tersebut rawan penyimpangan dalam penegakan hukumnya.

Persoalan berikutnya adalah pada Pasal 3 huruf a, yakni frasa kata "menyebar secara signifikan". Peraturan ini tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran "signifikan" itu. Tanpa kejelasan ukuran, ia akan berpotensi menimbulkan pemahaman berbeda sehingga menyebabkan pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Demikian juga dalam Pasal 4 dengan frasa "pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi…" . Frasa "paling sedikit" tersebut justru menimbulkan multitafsir dan menyebabkan penegakan hukum tidak memiliki ukuran yang pasti dan obyektif. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah kewenangan penetapan pembatasan sosial dalam skala besar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 peraturan tersebut. Dalam rumusan pasal itu terlihat bahwa menteri dapat mengambil keputusan pembatasan sosial dengan usulan kepala daerah atau Gugus Tugas Covid-19. Bagaimana jika terdapat penilaian yang berbeda antara kepala daerah dan Gugus Tugas? Perlu dipertegas kewenangan menteri dalam menentukan pembatasan sosial berskala besar. Apakah hal itu perlu diusulkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Gugus Tugas sebagai bentuk koordinasi ataukah menteri dapat mengesampingkan usul kepala daerah dan Gugus Tugas dalam mengambil keputusan.

Peraturan tersebut juga tidak menyebutkan sanksi apabila substansi di dalam peraturan itu dilanggar atau tidak terlaksana. Artinya, peraturan tersebut tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Beberapa persoalan hukum yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa peraturan tersebut akan memiliki banyak kendala sehingga harus didukung dengan peraturan pelaksana yang tingkatannya di bawah peraturan pemerintah.

Substansi yang belum diatur maupun perlu dijelaskan harus dimasukkan sebagai bagian dari substansi peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Demikian juga peraturan pelaksanaan yang didesain pada tahap implementasi nantinya, selain harus mengandung ukuran yang pasti, harus mengandung sanksi. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, penegakan hukum yang obyektif akan dapat membentuk perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan.

Perilaku masyarakat akan terbentuk apabila peraturan pelaksana memiliki ukuran yang pasti (tidak multitafsir) dan mengandung sanksi jika dilanggar. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai alat untuk merekayasa perilaku masyarakat, dalam hal ini perilaku pembatasan sosial guna melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19, dapat terwujud.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

29 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.