Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah Regulasi Pembatasan Sosial Wabah Corona

image-profil

Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

image-gnews
Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat guna? Philipus Hadjon (1999) menjelaskan bahwa suatu produk hukum akan bermanfaat bagi masyarakat jika memiliki substansi yang tepat guna dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dengan melihat substansi yang ada pada peraturan itu, sulit dikatakan bahwa ia akan dapat berlaku efektif dan efisien.

Jika ditelaah secara menyeluruh, secara hukum, peraturan tersebut akan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pembuatannya. Substansi peraturan yang "hanya" berisi tujuh pasal tersebut tampaknya justru berpotensi membuat ketidakpastian masyarakat di tengah wabah. Di samping itu, bentuk formal sebagai peraturan pemerintah terlihat dipaksakan, mengingat seharusnya peraturan pemerintah merupakan aturan hukum yang berlaku umum (tidak berlaku dengan hanya mengacu pada satu peristiwa). Terbitnya peraturan itu jelas dalam rangka percepatan penanganan wabah corona sehingga hanya merujuk pada satu peristiwa khusus.

Dengan mengesampingkan persoalan formalitas, peraturan itu juga masih menyisakan persoalan substansial. Pasal 1 peraturan tersebut mendefinisikan pembatasan sosial berskala besar sebagai "pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19".

Persoalan yang terkandung dalam pasal itu adalah adanya frasa "kegiatan tertentu penduduk", tapi arti kata "tertentu" tidak didefinisikan lebih lanjut. Persoalannya adalah pada aspek penegakannya, yakni kegiatan apa yang dilarang dan dibolehkan, mengingat tidak ada definisi kegiatan tertentu tersebut. Tanpa definisi yang jelas, selain tidak efektif, peraturan tersebut rawan penyimpangan dalam penegakan hukumnya.

Persoalan berikutnya adalah pada Pasal 3 huruf a, yakni frasa kata "menyebar secara signifikan". Peraturan ini tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran "signifikan" itu. Tanpa kejelasan ukuran, ia akan berpotensi menimbulkan pemahaman berbeda sehingga menyebabkan pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Demikian juga dalam Pasal 4 dengan frasa "pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi…" . Frasa "paling sedikit" tersebut justru menimbulkan multitafsir dan menyebabkan penegakan hukum tidak memiliki ukuran yang pasti dan obyektif. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan berikutnya adalah kewenangan penetapan pembatasan sosial dalam skala besar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 peraturan tersebut. Dalam rumusan pasal itu terlihat bahwa menteri dapat mengambil keputusan pembatasan sosial dengan usulan kepala daerah atau Gugus Tugas Covid-19. Bagaimana jika terdapat penilaian yang berbeda antara kepala daerah dan Gugus Tugas? Perlu dipertegas kewenangan menteri dalam menentukan pembatasan sosial berskala besar. Apakah hal itu perlu diusulkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Gugus Tugas sebagai bentuk koordinasi ataukah menteri dapat mengesampingkan usul kepala daerah dan Gugus Tugas dalam mengambil keputusan.

Peraturan tersebut juga tidak menyebutkan sanksi apabila substansi di dalam peraturan itu dilanggar atau tidak terlaksana. Artinya, peraturan tersebut tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Beberapa persoalan hukum yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa peraturan tersebut akan memiliki banyak kendala sehingga harus didukung dengan peraturan pelaksana yang tingkatannya di bawah peraturan pemerintah.

Substansi yang belum diatur maupun perlu dijelaskan harus dimasukkan sebagai bagian dari substansi peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Demikian juga peraturan pelaksanaan yang didesain pada tahap implementasi nantinya, selain harus mengandung ukuran yang pasti, harus mengandung sanksi. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, penegakan hukum yang obyektif akan dapat membentuk perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan.

Perilaku masyarakat akan terbentuk apabila peraturan pelaksana memiliki ukuran yang pasti (tidak multitafsir) dan mengandung sanksi jika dilanggar. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai alat untuk merekayasa perilaku masyarakat, dalam hal ini perilaku pembatasan sosial guna melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19, dapat terwujud.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.