Pertaruhan Kredibilitas KPU

Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tenaga medis untuk pencegahan Covid-19 yang bertugas di RSPAD, dilayani oleh Blue Bird. Foto: Kemenparekraf

Agus Riewanto
Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat dikejutkan oleh surat Presiden Joko Widodo yang menetapkan pemberhentian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Novida Ginting Manik, secara tidak hormat. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor DKPP 317-PKE-DKPP/2019. (Koran Tempo, 26 Maret 2020).

Pemberhentian komisioner KPU ini merupakan tamparan berat bagi jajaran penyelenggara pemilihan umum. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, DKPP memberhentikan komisioner KPU karena pelanggaran kode etik. Tentu saja putusan DKPP itu akan dicatat sebagai keputusan spektakuler dan bersejarah karena telah melakukan tindakan yang sangat tegas guna menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemberhentian komisioner ini tentu akan mempengaruhi kredibilitas dan legitimasi KPU di mata publik. Hal 222tersebut akan menurunkan wibawa dan martabat KPU secara kelembagaan sekaligus melahirkan stigma politik yang sulit dibantah bahwa dalam kinerja KPU selama pemilihan umum 2019, terdapat cacat moral yang tak terampuni.

DKPP memberikan sanksi teguran keras kepada Ketua KPU dan empat anggota KPU serta memberhentikan Novida. Putusan ini sebenarnya tak mulus. Sebab, tak lama berselang, Novita berencana melawan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) karena putusan DKPP diduga cacat hukum dan melanggar hukum acara persidangan.

Pengadu kasus ini dikabarkan telah mencabut aduannya dan putusan hanya dilakukan oleh empat anggota majelis DKPP. Namun pelaksana tugas Ketua DKPP, Muhammad, membantahnya. Dia menyatakan semua prosedur hukum acara persidangan telah terpenuhi serta putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Sesungguhnya putusan DKPP tersebut akan bermuara pada perdebatan aspek keadilan normatif dan substantif. Dalam penegakan hukum, kedua aspek ini tidak boleh saling menegasikan karena tujuan penerapan norma dalam hukum adalah mencapai keadilan substantif. Sebaliknya, keadilan substantif tak akan dapat diraih jika tak melalui tahapan normatif.

Putusan DKPP berada di ranah mewujudkan keadilan substantif karena ditujukan untuk mengoreksi tindakan KPU yang mengabaikan penerapan norma Undang-Undang Pemilihan Umum, yang menganut sistem proporsional dengan penetapan calon legislator berdasarkan suara terbanyak. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PH-PU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam kasus ini, seharusnya yang berhak ditetapkan oleh KPU menjadi legislator terpilih daerah pemilihan 6 Kalimantan Barat adalah Hendri Macaluasc sebagai peraih suara terbanyak. Tapi KPU justru menetapkan Cok Hendri Rampon, peraih suara terbanyak kedua di dapil tersebut. KPU beralasan, putusan MK tersebut tidak mengoreksi suara Cok Hendri Rampon. KPU mengklaim hanya melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam amar putusan Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, telah mengoreksi kekeliruan KPU ini.

Dalam mewujudkan keadilan substantif, putusan DKPP telah melampaui aspek normatif karena berani mengabaikan beberapa aspek prosedural hukum acara persidangan ketika subyek hukum atau pengadu (Hendri Macaluasc) mencabut aduannya. Namun DKPP tetap melanjutkan persidangan tujuan substantifnya untuk mengoreksi tindakan berbahaya KPU karena telah mengingkari sistem pemilihan umum dan memicu ketidakpastian hukum.

MK memutuskan Hendri Macalusc sebagai peraih suara terbanyak, tapi anehnya tidak mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Rampon. Di titik inilah terjadi problem penafsiran hukum atas putusan MK. KPU merasa lebih aman melaksanakan putusan MK “apa adanya” tanpa berusaha meminta penjelasan kepada MK ihwal makna di balik putusan soal Hendri Macalusc, tapi tak mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Rampon. Jika putusan MK meragukan, KPU seharusnya meminta penjelasan kepada MK melalui konsultasi, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan. KPU menafsirkan sendiri putusan MK tersebut, yang mengakibatkan kerugian konstitusionalitas calon legislator tertentu dan berujung pada aduan kepada DKPP.

Tafsiran KPU menjadi pintu masuk bagi DKPP untuk menafsirkan sendiri pula putusan MK, yang berakhir dengan keputusan bahwa KPU melanggar kode etik.

Putusan DKPP dan surat presiden tentang pemberhentian komisioner KPU ini harus menjadi evaluasi internal KPU dalam melaksanakan agenda besar pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum mendatang. Ini terutama berkaitan dengan koordinasi antar-anggota KPU dengan jajaran sekretariat KPU dan KPU daerah seluruh Indonesia agar pemilu berlangsung lebih baik lagi.

Bagi DPR dan pemerintah, pemberhentian komisioner KPU ini dapat menjadi bahan untuk menyusun kebijakan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Tujuannya, dalam rekrutmen nanti, KPU lebih memperhatikan aspek integritas dan profesionalitas dalam bekerja, sehingga pemberhentian komisioner KPU, yang berujung pada menurunnya kredibilitas kinerja KPU, tak terulang.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.