Waspada Penumpang Gelap Pandemi

Oleh

Petugas medis membawa jenazah pasien positif virus corona atau Covid-19 menuju truk di Rumah Sakit Wyckoff di Brooklyn, New York City, 4 April 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Pemerintah harus mewaspadai potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19. Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsi pejabat dan pengusaha hitam.

Semua celah yang memungkinkan penyelewengan harus diantisipasi sejak dini. Apalagi, pekan lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan rencana belanja tambahan senilai Rp 405,1 triliun setelah menetapkan Indonesia dalam status darurat kesehatan.

Dari alokasi anggaran jumbo itu, Rp 75 triliun akan dipakai untuk belanja di sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis dan kesehatan, obat-obatan, serta perlengkapan lain. Seluruh pengadaan itu harus dicermati karena waktu belanja yang mendesak dan jumlah produk yang terbatas biasanya mengundang terjadinya moral hazard. Situasi krisis memang kerap menggoda para penanggung jawab anggaran dan pelaku bisnis mengambil jalan pintas.

Sekarang saja sudah ada indikasi masuknya rapid test kit yang belum teruji akurasinya ke sejumlah daerah. Lobi-lobi para pebisnis yang dekat dengan kekuasaan juga rawan membuat pengambil kebijakan salah langkah. Tak hanya dapat membuat uang negara melayang, kebijakan belanja yang keliru di masa pandemi seperti sekarang bisa bikin nyawa hilang.

Penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu juga perlu diawasi ketat. Pos ini mendapat anggaran Rp 110 triliun. Dalam kondisi normal saja, bantuan langsung tunai dan berbagai bentuk jaring pengaman sosial lain hampir selalu diselewengkan. Satu dasawarsa terakhir, puluhan pejabat dan kepala daerah tersandung korupsi dana bantuan sosial semacam ini. Jangan sampai dana besar ini memicu sikap aji mumpung yang berbahaya.

Yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah rencana stimulus untuk industri dan program pemulihan ekonomi. Nilai total kedua kelompok belanja tersebut mencapai Rp 220 triliun. Kita punya pengalaman sangat buruk dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997-1998. Ketika itu, sebanyak 48 bank mendapat kucuran Rp 144,5 triliun untuk mengatasi kekeringan likuiditas. Tapi sebagian dana tersebut malah dikorupsi. Alih-alih menyelamatkan, dana triliunan itu malah membuat krisis ekonomi berkepanjangan.

Kita sadar bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis yang tidak biasa. Banyak aktivitas perekonomian terhenti, kegiatan sosial terbatas, sementara tanda-tanda wabah Covid-19 akan berakhir belum tampak. Dengan kondisi demikian, sudah selayaknya pemerintah membuat aturan yang memungkinkan aparat negara cepat bergerak. Tapi aturan itu tak boleh membuka celah untuk penyimpangan yang justru bisa merugikan negara.

Salah satu yang kini disorot adalah Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pasal tersebut melindungi pejabat yang terlibat dalam belanja darurat dari tuntutan hukum. Ayat 1 pasal itu menegaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam masa krisis ini “bukan merupakan kerugian negara”.

Ketentuan semacam itu rawan memicu penggunaan anggaran negara secara serampangan. Apalagi, sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi berfungsi setelah revisi undang-undang antikorupsi dan pergantian kepemimpinan lembaga itu.

Perangkat peraturan yang ideal tidak bisa hanya mengandalkan iktikad baik penyelenggara negara. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berjanji mengawal belanja negara dengan sebaik-baiknya, celah pasti akan selalu ada. Karena itu, perlu dirumuskan mekanisme belanja yang tak hanya menjamin kecepatan proses, tapi juga transparan dan akuntabel. Masyarakat sipil dan publik pada umumnya harus diberi ruang untuk ikut mengawasi.

Transparansi menjadi kata kunci yang amat penting di sini. Pemerintah harus membuka semua proses, alur, dan rekam jejak perusahaan yang terlibat pengadaan untuk melawan wabah virus corona ini. Penyaluran dana bantuan kepada mereka yang tak mampu juga harus bisa diverifikasi publik. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat mencegah penunggang gelap dalam belanja darurat Covid-19.

Program penanggulangan wabah virus corona amat penting bagi hidup-mati banyak orang dan masa depan negeri ini. Kemampuan pemerintah menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan rumah sakit di garda depan, dengan harga yang masuk akal, tapi juga efektif dan cepat, amat krusial. Itu tak hanya bakal menentukan keberhasilan kita dalam perang melawan Covid-19, tapi juga menjamin keberlangsungan tata kelola bernegara yang bersih demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

29 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.