Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspada Penumpang Gelap Pandemi

Oleh

image-gnews
Petugas medis membawa jenazah pasien positif virus corona atau Covid-19 menuju truk di Rumah Sakit Wyckoff di Brooklyn, New York City, 4 April 2020. REUTERS/Andrew Kelly
Petugas medis membawa jenazah pasien positif virus corona atau Covid-19 menuju truk di Rumah Sakit Wyckoff di Brooklyn, New York City, 4 April 2020. REUTERS/Andrew Kelly
Iklan

Pemerintah harus mewaspadai potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19. Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsi pejabat dan pengusaha hitam.

Semua celah yang memungkinkan penyelewengan harus diantisipasi sejak dini. Apalagi, pekan lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan rencana belanja tambahan senilai Rp 405,1 triliun setelah menetapkan Indonesia dalam status darurat kesehatan.

Dari alokasi anggaran jumbo itu, Rp 75 triliun akan dipakai untuk belanja di sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis dan kesehatan, obat-obatan, serta perlengkapan lain. Seluruh pengadaan itu harus dicermati karena waktu belanja yang mendesak dan jumlah produk yang terbatas biasanya mengundang terjadinya moral hazard. Situasi krisis memang kerap menggoda para penanggung jawab anggaran dan pelaku bisnis mengambil jalan pintas.

Sekarang saja sudah ada indikasi masuknya rapid test kit yang belum teruji akurasinya ke sejumlah daerah. Lobi-lobi para pebisnis yang dekat dengan kekuasaan juga rawan membuat pengambil kebijakan salah langkah. Tak hanya dapat membuat uang negara melayang, kebijakan belanja yang keliru di masa pandemi seperti sekarang bisa bikin nyawa hilang.

Penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu juga perlu diawasi ketat. Pos ini mendapat anggaran Rp 110 triliun. Dalam kondisi normal saja, bantuan langsung tunai dan berbagai bentuk jaring pengaman sosial lain hampir selalu diselewengkan. Satu dasawarsa terakhir, puluhan pejabat dan kepala daerah tersandung korupsi dana bantuan sosial semacam ini. Jangan sampai dana besar ini memicu sikap aji mumpung yang berbahaya.

Yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah rencana stimulus untuk industri dan program pemulihan ekonomi. Nilai total kedua kelompok belanja tersebut mencapai Rp 220 triliun. Kita punya pengalaman sangat buruk dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997-1998. Ketika itu, sebanyak 48 bank mendapat kucuran Rp 144,5 triliun untuk mengatasi kekeringan likuiditas. Tapi sebagian dana tersebut malah dikorupsi. Alih-alih menyelamatkan, dana triliunan itu malah membuat krisis ekonomi berkepanjangan.

Kita sadar bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis yang tidak biasa. Banyak aktivitas perekonomian terhenti, kegiatan sosial terbatas, sementara tanda-tanda wabah Covid-19 akan berakhir belum tampak. Dengan kondisi demikian, sudah selayaknya pemerintah membuat aturan yang memungkinkan aparat negara cepat bergerak. Tapi aturan itu tak boleh membuka celah untuk penyimpangan yang justru bisa merugikan negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu yang kini disorot adalah Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pasal tersebut melindungi pejabat yang terlibat dalam belanja darurat dari tuntutan hukum. Ayat 1 pasal itu menegaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam masa krisis ini “bukan merupakan kerugian negara”.

Ketentuan semacam itu rawan memicu penggunaan anggaran negara secara serampangan. Apalagi, sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi berfungsi setelah revisi undang-undang antikorupsi dan pergantian kepemimpinan lembaga itu.

Perangkat peraturan yang ideal tidak bisa hanya mengandalkan iktikad baik penyelenggara negara. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berjanji mengawal belanja negara dengan sebaik-baiknya, celah pasti akan selalu ada. Karena itu, perlu dirumuskan mekanisme belanja yang tak hanya menjamin kecepatan proses, tapi juga transparan dan akuntabel. Masyarakat sipil dan publik pada umumnya harus diberi ruang untuk ikut mengawasi.

Transparansi menjadi kata kunci yang amat penting di sini. Pemerintah harus membuka semua proses, alur, dan rekam jejak perusahaan yang terlibat pengadaan untuk melawan wabah virus corona ini. Penyaluran dana bantuan kepada mereka yang tak mampu juga harus bisa diverifikasi publik. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat mencegah penunggang gelap dalam belanja darurat Covid-19.

Program penanggulangan wabah virus corona amat penting bagi hidup-mati banyak orang dan masa depan negeri ini. Kemampuan pemerintah menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan rumah sakit di garda depan, dengan harga yang masuk akal, tapi juga efektif dan cepat, amat krusial. Itu tak hanya bakal menentukan keberhasilan kita dalam perang melawan Covid-19, tapi juga menjamin keberlangsungan tata kelola bernegara yang bersih demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.