Covid-19 dan Kegagapan Sosial

Doktor Sosiologi tinggal di pinggiran Bogor

Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang ada di Selapajang, Tangerang, Banten, Selasa, 31 Maret. Mural yang dibuat oleh warga setempat ditujukan sebagai bentuk keprihatinan atas merebaknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. ANTARA/Muhammad Iqbal

DI TENGAH kian tak terbendungnya wabah Covid-19, sejumlah langkah, program dan agenda dipetakan. Terus terang, kita tergagap, tak pernah menyangka, eskalasi sebarannya akan sehebat dan sekuat ini. Rasa kaget dan ketergagapan lahir akibat abai dan bebalnya semua pihak, pemerintah dan rakyat, saat pertama mengidentifikasi virus yang berkembang dari Wuhan, China ini.

Pernahkah Anda membayangkan seorang anggota kabinet menyebut virus corona tak akan menyeberang ke Tanah Air ? Dengan alasan akan segera tewas begitu sampai di bibir pantai tropis ? Demikian lemahnya virus itu dalam pandangannya, sehingga cukup dihadang dengan doa dan jampi, maka pasukan makhluk “halus” itu akan langsung tewas sebelum sempat menginjak daratan.

Kalau saja pemerintah memiliki kepekaan dan visi yang baik tentang pola penyebaran dan pola penanggulangannya sejak pertama China terguncang, tentu kita tak akan senaif sekarang. Andai kata masyarakat sejak awal sudah terbiasa dengan pola hidup, pola pikir dan pola makan sehat, tentu tak akan sehoror saat ini, meski pemerintahnya panik.

Ironisnya, karena kepanikan terus tumbuh membesar, menyebut pihak tertentu sebagai biang kesalahan, dianggap tabu dan tidak produktif. Kita sering lupa, pada zamannya, orang merdeka supaya dapat memahami situasi, cukup diberi isyarat. Tapi bagi para hamba sahaya, mesti disiapkan alat untuk menghardiknya. Dalam situasi ketergagapan, bukankah semua kita adalah hamba sahaya?

Haruskah rakyat menjerit, agar pemerintah lekas pintar mengelola kepentingan bersama?  Mestikah pemerintah menggunakan tongkat untuk menghardik rakyat agar cepat beranjak dari kelalaiannya? Kalau saja pemerintah bertekad dan menyadari amanahnya sambil membatin, “Tuhan! Hamba mendengar firman-Mu, dan hamba taat.”

Kalau saja masyarakat memaknai ketaatan kepada pemerintah sebagai salah satu pesan sosial dari semua gerakan ritmis dalam ritual, tentu situasinya tak akan sekritis saat ini. Alangkah nestapa jika ajaran agama suka ditafsir sesuai maunya awak dan kepentingan. Amboi, andai sebagai rakyat, kita bisa berseru, “Daulat, Tuhanku! Kami mendegar semua seruan-Mu. Kami taat patuh.”

 

***

Sekarang, semua berbicara dan tak tak ada yang mau mendengarkan. Hanya mau didengarkan. Dalam rumah tangga, ketegangan kerap muncul karena semua pihak hanya mau bicara dan tidak mau mendengarkan. Dalam organisasi, bencana sering terjadi karena para eksekutif baru merasa eksis kalau tiada henti berbicara dan menolak mendengarkan suara orang selain suara dirinya. Ingin citra dirinya terjaga baik.

Sedih hati ini menyaksikan setiap hari kalangan profesional sektor kesehatan dan rakyat terus didera rasa takut bahkan bertumbangan karena merebaknya virus Covid-19 ini.

Idiom dalam frase “Saya Mendengar dan Saya Patuh”, bisa dijadikan pelecut untuk merenungi apa yang mungkin kita lakukan ketika banyak saudara sebangsa bertumbangan. Paling tidak, memikirkan di mana posisi kita dalam ikhtiar memutus rantai penyebaran virus corona. Agar efektifitas agenda berjalan baik, maka dibutuhkan daya kejut yang mampu menampar kesadaran bersama bahwa tak ada jaminan seseorang terbebas dari ancaman virus corona ini.

Simak dengan seksama, contoh terbaik dalam mengalahkan Covid-19 yang dilakukan dua negara, meski berbeda ideologi, China dan Korsel. Menggunakan pola komando sentral, China menerapkan konsep “menutup diri” dengan mekanisme  lockdown. Pola ini berjalan efektif, karena faktor kepemimpinan satu komando. Meski berbau otoriter, program tersebut terbukti memang ampuh.

Tetangganya, Korea Selatan juga menuai sukses meski dengan pendekatan berbeda. Minus komando sentral seperti China karena Korea Selatan menganut sistem demokrasi, negara ginseng mengambil manfaat dari mekanisme self isolation  dan social distancing. Karena sistem demokrasi prosedural dan substansial berjalan normal, rakyat teredukasi dengan baik. Virus dicegah sebelum memangsa korban lebih banyak.

Bagaimana dengan Indonesia ? Penulis teringat satire tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi (alm) kala menyebut Indonesia sebagai negara bukan-bukan. Negara otoritarian bukan, negara demokrasi bukan, negara kerajaan bukan. Tapi praktek otoritarianisme, demokrasi dan feodalisme, bisa hidup dalam satu kamar di negeri ini. Begitu ditimpa bencana seperti saat ini, kita semua menanggung akibatnya.

Mengacu pada Korea Selatan yang negara demokrasi, kita harusnya tak memerlukan konsep lockdown untuk membuat virus corona takluk. Tapi apa yang terjadi ? Wabah yang sudah pandemik, malah menjelma bursa perang gagasan. Di Korea Selatan, karena warganya sudah teredukasi, program penanggulangan pemerintah bertemu di muara harapan rakyat. Tanpa suara. Diam dan bekerja.

Oleh sebab itu, karena status darurat, demikian teman-teman di NU berdalil, maka menghindari kerusakan harus lebih dipentingkan dibanding harapan tercapainya kemaslahatan. Demi menghindari rusaknya kehidupan, rasanya sementara waktu, pendekatan koersif masih kita butuhkan. Mungkin kita masih butuh digedor untuk berucap, “Saya Mendengar, Saya Patuh.”






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.