Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Covid-19 dan Kegagapan Sosial

image-profil

Doktor Sosiologi tinggal di pinggiran Bogor

image-gnews
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang ada di Selapajang, Tangerang, Banten, Selasa, 31 Maret. Mural yang dibuat oleh warga setempat ditujukan sebagai bentuk keprihatinan atas merebaknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang ada di Selapajang, Tangerang, Banten, Selasa, 31 Maret. Mural yang dibuat oleh warga setempat ditujukan sebagai bentuk keprihatinan atas merebaknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. ANTARA/Muhammad Iqbal
Iklan

DI TENGAH kian tak terbendungnya wabah Covid-19, sejumlah langkah, program dan agenda dipetakan. Terus terang, kita tergagap, tak pernah menyangka, eskalasi sebarannya akan sehebat dan sekuat ini. Rasa kaget dan ketergagapan lahir akibat abai dan bebalnya semua pihak, pemerintah dan rakyat, saat pertama mengidentifikasi virus yang berkembang dari Wuhan, China ini.

Pernahkah Anda membayangkan seorang anggota kabinet menyebut virus corona tak akan menyeberang ke Tanah Air ? Dengan alasan akan segera tewas begitu sampai di bibir pantai tropis ? Demikian lemahnya virus itu dalam pandangannya, sehingga cukup dihadang dengan doa dan jampi, maka pasukan makhluk “halus” itu akan langsung tewas sebelum sempat menginjak daratan.

Kalau saja pemerintah memiliki kepekaan dan visi yang baik tentang pola penyebaran dan pola penanggulangannya sejak pertama China terguncang, tentu kita tak akan senaif sekarang. Andai kata masyarakat sejak awal sudah terbiasa dengan pola hidup, pola pikir dan pola makan sehat, tentu tak akan sehoror saat ini, meski pemerintahnya panik.

Ironisnya, karena kepanikan terus tumbuh membesar, menyebut pihak tertentu sebagai biang kesalahan, dianggap tabu dan tidak produktif. Kita sering lupa, pada zamannya, orang merdeka supaya dapat memahami situasi, cukup diberi isyarat. Tapi bagi para hamba sahaya, mesti disiapkan alat untuk menghardiknya. Dalam situasi ketergagapan, bukankah semua kita adalah hamba sahaya?

Haruskah rakyat menjerit, agar pemerintah lekas pintar mengelola kepentingan bersama?  Mestikah pemerintah menggunakan tongkat untuk menghardik rakyat agar cepat beranjak dari kelalaiannya? Kalau saja pemerintah bertekad dan menyadari amanahnya sambil membatin, “Tuhan! Hamba mendengar firman-Mu, dan hamba taat.”

Kalau saja masyarakat memaknai ketaatan kepada pemerintah sebagai salah satu pesan sosial dari semua gerakan ritmis dalam ritual, tentu situasinya tak akan sekritis saat ini. Alangkah nestapa jika ajaran agama suka ditafsir sesuai maunya awak dan kepentingan. Amboi, andai sebagai rakyat, kita bisa berseru, “Daulat, Tuhanku! Kami mendegar semua seruan-Mu. Kami taat patuh.”

 

***

Sekarang, semua berbicara dan tak tak ada yang mau mendengarkan. Hanya mau didengarkan. Dalam rumah tangga, ketegangan kerap muncul karena semua pihak hanya mau bicara dan tidak mau mendengarkan. Dalam organisasi, bencana sering terjadi karena para eksekutif baru merasa eksis kalau tiada henti berbicara dan menolak mendengarkan suara orang selain suara dirinya. Ingin citra dirinya terjaga baik.

Sedih hati ini menyaksikan setiap hari kalangan profesional sektor kesehatan dan rakyat terus didera rasa takut bahkan bertumbangan karena merebaknya virus Covid-19 ini.

Idiom dalam frase “Saya Mendengar dan Saya Patuh”, bisa dijadikan pelecut untuk merenungi apa yang mungkin kita lakukan ketika banyak saudara sebangsa bertumbangan. Paling tidak, memikirkan di mana posisi kita dalam ikhtiar memutus rantai penyebaran virus corona. Agar efektifitas agenda berjalan baik, maka dibutuhkan daya kejut yang mampu menampar kesadaran bersama bahwa tak ada jaminan seseorang terbebas dari ancaman virus corona ini.

Simak dengan seksama, contoh terbaik dalam mengalahkan Covid-19 yang dilakukan dua negara, meski berbeda ideologi, China dan Korsel. Menggunakan pola komando sentral, China menerapkan konsep “menutup diri” dengan mekanisme  lockdown. Pola ini berjalan efektif, karena faktor kepemimpinan satu komando. Meski berbau otoriter, program tersebut terbukti memang ampuh.

Tetangganya, Korea Selatan juga menuai sukses meski dengan pendekatan berbeda. Minus komando sentral seperti China karena Korea Selatan menganut sistem demokrasi, negara ginseng mengambil manfaat dari mekanisme self isolation  dan social distancing. Karena sistem demokrasi prosedural dan substansial berjalan normal, rakyat teredukasi dengan baik. Virus dicegah sebelum memangsa korban lebih banyak.

Bagaimana dengan Indonesia ? Penulis teringat satire tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi (alm) kala menyebut Indonesia sebagai negara bukan-bukan. Negara otoritarian bukan, negara demokrasi bukan, negara kerajaan bukan. Tapi praktek otoritarianisme, demokrasi dan feodalisme, bisa hidup dalam satu kamar di negeri ini. Begitu ditimpa bencana seperti saat ini, kita semua menanggung akibatnya.

Mengacu pada Korea Selatan yang negara demokrasi, kita harusnya tak memerlukan konsep lockdown untuk membuat virus corona takluk. Tapi apa yang terjadi ? Wabah yang sudah pandemik, malah menjelma bursa perang gagasan. Di Korea Selatan, karena warganya sudah teredukasi, program penanggulangan pemerintah bertemu di muara harapan rakyat. Tanpa suara. Diam dan bekerja.

Oleh sebab itu, karena status darurat, demikian teman-teman di NU berdalil, maka menghindari kerusakan harus lebih dipentingkan dibanding harapan tercapainya kemaslahatan. Demi menghindari rusaknya kehidupan, rasanya sementara waktu, pendekatan koersif masih kita butuhkan. Mungkin kita masih butuh digedor untuk berucap, “Saya Mendengar, Saya Patuh.”

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

4 jam lalu

Ilustrasi gaya liburan (pixabay.com)
Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

Mulai dari memilih tempat yang tepat sampai jadwal penerbangan, berikut traveling saat musim hujan.


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

14 hari lalu

Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

Majalah Tempo pada Maret lalu menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK mengalami kemerosotan sejak 2020.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.