Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Liberalisasi Impor Pangan dalam Omnibus Law

image-profil

Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

image-gnews
Impor Komoditas Pangan Melejit
Impor Komoditas Pangan Melejit
Iklan

Khudori
Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

Di tengah wabah Covid-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih berkukuh membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Aturan berbentuk omnibus law itu akan mengubah regulasi di bidang pangan, terutama perizinan berusaha dan sanksi. Ada dua undang-undang yang menjadi sasaran: Undang-Undang Pangan serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Jika dikelompokkan, ada tiga perubahan penting yang hendak digapai lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, mempertegas kewenangan pemerintah pusat dan/atau menarik sejumlah urusan pangan ke pemerintah pusat. Ada kecenderungan rezim perizinan ditarik ke pusat. Hal tersebut mencakup keamanan pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, serta standar keamanan pangan dan mutu pangan segar yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Pangan. Pengaturan keamanan pangan serta penerapan standar keamanan pangan dan mutu pangan segar dihapuskan. Urusan perizinan usaha yang semula abu-abu ditarik ke pusat.

Kedua, dalam penyelesaian perkara, omnibus law ini lebih memprioritaskan sanksi administratif. Pada Undang-Undang Pangan, sanksi pidana atau denda merupakan alternatif dengan pidana lebih dulu baru kemudian denda. Kedua sanksi diatur dalam pasal yang sama, tanpa pemisahan ayat. Dalam omnibus law, kedua sanksi dipisah dalam ayat berbeda dengan sanksi administratif sebagai prioritas. Sanksi pidana baru berlaku apabila sanksi administratif tidak diindahkan oleh pelaku. Ini berlaku dalam hal penimbunan, perdagangan pangan olahan, sanitasi pangan, dan izin usaha yang berkaitan dengan pangan olahan. Bahkan sanksi bagi yang mengimpor saat pangan cukup juga dihapuskan.

Ketiga, perubahan paling penting adalah menempatkan impor pangan sebagai prioritas utama. Dalam Undang-Undang Pangan, ketersediaan pangan dimaknai sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, impor pangan ditempatkan setara atau sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Perubahan ini kemudian diturunkan dalam pasal-pasal operasional terkait dengan tata kelola impor pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, omnnibus law menghilangkan impor pangan sebagai jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Hal ini bisa dilihat dari hilangnya klausul “pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan” dan ditiadakannya pengaturan waktu impor terkait dengan panen. Syarat bahwa impor hanya dapat dilakukan apabila produksi dan/atau cadangan pangan nasional tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri juga lenyap. Terakhir, keharusan pemerintah menetapkan kebijakan impor tak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil diubah hanya menjadi untuk keberlanjutan usaha tani.

Orientasi baru ini dengan sendirinya mengubah paradigma pemerintah mengenai impor pangan dalam pemenuhan pangan dalam negeri. Jika semula sebagai pelengkap, impor pangan kini menempati posisi amat penting. Impor (juga ekspor) pangan merupakan kegiatan ekonomi yang lumrah. Impor pangan menjadi krusial karena berkaitan dengan produk pertanian domestik. Masalah muncul karena impor terjadi tidak selalu karena ada kebutuhan.

Impor juga menjadi krusial karena dilakukan tanpa menimbang nasib petani domestik. Impor sering dikaitkan dengan daya saing. Padahal daya saing tak berdiri sendiri, melainkan hasil resultante kebijakan domestik dan negara lain. Implikasinya, kita tidak bisa melihat persoalan daya saing produk pertanian domestik tanpa memeriksa kebijakan negara lain. Ditilik dari keharusan menjamin hak hidup petani, impor menjadi hal fundamental. Menurut konstitusi, warga negara dijamin untuk memperoleh pekerjaan layak sesuai dengan kemanusiaan, dan fakir miskin dipelihara negara. Artinya, negara wajib melindungi hak hidup petani. Karena itu, kebijakan apa pun, termasuk impor, tak boleh mensubordinasi hak hidup petani.

Lebih dari itu, melakukan impor pangan dari luar negeri meskipun harganya lebih murah atau membeli produk petani domestik yang akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Impor pangan akan menimbulkan efek berantai di luar negeri. Sebaliknya, jika membeli pangan domestik, meskipun lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di dalam negeri. Efek berantai itu berbentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Jadi, apabila hak hidup petani menjadi dasar dalam melihat impor, yang sebenarnya dibangun bukan hanya ketergantungan pangan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan usaha bagi sebagian besar petani, mayoritas warga di negeri ini. Ironisnya, lapangan kerja dan usaha itu kini terancam oleh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.