Liberalisasi Impor Pangan dalam Omnibus Law

Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

Impor Komoditas Pangan Melejit

Khudori
Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

Di tengah wabah Covid-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih berkukuh membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Aturan berbentuk omnibus law itu akan mengubah regulasi di bidang pangan, terutama perizinan berusaha dan sanksi. Ada dua undang-undang yang menjadi sasaran: Undang-Undang Pangan serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Jika dikelompokkan, ada tiga perubahan penting yang hendak digapai lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, mempertegas kewenangan pemerintah pusat dan/atau menarik sejumlah urusan pangan ke pemerintah pusat. Ada kecenderungan rezim perizinan ditarik ke pusat. Hal tersebut mencakup keamanan pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, serta standar keamanan pangan dan mutu pangan segar yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Pangan. Pengaturan keamanan pangan serta penerapan standar keamanan pangan dan mutu pangan segar dihapuskan. Urusan perizinan usaha yang semula abu-abu ditarik ke pusat.

Kedua, dalam penyelesaian perkara, omnibus law ini lebih memprioritaskan sanksi administratif. Pada Undang-Undang Pangan, sanksi pidana atau denda merupakan alternatif dengan pidana lebih dulu baru kemudian denda. Kedua sanksi diatur dalam pasal yang sama, tanpa pemisahan ayat. Dalam omnibus law, kedua sanksi dipisah dalam ayat berbeda dengan sanksi administratif sebagai prioritas. Sanksi pidana baru berlaku apabila sanksi administratif tidak diindahkan oleh pelaku. Ini berlaku dalam hal penimbunan, perdagangan pangan olahan, sanitasi pangan, dan izin usaha yang berkaitan dengan pangan olahan. Bahkan sanksi bagi yang mengimpor saat pangan cukup juga dihapuskan.

Ketiga, perubahan paling penting adalah menempatkan impor pangan sebagai prioritas utama. Dalam Undang-Undang Pangan, ketersediaan pangan dimaknai sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, impor pangan ditempatkan setara atau sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Perubahan ini kemudian diturunkan dalam pasal-pasal operasional terkait dengan tata kelola impor pangan.

Selain itu, omnnibus law menghilangkan impor pangan sebagai jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Hal ini bisa dilihat dari hilangnya klausul “pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan” dan ditiadakannya pengaturan waktu impor terkait dengan panen. Syarat bahwa impor hanya dapat dilakukan apabila produksi dan/atau cadangan pangan nasional tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri juga lenyap. Terakhir, keharusan pemerintah menetapkan kebijakan impor tak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil diubah hanya menjadi untuk keberlanjutan usaha tani.

Orientasi baru ini dengan sendirinya mengubah paradigma pemerintah mengenai impor pangan dalam pemenuhan pangan dalam negeri. Jika semula sebagai pelengkap, impor pangan kini menempati posisi amat penting. Impor (juga ekspor) pangan merupakan kegiatan ekonomi yang lumrah. Impor pangan menjadi krusial karena berkaitan dengan produk pertanian domestik. Masalah muncul karena impor terjadi tidak selalu karena ada kebutuhan.

Impor juga menjadi krusial karena dilakukan tanpa menimbang nasib petani domestik. Impor sering dikaitkan dengan daya saing. Padahal daya saing tak berdiri sendiri, melainkan hasil resultante kebijakan domestik dan negara lain. Implikasinya, kita tidak bisa melihat persoalan daya saing produk pertanian domestik tanpa memeriksa kebijakan negara lain. Ditilik dari keharusan menjamin hak hidup petani, impor menjadi hal fundamental. Menurut konstitusi, warga negara dijamin untuk memperoleh pekerjaan layak sesuai dengan kemanusiaan, dan fakir miskin dipelihara negara. Artinya, negara wajib melindungi hak hidup petani. Karena itu, kebijakan apa pun, termasuk impor, tak boleh mensubordinasi hak hidup petani.

Lebih dari itu, melakukan impor pangan dari luar negeri meskipun harganya lebih murah atau membeli produk petani domestik yang akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Impor pangan akan menimbulkan efek berantai di luar negeri. Sebaliknya, jika membeli pangan domestik, meskipun lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di dalam negeri. Efek berantai itu berbentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Jadi, apabila hak hidup petani menjadi dasar dalam melihat impor, yang sebenarnya dibangun bukan hanya ketergantungan pangan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan usaha bagi sebagian besar petani, mayoritas warga di negeri ini. Ironisnya, lapangan kerja dan usaha itu kini terancam oleh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

28 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.