Mahal Proyek Listrik Sampah

Oleh

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini memberikan keterangan dampak banjir terhadap kelistrikan di Jakarta dan sekitar di Kantor PLN UID Jakarta Raya, Jakarta, Selasa 25 Februari 2020. EKO WAHYUDI l Tempo

TAK sepatutnya pemerintah membiarkan PT PLN menjadi korban rente yang tidak ada habis-habisnya. Pembangunan 12 pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) merugikan PLN karena perusahaan negara itu harus membeli listrik dua kali lebih mahal dibanding harga pokok pembeliannya. Pemerintah daerah juga dirugikan karena harus membeli sampah olahan pada angka tertentu.

Sudah puluhan tahun PLN terpaksa membeli listrik dari pembangkit swasta dengan harga lebih mahal. Kini saatnya pemerintah mengoreksi model bisnis seperti itu dan tidak lagi mencampuri urusan bisnis PLN dengan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah baik tapi justru merugikan perusahaan ini. Tidak ada yang salah dengan pembangunan pembangkit ramah lingkungan sepanjang program tersebut tetap mempertimbangkan aspek bisnis, terutama jika opsi untuk itu tersedia.

Pemerintah bisa bersandar pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mengkaji model bisnis PLTSa sejak 2019. Ini adalah bagian dari kerja koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dalam sektor kelistrikan sudah berlangsung sejak 2015. Pemerintah harus segera mengkaji ulang proyek ini karena akan membebani PLN. Pada akhirnya, pemerintah juga harus menambalnya dalam bentuk kompensasi kerugian tersebut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan proyek PLTSa, pemerintah menetapkan pembangunan PLTSa di Jakarta dan sebelas kota lain. Kota-kota itu merupakan penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan kontrak pengolahan sampah antara pemerintah dan investor serta perjanjian jual-beli listrik antara pengembang PLTSa dan PLN.

Dalam skema itu, pemerintah daerah mesti membayar tipping fee atau biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) maksimal Rp 500 ribu per ton kepada investor. Sedangkan PLN harus membeli listrik dari PLTSa dengan skema feed-in tariff selama 25 tahun. Harganya US$ 13,35 sen per kilowatt-jam untuk PLTSa berkapasitas maksimal 20 megawatt dan US$ 14,54 sen untuk pembangkit lebih dari 20 MW. Khusus di Jakarta, PLN membayar US$ 11,8 sen per kWh.

Angka-angka tersebut jelas tak masuk hitungan bisnis PLN. Menurut KPK, jika itu diteruskan, PLN sudah pasti merugi. Beban ini pada akhirnya akan ditanggung konsumen dalam bentuk kenaikan tarif listrik. Kalau PLN tidak bisa menaikkan tarif listrik, pemerintahlah yang harus menanggung kerugian itu. Langkah terbaik bagi pemerintah adalah mengikuti rekomendasi KPK dengan membatalkan proyek ini.

Lagi pula, ada persoalan lain, yakni penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tak ramah lingkungan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah tidak mengatur jenis pembangkit listrik yang digunakan, sehingga beberapa wilayah masih memakai teknologi berbasis termal atau pembakaran. Padahal sistem semacam ini seharusnya tak digunakan lagi karena bisa meracuni udara. Mahkamah Agung pada 2017 juga membatalkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi landasan proyek PLTSa dengan teknologi termal.

Jika PLN masih bertekad meneruskan program pembangkit ramah lingkungan, ada pilihan yang lebih masuk akal dari sisi hitungan bisnis, yakni pengolahan pelet atau briket sampah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Cara yang disebut co-firing ini sudah diuji di empat PLTU dan PLN ternyata bisa menghemat biaya pembelian batu bara. Cara ini jelas lebih efisien ketimbang membangun PLTSa, yang mahal dan memberi peluang bagi masuknya para pemburu rente.



PLN



Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.