Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Antikorupsi, Wassalam

Oleh

image-gnews
Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih termasuk rumah tahanan demi mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto
Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih termasuk rumah tahanan demi mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

HAMPIR tujuh belas tahun berdiri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini berada di titik terendahnya. Undang-undang hasil revisi, akhir tahun lalu, telah mempereteli kekuatan lembaga itu. Kualitas buruk komisioner periode 2019-2023 pun memperlemah kinerja komisi yang sebelumnya selalu mendapat kepercayaan tinggi dari publik tersebut.

Revisi Undang-Undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo membuat penyidikan perkara korupsi begitu rumit dan birokratis. Pada saat yang sama, Jokowi mengajukan calon-calon kompromistis yang menghasilkan kepemimpinan Firli Bahuri di komisi antikorupsi.

Sejak dilantik pada 20 Desember 2019, Firli Bahuri dan empat wakil ketuanya menciptakan “tradisi baru”. Ia mendatangi lembaga-lembaga lain dengan dalih “pencegahan”. Ia mementingkan seremoni, termasuk pertunjukan memasak di depan para jurnalis. Kepemimpinan periode ini melupakan bagian terpenting dari pencegahan korupsi: penindakan yang bisa menimbulkan efek jera.

Boleh dikatakan tidak ada kasus baru yang ditangani KPK pada periode ini. Sampai muncul olok-olok: Firli betul-betul hebat, dalam tiga bulan kepemimpinannya, koruptor bisa dihilangkan. Buktinya, tak ada lagi koruptor yang ditangkap. Sebuah sindiran yang sangat punya alasan.

Memang, di awal periode mereka, KPK menangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Tapi penangkapan ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. Kelanjutan perkara ini pun masih belum jelas karena KPK belum bisa menangkap Harun. Lembaga itu juga tak serius mengejar mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, yang telah dinyatakan sebagai tersangka perkara gratifikasi Rp 46 miliar.

Pemimpin baru KPK kini juga sibuk dengan urusan internal. Firli dan kawan-kawan terkesan menyingkirkan beberapa personel yang dianggap tak sejalan. Mereka dikembalikan ke institusi asal, yakni Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Di masa lalu, komisioner justru berusaha mempertahankan personel terbaik yang hendak ditarik institusinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kewenangan penerbitan surat untuk penyelidik yang akan bergerak di lapangan juga jadi persoalan. Pada periode sebelumnya, surat penyelidikan cukup ditandatangani satu atau dua orang pemimpin KPK. Kini semua diharuskan melibatkan Firli. Kelincahan penyelidik yang menjadi keunggulan mereka di masa lalu telah berakhir.

Pemimpin KPK tidak memiliki visi pencegahan korupsi yang jelas. Program pencegahan korupsi yang berjalan di KPK saat ini tak lebih merupakan kelanjutan periode sebelumnya. Belum ada gebrakan baru dari Firli dan pimpinan KPK lain dalam pencegahan korupsi yang kerap mereka dengungkan.

Dalam tiga bulan ini, menurut survei, kepercayaan publik terhadap KPK anjlok. Hasil sigi Indo Barometer menunjukkan tingkat kepercayaan turun ke posisi keempat. Dalam survei Cyrus Network pada akhir Januari lalu yang diumumkan Maret ini, peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik bahkan berada di bawah Kepolisian-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dengan situasi seperti ini, kita sudah bisa mengucapkan selamat tinggal pemberantasan korupsi. Rezim Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.