Komisi Antikorupsi, Wassalam

Oleh

Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih termasuk rumah tahanan demi mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto

HAMPIR tujuh belas tahun berdiri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini berada di titik terendahnya. Undang-undang hasil revisi, akhir tahun lalu, telah mempereteli kekuatan lembaga itu. Kualitas buruk komisioner periode 2019-2023 pun memperlemah kinerja komisi yang sebelumnya selalu mendapat kepercayaan tinggi dari publik tersebut.

Revisi Undang-Undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo membuat penyidikan perkara korupsi begitu rumit dan birokratis. Pada saat yang sama, Jokowi mengajukan calon-calon kompromistis yang menghasilkan kepemimpinan Firli Bahuri di komisi antikorupsi.

Sejak dilantik pada 20 Desember 2019, Firli Bahuri dan empat wakil ketuanya menciptakan “tradisi baru”. Ia mendatangi lembaga-lembaga lain dengan dalih “pencegahan”. Ia mementingkan seremoni, termasuk pertunjukan memasak di depan para jurnalis. Kepemimpinan periode ini melupakan bagian terpenting dari pencegahan korupsi: penindakan yang bisa menimbulkan efek jera.

Boleh dikatakan tidak ada kasus baru yang ditangani KPK pada periode ini. Sampai muncul olok-olok: Firli betul-betul hebat, dalam tiga bulan kepemimpinannya, koruptor bisa dihilangkan. Buktinya, tak ada lagi koruptor yang ditangkap. Sebuah sindiran yang sangat punya alasan.

Memang, di awal periode mereka, KPK menangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Tapi penangkapan ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. Kelanjutan perkara ini pun masih belum jelas karena KPK belum bisa menangkap Harun. Lembaga itu juga tak serius mengejar mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, yang telah dinyatakan sebagai tersangka perkara gratifikasi Rp 46 miliar.

Pemimpin baru KPK kini juga sibuk dengan urusan internal. Firli dan kawan-kawan terkesan menyingkirkan beberapa personel yang dianggap tak sejalan. Mereka dikembalikan ke institusi asal, yakni Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Di masa lalu, komisioner justru berusaha mempertahankan personel terbaik yang hendak ditarik institusinya.

Kewenangan penerbitan surat untuk penyelidik yang akan bergerak di lapangan juga jadi persoalan. Pada periode sebelumnya, surat penyelidikan cukup ditandatangani satu atau dua orang pemimpin KPK. Kini semua diharuskan melibatkan Firli. Kelincahan penyelidik yang menjadi keunggulan mereka di masa lalu telah berakhir.

Pemimpin KPK tidak memiliki visi pencegahan korupsi yang jelas. Program pencegahan korupsi yang berjalan di KPK saat ini tak lebih merupakan kelanjutan periode sebelumnya. Belum ada gebrakan baru dari Firli dan pimpinan KPK lain dalam pencegahan korupsi yang kerap mereka dengungkan.

Dalam tiga bulan ini, menurut survei, kepercayaan publik terhadap KPK anjlok. Hasil sigi Indo Barometer menunjukkan tingkat kepercayaan turun ke posisi keempat. Dalam survei Cyrus Network pada akhir Januari lalu yang diumumkan Maret ini, peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik bahkan berada di bawah Kepolisian-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dengan situasi seperti ini, kita sudah bisa mengucapkan selamat tinggal pemberantasan korupsi. Rezim Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi ini.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

28 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.