Permainan Kelam Menteri Perdagangan

Oleh

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kiri) dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin (kanan) usai diskusi di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

KERAGUAN sejumlah kalangan bahwa proses pemilihan anggota Kabinet Indonesia Maju tidak dilakukan secara cakap dan teliti kini menuai bukti. Kekacauan dalam pelaksanaan tugas di beberapa kementerian pada enam bulan pertama usia kabinet mulai terkuak.

Salah satunya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga pernah terlibat patgulipat bisnis dengan perusahaan negara dan dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Di tengah jalan, kasus itu berhenti dengan alasan tidak cukup bukti. Oleh polisi, Agus tidak pernah dimintai keterangan.

Investigasi majalah ini menemukan jejak Agus dalam transaksi lancung PT Yudistira Bumi Bhakti saat memperoleh proyek penambangan dan pengangkutan bijih nikel di area konsesi milik PT Aneka Tambang Tbk di Tanjung Buli, Kabupaten Halmahera Timur, pada 2001-2014.

Yudistira Bumi Bhakti awalnya adalah perusahaan milik Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Yulius Isyudianto. Pada 2000, Agus melalui perusahaannya, PT Mitrasysta Nusantara, menjadi salah satu pemodal dan menjadikan Yudistira Bumi Bhakti sebagai kendaraan untuk memenangi tender proyek dari Aneka Tambang. Meski menjadi bohir, nama Agus tidak tercantum dalam akta perusahaan.

Pada 2001, Yudistira Bumi Bhakti menang tender proyek di Tanjung Buli itu dengan masa kontrak hingga 2004. Ketika kontrak habis, direksi Aneka Tambang kembali menunjuk langsung Yudistira Bumi Bhakti sebagai pelaksana proyek penambangan dan pengangkutan bijih nikel, dalam lima periode, hingga 2014. Selain prosedur mendapatkan proyek itu terindikasi melanggar aturan, Yudistira Bumi Bhakti diduga mendapat harga spesial sehingga memperoleh untung di atas kewajaran.

Praktik bisnis ganjil ini pernah menjadi temuan auditor internal Aneka Tambang pada 2009. Audit itu mendapati jumlah konsumsi bahan bakar minyak pada kontrak kerja sama yang jauh lebih tinggi dibanding konsumsi BBM yang digunakan Yudistira Bumi Bhakti pada 2007 dan 2008. Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan pada audit 2012 menilai Aneka Tambang tidak berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan Yudistira Bumi Bhakti.

Namun pelbagai temuan internal dan lembaga auditor negara itu diabaikan pemegang saham. Mereka yang ditengarai melanggar tidak tersentuh hukum, malah terus menjabat-bahkan kerja sama tersebut terus berlangsung hingga 2014.

Kongsi lancung ini sulit diterima akal sehat. Perusahaan negara bidang pertambangan menjalin bisnis dengan perusahaan antah-berantah di bidang yang semestinya sudah dikuasai Aneka Tambang selama bertahun-tahun. Praktik bisnis ini bisa dicurigai merupakan rekayasa keuanganuntuk melegalkan upaya penjarahan aset negara.

Dugaan praktik lancung Agus melengkapi sejumlah polemik tentang kebijakan yang pernah diambilnya. Contoh paling anyar adalah saat terjadi kelangkaan gula yang berdampak pada melambungnya harga bahan kebutuhan pokok itu. Agus ditengarai tak kunjung meneken permohonan impor gula, seperti yang sudah diputuskan rapat Menteri Koordinator Perekonomian.

Penegak hukum harus bergerak cepat menelusuri perkara Aneka Tambang. Presiden Joko Widodo tidak boleh meremehkan persoalan ini karena kini ia mempertaruhkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan kinerja Kementerian Perdagangan yang dipimpin Agus.

Jokowi tidak boleh tersandera oleh politik balas budi. Sudah lama menjadi omongan: terpilihnya Agus sebagai Menteri Perdagangan pada Oktober 2019 merupakan imbalan atas dukungan Partai Kebangkitan Bangsa, partai asal Agus, dalam pemilihan presiden. PKB salah satu partai pengusung Jokowi.

Sulit untuk percaya bahwa Jokowi tak tahu latar belakang calon menterinya. Seperti pada awal periode pertama pemerintahannya, ia mengecek setiap detail riwayat calon sebelum menetapkan sebagai menteri. Karena itu, terpilihnya Agus besar kemungkinan lebih banyak didasari pertimbangan menjaga perimbangan kekuatan partai-partai pendukung Jokowi. Meski sempat jadi kasak-kusuk, terlalu berlebihan mencurigai partai penyokong “menjajakan” jatah menteri kepada kandidat yang bisa memberikan imbalan ekonomi kepada partai dan oknum pimpinan partai.

Tanpa kehendak memperbaiki kabinetnya, pemerintah Jokowi akan terseok-seok menghadapi pelbagai tantangan-termasuk pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya. Tanpa menyadari bahwa ia telah salah langkah dalam penyusunan kabinet, Jokowi akan terus terjerembap dalam pemerintahan yang kehilangan kredibilitas.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.