Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona

image-profil

image-gnews
Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona
Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona
Iklan

Muhammad Fatahillah Akbar
Dosen padaa Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

"Membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal," kata filsuf Suzy Kassem. Ungkapan itu menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah virus corona Covid-19, perbuatan pemerintah dapat menjurus pada hal yang demikian. Maka, pemerintah harus dengan sangat bijak menentukan sikap dalam menghadapi pandemi ini.

Menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah keluar atau masuknya penyakit ataupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Undang-undang itu menggariskan bahwa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan ini dijalankan dengan melakukan berbagai upaya pengkajian guna menentukan tingkat kedaruratan.

Untuk menggali lebih jauh tanggung jawab pemerintah, kita dapat melihat aturan dalam Undang-Undang Kesehatan. Aturan itu menggariskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus menyelenggarakan bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Pengendalian tersebut juga harus berbasis wilayah.

Selain itu, hak untuk memperoleh kesehatan merupakan hak yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah pusat juga berkewajiban memberikan informasi tersebut. Namun, dalam menghadapi pandemi Covid-19, terdapat kejanggalan dalam berbagai informasi. Bahkan pengecekan kesehatan tidak dilakukan secara menyeluruh. Angka kasus positif Covid-19 seperti fenomena gunung es. Masyarakat hanya melihat sedikit sekali, tapi ada kemungkinan kasusnya telah sangat banyak. Apakah ada hal yang ditutupi atau secara lalai tidak dilakukan kajian secara mendalam?

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari pandemi seperti situasi saat ini. Jika lalai, Pasal 52 undang-undang ini memberikan sanksi pidana kepada badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan serta-merta dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan yang jelas dan tegas dalam situasi wabah corona ini.

Pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dalam situasi kedaruratan kesehatan terdapat beberapa mekanisme karantina. Level tertinggi adalah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah sampai saat ini dikenal di media dengan istilah "lockdown" dan pembatasan sosial dengan "social distancing". Dalam situasi saat ini, presiden dan jajaran kabinet telah mengembuskan semangat bekerja dari rumah, yang menjadi ciri utama pembatasan sosial. Namun tidak ada keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kedaruratan kesehatan. Undang-undang menyebutkan bahwa karantina wilayah maupun pembatasan sosial harus ditetapkan oleh menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga saat ini pemerintah belum menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan secara tegas. Akibatnya, banyak perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan institusi pemerintah masih tidak melakukan pembatasan sosial yang tegas. Hal ini tentu berdampak buruk pada penyebaran Covid-19.

Dengan pengaturan yang tegas, pembatasan sosial dapat lebih efektif karena memiliki ketentuan pidana. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menggariskan bahwa orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Sanksi ini tergolong kecil. Di Spanyol, sanksinya hingga 25 euro atau hampir Rp 415 juta. Hal ini menjadi penting, mengingat pembatasan sosial ini memerlukan partisipasi positif dari masyarakat.

Namun, dari semua itu, kebijakan pemerintah yang tegas adalah kunci utama. Sampai saat ini, setiap orang memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai wabah ini. Jika kemudian penyebarannya semakin masif, pemerintah harus bertanggung jawab.

Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar dalam penanggulangan wabah ini. Harus diperhatikan bahwa dana tersebut harus dioptimalkan untuk penanggulangan wabah. Jika terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, hal itu dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati.

Karena itu, penting untuk pemerintah dan semua pihak yang terlibat bahwa pengelolaan keuangan bencana ini sangat penting. Siapa pun yang menimbun bahan pokok, misalnya beras, gula, dan alat kesehatan seperti masker, harus mendapat sanksi tegas. Undang-Undang Perdagangan dengan jelas memberikan ancaman pidana bagi yang menimbun bahan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu. Jika hal ini dilakukan dalam keadaan bencana, jelas dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya. Karena itu, penguatan penegakan hukum penting juga untuk memberikan asistensi dalam penanggulangan wabah Covid-19.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.