Karantina Wilayah dan Penyangga Ekonomi

Bagong Suyanto

Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagong Suyanto
    Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

    Penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia terus melaju, bahkan diprediksi akan mencapai puluhan ribu kasus setelah Idul Fitri. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan belum memikirkan opsi untuk menerapkan kebijakan penutupan wilayah (lockdown). Menjaga jarak antar-manusia (physical distancing) dinilai sebagai tindakan yang lebih realistis dan penting dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun menjaga jarak antar-manusia tidak akan berdampak optimal bila tidak didukung kesediaan dan kedisiplinan masyarakat untuk tidak terlibat dalam kerumunan dan bersedia menjaga jarak dengan orang lain.

    Sejumlah negara, seperti Cina, Italia, Denmark, Filipina, Irlandia, Prancis, dan Spanyol, memang memutuskan untuk melakukan lockdown, dan langkah itu terbukti efektif mengurangi laju penyebaran virus. Namun, bagi Indonesia, di luar masalah efektivitas dan manfaat kebijakan lockdown, ada hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan.

    Berbeda dengan masyarakat di negara maju yang mapan atau di negara sosialis seperti Cina yang masyarakatnya memiliki tabungan yang cukup atau negara juga memiliki anggaran yang memadai untuk membantu masyarakat melewati masa-masa kritis, kondisi ekonomi masyarakat dan Negara Indonesia tampaknya tidak memungkinkan untuk itu. Pertama, kalangan rumah tangga miskin atau kelompok near poor umumnya tidak memiliki penyangga ekonomi yang cukup. Jangankan berbicara tentang tabungan, kehidupan sehari-hari mereka pun umumnya bergantung pada uluran bantuan dan utang.

    Rumah tangga miskin merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang rentan dan tidak berdaya. Seperti dikatakan Chambers (1987), keluarga miskin rata-rata hidup dengan mengandalkan penghasilan yang sifatnya harian, yang acap kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah lazim terjadi, yang namanya rumah tangga miskin akan mengandalkan pola kehidupan "gali lubang, tutup lubang". Utang adalah bagian dari kehidupan inheren kelompok ini.

    Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika keluarga-keluarga miskin yang tidak memiliki tabungan ini harus menjalani opsi lockdown alias tidak bisa bekerja sekitar 1-2 bulan atau bahkan lebih. Tidak adanya tabungan dan penghasilan tentu akan dengan cepat menyeret mereka ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan yang semakin kronis.

    Kedua, bagi pemerintah, keputusan melakukan lockdown tidak menjadi pilihan karena disadari bahwa kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menanggungnya. Sejumlah negara maju umumnya memiliki dana yang cukup untuk memberikan subsidi kepada warganya agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Di beberapa negara, dilaporkan ada yang memberikan bantuan hingga lebih dari Rp 15 juta kepada keluarga selama masa lockdown. Bagi pemerintah Indonesia, ketika utang luar negeri semakin meningkat, sumber penghasilan dari pajak menurun, serta anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah terbatas, tentu itu tidak memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal yang sama.

    Meski bukan keputusan terbaik, gerakan jaga jarak fisik adalah pilihan lebih realistis yang dibuat pemerintah. Memutus mata rantai penularan virus corona dengan mengajak masyarakat bersedia menjaga jarak adalah strategi yang diyakini akan dapat mengurangi skala penyebarannya di masyarakat. Apakah kebijakan ini benar-benar terbukti mencegah penyebaran Covid-19, tentu soal lain.

    Belajar dari pengalaman sejumlah negara yang mengambil langkah lockdown, dampak pertama yang timbul umumnya adalah aksi panic buying. Akibat ketakutan yang berlebihan dan pengaruh informasi yang tidak benar, masyarakat berbondong-bondong pergi ke toko, pasar swalayan, dan lain-lain untuk memborong barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari secara berlebihan.

    Bukan hanya gula, minyak, mi instan, beras, dan lain-lain yang sempat sulit dicari di pusat belanja. Masker, hand sanitizer, dan empon-empon juga dilaporkan sempat menghilang dari pasar. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi ketika pemerintah benar-benar melakukan kebijakan lockdown. Ada kemungkinan masalah baru akan timbul dan tidak kalah merisaukan dibanding ancaman virus corona itu sendiri.

    Dalam situasi yang serba dilematis seperti sekarang, kunci untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah sikap, komitmen, dan kesediaan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi intensitas perjumpaan dengan orang lain plus literasi yang memadai tentang Covid-19. Tanpa dua hal ini, jangan harap kita dapat terbebas dari ancaman virus corona.

    Ancaman Covid-19 memang sudah ada di hadapan mata dan kita tidak mungkin mengelak. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya agar ancaman virus mematikan ini tidak makin liar tak terkendali. Tidak bersikap egois, rela berkorban, dan bersedia berkomitmen bersama untuk memeranginya adalah ikhtiar yang harus kita lakukan.

    Menjelang perayaan Idul Fitri yang sebentar lagi tiba, berharap masyarakat sadar dan memutuskan untuk tidak mudik adalah momen kritis sekaligus batu ujian untuk melihat di mana sebetulnya batas komitmen itu telah terbangun. Jangan berharap ancaman Covid-19 dapat diatasi jika kesadaran untuk melawannya tidak dimulai dari diri kita sendiri.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.