Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Percepat Penyaluran Bantuan Tunai

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi menghadiriPenyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Sukmajaya, Kota Depok, Selasa, 12 Februari 2019.  Jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) kepada warga Depok mencapai Rp 70,5 miliar yang terdiri Rp 26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH dan Rp 44,1 miliar untuk 33.408 penerima BPNT TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi menghadiriPenyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Sukmajaya, Kota Depok, Selasa, 12 Februari 2019. Jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) kepada warga Depok mencapai Rp 70,5 miliar yang terdiri Rp 26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH dan Rp 44,1 miliar untuk 33.408 penerima BPNT TEMPO/Subekti.
Iklan

Pemerintah semestinya mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan pekerja upah harian. Stimulus fiskal ini penting untuk menyangga mereka yang rentan kehilangan pendapatan setelah muncul pemberlakuan kebijakan pembatasan interaksi sosial dan bekerja dari rumah akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pengucuran bantuan tunai untuk saat sekarang jauh lebih penting daripada implementasi Kartu Pra-Kerja yang direncanakan menghabiskan anggaran hingga Rp 10 triliun. Selain mekanisme penyalurannya belum teruji, program bagi para pencari kerja baru ini tidak relevan di tengah situasi darurat wabah virus corona. Saat kondisi ekonomi morat-marit akibat pandemi, industri pasti akan menahan diri mencurahkan investasi, termasuk menyerap tenaga kerja.

Tekanan terhadap perekonomian ini belum akan berhenti karena wabah corona di Indonesia diprediksi terus meluas. Hingga kemarin, sudah 790 orang yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19, dengan 58 di antaranya meninggal dan 31 pasien berhasil sembuh. Sejumlah studi menghitung puncak wabah akan terjadi pada akhir April mendatang. Di tingkat global, wabah ini telah menyerang ke 168 negara, menjangkiti 417.582 orang dengan korban meninggal 18.612 jiwa.

Dengan situasi seperti itu, realokasi anggaran mutlak dilakukan untuk menopang masyarakat yang paling rentan terpukul akibat wabah corona. Realokasi diperlukan untuk menaikkan anggaran bantuan sosial, yang tahun ini dipatok Rp 102,9 triliun. Jika tidak ada realokasi, jaring pengaman sosial itu bisa jebol, mengingat realisasi Program Keluarga Harapan pada dua bulan pertama tahun ini saja telah menyedot Rp 30 triliun. Pemerintah bisa memangkas anggaran infrastruktur serta proyek pemindahan ibu kota baru dan mengalihkan dana program Kartu Pra-Kerja untuk program bantuan langsung tunai ini.

Bantuan langsung tunai, juga program lain yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah masa pandemi. Apalagi konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang 55-56 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentu saja pemerintah harus memastikan bantuan itu diberikan kepada penduduk yang sangat membutuhkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sinilah tantangannya. Pada masa lalu, skema pemberian bantuan kepada kelompok miskin ini sering diselewengkan. Cukup banyak penerima bantuan sebenarnya tergolong mampu secara ekonomi, karena itu mereka tidak berhak. Disengaja ataupun tidak, misalokasi dana itu jelas mengoyak rasa keadilan.

Salah satu penyebabnya adalah data yang buruk. Dalam teori ekonomi, kelemahan data ini berpotensi menyebabkan informasi tidak simetris, yang berimbas pada pengambilan kebijakan tidak optimal atau bahkan keliru. Hal ini yang menyebabkan subsidi untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada 2005 bocor 5 dan 10 persen dalam dua kali penyaluran. Kesalahan serupa terjadi kembali pada distribusi bantuan langsung sementara masyarakat.

Pemerintah jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut karena krisis kali ini akan jauh lebih berat. Jaring pengaman yang sudah disiapkan harus dipastikan jatuh ke tangan yang tepat.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.