Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh

image-gnews
Karyawan melintas di depan layar pergerakan saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi yang terlemah dibandingkan dengan bursa saham di Asia hingga sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (17/3). Hingga pukul 12.00 WIB, IHSG atau Jakarta Composite Index menjadi yang terlemah dengan koreksi sebesar persen atau poin ke level 4.478,55. Kejatuhan ini menjadi yang terlemah sejak Januari 2016. TEMPO/Tony Hartawan
Karyawan melintas di depan layar pergerakan saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi yang terlemah dibandingkan dengan bursa saham di Asia hingga sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (17/3). Hingga pukul 12.00 WIB, IHSG atau Jakarta Composite Index menjadi yang terlemah dengan koreksi sebesar persen atau poin ke level 4.478,55. Kejatuhan ini menjadi yang terlemah sejak Januari 2016. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

PEMERINTAH jangan mengulangi kesalahan pada masa-masa awal penanganan Pandemi Corona (Covid-19): serba terlambat dan terkesan meremehkan. Kondisi ekonomi Indonesia selama masa Pandemi Corona yang terus memburuk ini memerlukan penyelesaian yang cepat dan menyeluruh.

Corona jelas telah memukul telak ekonomi Indonesia. Indeks saham Bursa Efek Indonesia melemah 33 persen dibandingkan dengan awal 2020, terburuk sejak 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok ke level 16.273, terendah sejak Juni 1998. Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik dananya dari pasar Indonesia. Situasi ini belum akan berhenti karena wabah corona di Indonesia makin luas. Kasus dan korban corona juga terus bertambah.

Baca Juga:

Hasil simulasi ekonom Australian National University, Warwick McKibbin, yang dibantu oleh Roshen Fernando, dalam riset bertajuk “The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19” jelas menunjukkan kegawatan yang luar biasa. Dampak ekonomi akibat corona ini jauh lebih buruk dibanding Flu Spanyol pada 1918-1919, wabah paling mematikan sepanjang sejarah yang menewaskan 40 juta orang di seluruh dunia. Dampak corona juga diperkirakan bisa mencapai US$ 2,4 triliun, bandingkan dengan SARS pada 2003 yang memangkas ekonomi dunia US$ 40 miliar.

Keduanya membuat tujuh skenario berdasarkan tingkat sebaran virus corona, kasus, dan jumlah korban tewas. Skenario 1-3 jika corona hanya terjadi di Cina dan bersifat sementara. Skenario 4-6, corona menyebar ke seluruh dunia dan bersifat sementara. Skenario 7, corona menyebar ke seluruh dunia dan wabah ringan akan berulang pada tahun-tahun mendatang. Mereka membuat prognosis berdasarkan lima faktor guncangan (shock), yakni suplai tenaga kerja, equity risk premium, biaya produksi, permintaan konsumsi, dan belanja pemerintah.

Pada Indonesia, suplai tenaga kerja menurun, equity risk premium naik, biaya produksi naik, permintaan turun, dan anggaran belanja naik. Berdasarkan simulasi itu, keduanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia pada 2020 akan terkoreksi 1,3 persen pada skenario empat; 2,8 persen pada skenario lima; 4,7 persen pada skenario enam; dan 1,3 persen pada skenario tujuh. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, Indonesia merencanakan PDB sebesar 5,3 persen. Untuk skenario 4 saja PDB Indonesia akan jatuh jadi 4 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada 2020 dan tahun-tahun mendatang sangat bergantung pada penanganan Pandemi Corona. Makin lama penanganannya, virus akan makin menyebar dan korban bakal terus berjatuhan. Hingga Sabtu, 21 Maret lalu, sudah 38 orang meninggal akibat Covid-19. Memang angka tersebut masih jauh dari jumlah 647 pada skenario 4. Namun pemerintah semestinya berusaha keras agar korban tewas tak sampai di angka tersebut.

Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan tiga program utama, yakni realokasi anggaran dengan fokus pada kesehatan (corona), jaringan pengaman sosial, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pidato saja jelas tak cukup. Pemerintah perlu mempercepat pengajuan RAPBN Perubahan 2020 dan mendorong daerah melakukan hal yang sama. Jika hal itu tidak segera dilakukan, pemerintah hanya bisa memakai dana tanggap darurat yang jumlahnya Rp 5 triliun.

Perombakan APBN bisa dimulai dengan memangkas anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 423 triliun. Program pembangunan ibu kota baru bisa ditunda, juga pengembangan lima destinasi pariwisata superprioritas. Anggaran tersebut bisa direalokasikan untuk belanja kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19. Realokasi juga harus ditujukan untuk anggaran jaring pengaman sosial serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Masalah lain yang juga perlu segera diantisipasi adalah pengurangan tenaga kerja (PHK) besar-besaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.