Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Segera Buka Dialog untuk Papua

Oleh

image-gnews
Persekusi dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua, tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Masalahnya apa yang terjadi di Surabaya dan Malang hanyalah pemicu semata.  Pemerintah harus menyelesaikan konflik di tanah Papua sampai ke akar-akarnya, yaitu  ketidakpuasan masyarakat melihat tindakan pemerintah di masa lalu. Selain itu, marginalisasi dalam proses pembangunan juga harus dihentikan. Proses pembangunan tidak boleh hanya mengedepankan fisik tetapi juga peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat Papua.
Persekusi dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua, tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Masalahnya apa yang terjadi di Surabaya dan Malang hanyalah pemicu semata. Pemerintah harus menyelesaikan konflik di tanah Papua sampai ke akar-akarnya, yaitu ketidakpuasan masyarakat melihat tindakan pemerintah di masa lalu. Selain itu, marginalisasi dalam proses pembangunan juga harus dihentikan. Proses pembangunan tidak boleh hanya mengedepankan fisik tetapi juga peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat Papua.
Iklan

PEMERINTAH semestinya mengevaluasi keberadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua. Jumlah yang masif dari personel pertahanan dan keamanan tersebut terbukti gagal menciptakan perdamaian di wilayah itu.

Kekerasan di Papua belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sejak 28 Februari hingga 9 Maret lalu, terjadi tiga kali tembak-menembak di Kabupaten Mimika, Papua. Seorang polisi dan satu tentara tewas akibat insiden itu. Lebih dari 1.500 penduduk Tembagapura, Mimika, mengungsi ke Kabupaten Timika. Pada 12 Maret, kelompok bersenjata membakar gereja di Tembagapura, yang sempat dijadikan tempat persembunyian mereka. Di Kabupaten Nduga, sekitar 250 penduduk tewas akibat konflik sejak Desember 2018 hingga Februari lalu.

Pemerintah berkukuh mempertahankan keberadaan personel gabungan di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah Joko Widodo tak akan menarik sekitar 5.000 polisi dan tentara di wilayah itu. Mahfud menyatakan penarikan pasukan akan membuat Papua hancur.

Rezim Jokowi memilih terus mendaur ulang kekerasan di Papua. Kehadiran polisi dan tentara dalam jumlah besar, disertai tindakan represif terhadap penduduk lokal, menjadi salah satu akar persoalan yang tak pernah tuntas. Apalagi pemerintah terus mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara. Kejaksaan Agung pada awal Maret lalu memutuskan mengembalikan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai yang menewaskan empat penduduk pada Desember 2014.

“Pendekatan kesejahteraan” ala Jokowi pun bukan solusi mujarab. Presiden sejak 2014 belasan kali berkunjung ke Papua. Ia juga membangun Jalan Trans Papua untuk menghubungkan berbagai kota. Selain itu, ia membuat “tol laut”-angkutan kapal untuk memudahkan pengangkutan logistik ke wilayah tersebut. Namun upaya ini belum menunjukkan hasil. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi di sana bahkan minus 15,72 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Jokowi juga belum mampu menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparan di Papua. Dana otonomi khusus untuk Papua banyak diselewengkan. Walhasil, penggunaan dana Rp 94,24 triliun sejak 2002 tidak terlihat efektif.

Pemerintah seharusnya segera membuka dialog dengan berbagai komponen masyarakat di Papua. Namun dialog baru bisa terlaksana jika pemerintah mengurangi keberadaan polisi dan tentara di wilayah itu. Jokowi bisa belajar dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang berhasil menyelesaikan konflik di Aceh pada 2005. Pemerintah saat itu mengedepankan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka dan berhasil mencapai kesepakatan damai-meski, perlu disebut, perdamaian cepat tercapai setelah bencana tsunami melanda provinsi itu pada akhir 2004.

Presiden Jokowi perlu membentuk unit kerja khusus untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua. Diisi kalangan profesional dan melibatkan warga Papua, tim ini bisa mendesain peta jalan perdamaian di wilayah tersebut. Termasuk mencari solusi untuk menghentikan dan menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sudah saatnya Jokowi menunjukkan keseriusannya mengatasi krisis kemanusiaan di Papua. Dia bisa memulainya dengan memberikan rasa keadilan untuk rakyat Papua melalui penuntasan berbagai kasus hak asasi. Mengabaikan kejahatan hak asasi di Papua bakal membuat posisi Indonesia terus disorot dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.