Politik Pandemi

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politik Pandemi

    Politik Pandemi

    M. Alfan Alfian
    Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

    Editorial majalah The Economist edisi 14-20 Maret 2020 membahas politik pandemi, yakni kebijakan publik yang dilakukan pemerintah suatu negara dalam merespons pandemi virus corona Covid-19. Media itu membandingkan cara banyak negara dalam merespons pandemi, dari Cina hingga Italia.

    Indonesia memang tidak dijadikan ilustrasi. Namun kita bisa membaca ulasan dan laporan majalah Tempo dalam tiga edisi belakangan ini, "Tergagap Corona", "Compang-camping Corona", dan "Darurat Covid-19". Tempo termasuk media yang cukup kritis memotret politik pandemi di Indonesia. Ini lazim semata, mengingat fungsi utama media sebagai kontrol sosial.

    Politik pandemi di Indonesia itu antara lain tampak pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah berupaya saling bersinergi, hingga pilihan strateginya. Yang dipilih adalah pembatasan sosial atau social distancing, bukan karantina wilayah atau penutupan (lockdown).

    Semua negara sekarang tengah menghadapi ketidakpastian karena tidak sepenuhnya virus Covid-19 diketahui. Lagi pula ia telah menjadi pandemi, yang berkembang cepat tak terdeteksi. Dalam konteks ini, pemerintah suatu negara sering telat menangani sehingga berdampak fatal. Dengan kata lain, mereka menutup sekolah, membatasi kerumunan, tapi sangat terlambat, seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan.

    Di negara demokrasi, mengulas politik pandemi bukanlah hal tabu. Akademikus, media, tokoh, atau siapa pun dari segmen atau spektrum masyarakat boleh memberi masukan ke pemerintah demi kebaikan bersama. Pemerintah bisa mengabaikan atau merespons positif, bergantung pada skala prioritas yang diyakininya. Ada titik temu penting di sini, yakni pembelajaran. Pemerintah negara demokratis bukan entitas yang "tak bisa salah", melainkan terbuka kepada ragam masukan (deliberatif).

    Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi catatan penting dalam efektivitas koordinasi politik pandemi. Isu jorjoran popularitas antar-tokoh politik memang sering kali tak terelakkan. Secara umum, tidaklah etis bila perbincangan diarahkan ke politik kontestasi elektoral pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Jauh lebih penting ialah agar semua pemimpin di pusat dan daerah hadir dan efektif kepemimpinannya.

    Dalam politik yang demokratis, ada etika yang harus dijaga bersama. Dalam situasi pandemi, tak boleh ada yang bermain di air keruh. Semua spektrum kepolitikan harus berorientasi politik kemanusiaan. Maka, dinamika kontestasi tak boleh berlarut dalam konflik kontraproduktif. Bukan berarti kritik dengan gampangnya diberangus, tapi negara mengarahkan gerak politik bangsa ke kebersamaan melawan Covid-19.

    Paradigma dan etika politik negara demokrasi dalam pemberantasan Covid-19 berbeda dengan negara non-demokrasi. The Economist menyoroti apa yang dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "cara brutal" Cina mengatasi wabah Covid-19 di Wuhan. Cara Cina memang menunjukkan kemajuan ketika, pertengahan Maret, Presiden Xi Jinping mengunjungi Wuhan.

    Di negara-negara demokrasi, politik pandemi tidak menunjukkan kesamaan efektivitas. Italia, misalnya. Kebijakan karantina wilayah alias lockdown tidak efektif karena pelaksanaannya tidak ketat. Pengawasan diserahkan ke masing-masing orang (self-policed), hak-hak publik juga tidak dikekang. Praktik seperti ini tidak efektif.

    Efektivitas juga bergantung pada struktur dan kompetensi perlindungan kesehatan. Maka, dalam konteks ini, politik pandemi juga identik dengan infrastruktur rumah sakit dan kelengkapan medisnya secara merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kini banyak negara, termasuk Indonesia, merasakan keterbatasan medis kendati pemerintah terus berupaya menambah fasilitas. Kemudahan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan adalah tantangan utamanya.

    Di atas semua itu, politik pandemi bersangkutan dengan kepercayaan (trust). Pemerintah, sebagai penentu kebijakan, sering kali dihadapkan kepada situasi pelik dan tak populer. Keraguan dan ketidaksetujuan sebagian masyarakat di negara demokrasi membuat kepercayaan fluktuatif. Jadi, ujian politik pandemi ialah seberapa jauh kebijakan pemerintah direspons efektif oleh warganya. Pemerintah jangan hanya menuntut agar masyarakat saling berempati dan bersolidaritas melawan wabah, tapi hal ini juga seharusnya tecermin dari cara komunikasi pemerintah sendiri. Dalam hal kepercayaan, pengendalian informasi penting agar rumor dan hoaks tak mendominasi.

    Politik pandemi otomatis juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi. Siapa pun yang menjadi pemerintah, apakah di negara demokrasi atau bukan, tidak mudah menghadapinya. Penjadwalan ulang proyek-proyek strategis mau tak mau harus dilakukan. Memang tak mudah bagi pemerintah yang telah menetapkan rencana-rencana pembangunan insfrastruktur berskala mercusuar. Pemerintah harus realistis.

    Di samping itu, kerja sama global harus terus diikhtiarkan. Kendati demikian, satu sama lain harus tetap hati-hati menghindari perburuan rente global. Dunia tengah berada dalam titik sejarah yang tidak mudah dari rangkaian titik-titik resesi ekonomi sepanjang sejarahnya....

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.