Di tengah krisis akibat pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19, prioritas tertinggi adalah menyelamatkan warga negara. Karena itu, segala daya dan upaya sudah semestinya dialokasikan ke sana. Pemerintah sepatutnya menghentikan semua ambisi berlebihan, termasuk membangun proyek-proyek mercusuar. Pemerintah sepatutnya segera merealokasikan anggaran negara untuk warga yang terkena dampak pandemi global ini.
Pandemi Covid-19 ini tak hanya mengakibatkan darurat kesehatan global, tapi juga telah menghajar telak ekonomi. Indeks saham Bursa Efek Indonesia melemah 33 persen dibanding pada awal 2020, terburuk sejak 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok ke level 16.273, terendah sejak Juni 1998. Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik dananya dari pasar Indonesia.
Situasi ini belum akan berhenti karena wabah corona terus meluas. Hingga kemarin malam, corona telah menyebar di 159 dari 193 negara yang tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tingkat global, corona menjangkiti 244.525 orang, dengan jumlah pasien sembuh 86.032 dan meninggal 10.031 orang. Di Indonesia, corona telah menyerang 514 orang, 48 di antaranya meninggal dan 29 orang sembuh.
Pakar di Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung menghitung puncak wabah Covid-19 di Indonesia mungkin terjadi pada akhir Maret atau awal April mendatang. Beberapa studi bahkan memperkirakan wabah akan masih berjalan hingga Mei. Ketika itu, diperkirakan akan ada 8.000 kasus positif corona dengan 600 kasus baru muncul setiap hari. Melihat situasi seperti ini, jika tak ada keputusan yang tepat dan penanganan yang paripurna, ledakan krisis bakal sulit dicegah. Anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 20 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 harus dialihkan untuk pihak-pihak yang paling menderita akibat corona ini.
Pemerintah juga harus memangkas anggaran infrastruktur sebesar Rp 423 triliun pada tahun ini untuk penanganan Covid-19. Realokasi juga harus ditujukan untuk anggaran jaring pengaman sosial serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Masalah lain yang juga akan segera muncul adalah pengurangan tenaga kerja (PHK) besar-besaran. Jika pemerintah gagal menangani dampak ekonomi akibat corona ini, dampaknya bisa merembet ke kerusuhan sosial. Pemerintah harus menyalurkan insentif ke program yang memiliki dampak ganda sebagai katup pengaman untuk meredam kemarahan sosial akibat hilangnya banyak pekerjaan dan krisis perbankan.
Pemerintah perlu secepatnya mencari stimulus yang kreatif untuk masyarakat yang secara ekonomi rentan menjadi korban akibat wabah corona. Anggaran proyek ibu kota baru dan anggaran infrastruktur bisa dialihkan untuk bantuan tunai langsung (BLT). Pengucuran uang tunai melalui program BLT dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang selama ini telah teruji, bisa diperluas dan ditingkatkan nilai bantuannya.
Presiden Joko Widodo memang telah meminta percepatan implementasi Kartu Prakerja untuk membantu pekerja di daerah yang paling parah terkena dampak wabah corona. Tapi konsep Kartu Prakerja ini lemah karena belum jelas mekanismenya dan belum teruji.
Demi menanggulangi wabah corona ini, aparat sipil negara (ASN) juga harus legawa tak mendapat kenaikan gaji. Anggaran perjalanan ASN juga harus dipangkas habis dan dialihkan untuk mengatasi dampak corona. Ego Presiden pun perlu diturunkan. Presiden jangan lagi ngotot meminta program-program populis dan ambisius agar negara ini selamat dari krisis global akibat corona.
