Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cemas

image-profil

Oleh

image-gnews
Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY menyemprotkan cairan disinfektan di batuan Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa 17 Maret 2020. Untuk mencegah penyebaraan virus Corona atau COVID-19 pihak BPCB DIY dan Taman Wisata Candi Prambanan menyemprotkan cairan disinfektan di batuan candi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY menyemprotkan cairan disinfektan di batuan Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa 17 Maret 2020. Untuk mencegah penyebaraan virus Corona atau COVID-19 pihak BPCB DIY dan Taman Wisata Candi Prambanan menyemprotkan cairan disinfektan di batuan candi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Cemas tentu berbeda dengan panik. Orang cemas bisa panik, tapi tidak selamanya demikian. Banyak yang cemas melihat situasi pada saat kita secara bersama-sama melawan viros corona atau Covid-19. Orang salut melihat aparat yang sudah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19, namun cemas karena yang terjadi di masyarakat justru berbagai kesulitan.

Kebijakan yang diambil pemerintah kadang tak nyambung dengan apa yang terjadi di masyarakat. Presiden Jokowi memperkenalkan apa yang disebut pembatasan sosial atau bahasa kerennya social distancing. Menghindari kerumunan dan keramaian dengan pulang ke rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah juga di rumah. Sekolah ditutup dan guru memberi tugas pekerjaan rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan berbagai aplikasi yang mendukung belajar di rumah. Beribadah di rumah juga dipatuhi, apalagi tempat ibadah dibersihkan dari virus. Namun, bekerja di rumah? Ada berbagai jenis pekerjaan yang tak bisa dilakukan di rumah, apalagi bagi mereka yang memang mencari nafkah di jalanan.

Ajakan Presiden Jokowi sampai membuat blunder bagi Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Anies mungkin mengira rakyat akan patuh karena ajakan itu datang dari presiden. Dibuatlah kebijakan pembatasan armada Transjakarta. Ternyata banyak orang yang tak patuh dan tetap bekerja di luar rumah. Penumpang antre mengular. Lalu, kebijakan direvisi dengan cepat. Apa artinya? Masyarakat tidak siap dan pemerintah juga tak menyiapkan langkah apa yang harus ditempuh agar orang mau dan bisa bekerja dari rumah.

Masker menghilang dari pasaran. Orang-orang panik mencarinya karena menganggap masker itu kebutuhan untuk menangkal Covid-19. Setelah kepanikan, baru ada penjelasan bahwa orang sehat tak perlu memakai masker. Tapi kecemasan tetap muncul, karena masker sangat dibutuhkan oleh para perawat di rumah sakit, terutama yang terlibat langsung dengan pasien yang sudah positif. Perlindungan untuk petugas kesehatan di saat-saat wabah jahanam ini suatu hal yang tak bisa dianggap enteng.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dipopulerkan gerakan cuci tangan di air yang mengalir. Kesannya amat sepele. Bagaimana kalau air yang disalurkan oleh perusahaan daerah air minum suka macet, suatu hal yang lumrah di kota-kota kecil? Maka hand sanitizer diborong sampai habis. Kepanikan berjeda ketika ada berbagai tayangan bahwa kita bisa membuatnya sendiri. Campurkan pemutih pakaian dengan alkohol, lalu ditambah air. Orang pun panik mencari alkohol dan tiba-tiba langka di pasaran. Panik hilang ketika ada penjelasan, alkohol bukan sesuatu yang penting amat.

Cara kita berkomunikasi tak bagus dalam gerakan bersama melawan corona ini. Bisa jadi karena terlalu banyak juru bicara. Kesannya jadi simpang-siur. Syukurlah Jokowi segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Tugas Kementerian Kesehatan jadi berkurang. Biarkan Kementerian berfokus pada soal kesehatan, sementara gugus tugas lebih ke masalah prasarana. Misalnya, mengupayakan masker dan alat pelindung petugas kesehatan, alat tes yang lebih canggih, termasuk menyulap wisma atlet jadi rumah sakit.

Ada baiknya juru bicara satu saja. Masyarakat perlu dibuat lebih tenang, betapa pun wabah ini sangat mencemaskan kita karena jumlah yang positif terkena virus semakin banyak. Dampak ekonominya pun sangat besar. Kini saatnya kita saling berbagi dan bukan saling menyalahkan. Ini yang akan menurunkan rasa cemas kita dan menguatkan imunitas kita melawan corona.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.