Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Belum Puncaknya Bertindaklah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas keamanan berjaga di pintu gerbang kawasan Monas, Jakarta, Sabtu 14 Maret 2020. Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hiburan masyarakat selama 2 pekan ke depan diantaranya Monas, Wisata Kota Tua dan Ancol. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas keamanan berjaga di pintu gerbang kawasan Monas, Jakarta, Sabtu 14 Maret 2020. Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hiburan masyarakat selama 2 pekan ke depan diantaranya Monas, Wisata Kota Tua dan Ancol. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

Sulit rasanya berharap pemerintah mampu dengan cepat mengatasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 jika tak ada terobosan yang berarti. Sejak awal, pemerintah terkesan menyepelekan penyebaran virus yang bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019 itu. Ketika virus itu sudah menyebar dengan cepat dan kepanikan terjadi, termasuk juga di fasilitas pelayanan kesehatan, barulah pemerintah bergerak dengan tergagap-gagap.

Hasil rapat para pakar kesehatan dan perwakilan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 pada Senin, 16 Maret lalu, menunjukkan bahwa rumah sakit dan fasilitas penting, seperti alat bantu pernapasan, tak cukup untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Diperkirakan jumlah kasus corona akan menembus angka 8.000 pada akhir April mendatang. Hingga Rabu, 18 Maret 2020, tercatat 227 kasus positif, 19 orang meninggal, dan 11 orang sembuh.

Pemerintah harus lebih transparan soal jumlah korban dan sebarannya. Selama ini terjadi kesimpangsiuran data korban dan jumlah penderita Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa menyebutkan identitas korban, pemerintah harus mengumumkan lokasi episentrum penularan agar masyarakat bisa menjauhi tempat tersebut. Sikap defensif dan tak transparan justru meruntuhkan kepercayaan publik.

Pemerintah pusat juga harus segera membuka akses dan membantu sebanyak mungkin laboratorium kesehatan di daerah untuk mendeteksi virus. Pemusatan pendeteksian di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan membuat pelacakan terhadap mereka yang berkontak dengan pasien positif corona terlambat dilakukan. Akibatnya, potensi penularan menjadi sulit dibendung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah perlu menyiapkan lebih banyak rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien Covid-19. Pemerintah tak perlu malu meminta bantuan negara lain yang sudah berpengalaman dalam menangani virus corona. Jangan lagi jemawa dan merasa bisa karena kita terbukti tidak siap pada awalnya. Kalau sekarang masih tidak siap, penyebaran virus bakal meningkat berkali lipat. Dampaknya bukan hanya kesehatan publik, tapi juga kehidupan sosial dan ambruknya perekonomian. Pemerintah harus menyiapkan dengan segera jaring pengaman untuk mengantisipasi risiko ledakan penderita Covid-19.

Baca Juga:

Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani penyebaran corona, masyarakat juga perlu menaikkan kesadaran soal menjaga jarak atau social distancing. Penularan melalui cairan tubuh seperti air liur terbukti menjadi penyebab peningkatan dan penyebaran virus ke berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia pun merekomendasikan agar menjaga jarak satu meter dengan orang lain untuk mengurangi potensi penularan.

Pengelola tempat publik, termasuk juga rumah ibadah, perlu membuat pengaturan khusus untuk mencegah virus kian menyebar cepat dan memakan korban. Segala aktivitas yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak lebih baik ditunda. Semua pihak harus lebih rasional dan tidak meremehkan virus yang sudah merenggut lebih dari 7.500 nyawa di dunia tersebut. Tak perlu lagi perdebatan soal social distancing ini dibawa ke ranah politik atau gerakan anti-agama tertentu. Saat ini, lebih baik kita bersama-sama menggerakkan solidaritas untuk mencegah korban lebih banyak.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.