Ini Belum Puncaknya Bertindaklah

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas keamanan berjaga di pintu gerbang kawasan Monas, Jakarta, Sabtu 14 Maret 2020. Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hiburan masyarakat selama 2 pekan ke depan diantaranya Monas, Wisata Kota Tua dan Ancol. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Petugas keamanan berjaga di pintu gerbang kawasan Monas, Jakarta, Sabtu 14 Maret 2020. Dampak kasus dari penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah destinasi wisata dan hiburan masyarakat selama 2 pekan ke depan diantaranya Monas, Wisata Kota Tua dan Ancol. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Sulit rasanya berharap pemerintah mampu dengan cepat mengatasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 jika tak ada terobosan yang berarti. Sejak awal, pemerintah terkesan menyepelekan penyebaran virus yang bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019 itu. Ketika virus itu sudah menyebar dengan cepat dan kepanikan terjadi, termasuk juga di fasilitas pelayanan kesehatan, barulah pemerintah bergerak dengan tergagap-gagap.

    Hasil rapat para pakar kesehatan dan perwakilan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 pada Senin, 16 Maret lalu, menunjukkan bahwa rumah sakit dan fasilitas penting, seperti alat bantu pernapasan, tak cukup untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Diperkirakan jumlah kasus corona akan menembus angka 8.000 pada akhir April mendatang. Hingga Rabu, 18 Maret 2020, tercatat 227 kasus positif, 19 orang meninggal, dan 11 orang sembuh.

    Pemerintah harus lebih transparan soal jumlah korban dan sebarannya. Selama ini terjadi kesimpangsiuran data korban dan jumlah penderita Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa menyebutkan identitas korban, pemerintah harus mengumumkan lokasi episentrum penularan agar masyarakat bisa menjauhi tempat tersebut. Sikap defensif dan tak transparan justru meruntuhkan kepercayaan publik.

    Pemerintah pusat juga harus segera membuka akses dan membantu sebanyak mungkin laboratorium kesehatan di daerah untuk mendeteksi virus. Pemusatan pendeteksian di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan membuat pelacakan terhadap mereka yang berkontak dengan pasien positif corona terlambat dilakukan. Akibatnya, potensi penularan menjadi sulit dibendung.

    Pemerintah perlu menyiapkan lebih banyak rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien Covid-19. Pemerintah tak perlu malu meminta bantuan negara lain yang sudah berpengalaman dalam menangani virus corona. Jangan lagi jemawa dan merasa bisa karena kita terbukti tidak siap pada awalnya. Kalau sekarang masih tidak siap, penyebaran virus bakal meningkat berkali lipat. Dampaknya bukan hanya kesehatan publik, tapi juga kehidupan sosial dan ambruknya perekonomian. Pemerintah harus menyiapkan dengan segera jaring pengaman untuk mengantisipasi risiko ledakan penderita Covid-19.

    Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani penyebaran corona, masyarakat juga perlu menaikkan kesadaran soal menjaga jarak atau social distancing. Penularan melalui cairan tubuh seperti air liur terbukti menjadi penyebab peningkatan dan penyebaran virus ke berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia pun merekomendasikan agar menjaga jarak satu meter dengan orang lain untuk mengurangi potensi penularan.

    Pengelola tempat publik, termasuk juga rumah ibadah, perlu membuat pengaturan khusus untuk mencegah virus kian menyebar cepat dan memakan korban. Segala aktivitas yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak lebih baik ditunda. Semua pihak harus lebih rasional dan tidak meremehkan virus yang sudah merenggut lebih dari 7.500 nyawa di dunia tersebut. Tak perlu lagi perdebatan soal social distancing ini dibawa ke ranah politik atau gerakan anti-agama tertentu. Saat ini, lebih baik kita bersama-sama menggerakkan solidaritas untuk mencegah korban lebih banyak.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.