Wabah Corona dan Keamanan Nasional

Wabah Corona dan Keamanan Nasional

Poltak Partogi Nainggolan
Research professor masalah keamanan dan demokrasi di Puslit Badan Keahlian DPR

Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona Covid-19 merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru. Sebab, dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut (SARS), ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain.

Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Buzan pada akhir dasawarsa 1980, People, States and Fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas studi strategi dan militer klasik pada zaman modern. Buzan memperkenalkan dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional.

Wabah ini belum berakhir, ancaman "invasi" belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan complex emergencies di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang telah dipetakan Buzan. Pentingnya dunia dapat merespons kedaruratan kompleks ini kemudian diingatkan Mark Duffield, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika pada dasawarsa 1980-an.

Serangan Covid-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi, tanpa sebuah negara mana pun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti-perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara, hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok, di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas.

Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka. Juga kontradiktif dengan kemenangan kebebasan dan demokrasi. Tapi, dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atas langkah represif Cina?

Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Itu juga yang dilakukan pemerintah Amerika. Jadi, pandemi Covid-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika-Cina, Amerika-Uni Eropa, Uni Eropa-Italia, dan lain-lain.

Sementara itu, aktor non-negara yang memiliki pengaruh transnasional, seperti Bill Gates dan Jack Ma, dengan aksi kemanusiaan global sukarelanya telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing.

Di Indonesia, solusi lockdown, bahkan yang lebih ramah, social distancing, menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertarungan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif.

Kebijakan dekontaminasi Covid-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. Covid-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Buzan. Mereka terperangkap oleh perseteruan Anies-Jokowi, yang seharusnya sudah usai tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarianisme yang meningkat. Lockdown terbatas, mandiri atau sukarela, diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran.

Implikasi serangan Covid-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol. Sementara itu, di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset terus berlangsung memperebutkan pengakuan dan hak paten siapa yang sukses menemukan vaksin anti-Covid-19. Ini bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar-negara, tapi juga menyangkut dana sumber keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya.

Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespons kedaruratan kompleks akibat Covid-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Chaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan global dewasa ini.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.