Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wabah Corona dan Keamanan Nasional

image-profil

image-gnews
Wabah Corona dan Keamanan Nasional
Wabah Corona dan Keamanan Nasional
Iklan

Poltak Partogi Nainggolan
Research professor masalah keamanan dan demokrasi di Puslit Badan Keahlian DPR

Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona Covid-19 merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru. Sebab, dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut (SARS), ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain.

Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Buzan pada akhir dasawarsa 1980, People, States and Fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas studi strategi dan militer klasik pada zaman modern. Buzan memperkenalkan dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional.

Wabah ini belum berakhir, ancaman "invasi" belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan complex emergencies di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang telah dipetakan Buzan. Pentingnya dunia dapat merespons kedaruratan kompleks ini kemudian diingatkan Mark Duffield, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika pada dasawarsa 1980-an.

Serangan Covid-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi, tanpa sebuah negara mana pun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti-perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara, hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok, di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas.

Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka. Juga kontradiktif dengan kemenangan kebebasan dan demokrasi. Tapi, dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atas langkah represif Cina?

Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Itu juga yang dilakukan pemerintah Amerika. Jadi, pandemi Covid-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika-Cina, Amerika-Uni Eropa, Uni Eropa-Italia, dan lain-lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, aktor non-negara yang memiliki pengaruh transnasional, seperti Bill Gates dan Jack Ma, dengan aksi kemanusiaan global sukarelanya telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing.

Di Indonesia, solusi lockdown, bahkan yang lebih ramah, social distancing, menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertarungan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif.

Kebijakan dekontaminasi Covid-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. Covid-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Buzan. Mereka terperangkap oleh perseteruan Anies-Jokowi, yang seharusnya sudah usai tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarianisme yang meningkat. Lockdown terbatas, mandiri atau sukarela, diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran.

Implikasi serangan Covid-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol. Sementara itu, di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset terus berlangsung memperebutkan pengakuan dan hak paten siapa yang sukses menemukan vaksin anti-Covid-19. Ini bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar-negara, tapi juga menyangkut dana sumber keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya.

Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespons kedaruratan kompleks akibat Covid-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Chaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan global dewasa ini.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.