Wabah Corona dan Keamanan Nasional

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wabah Corona dan Keamanan Nasional

    Wabah Corona dan Keamanan Nasional

    Poltak Partogi Nainggolan
    Research professor masalah keamanan dan demokrasi di Puslit Badan Keahlian DPR

    Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona Covid-19 merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru. Sebab, dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut (SARS), ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain.

    Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Buzan pada akhir dasawarsa 1980, People, States and Fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas studi strategi dan militer klasik pada zaman modern. Buzan memperkenalkan dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional.

    Wabah ini belum berakhir, ancaman "invasi" belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan complex emergencies di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang telah dipetakan Buzan. Pentingnya dunia dapat merespons kedaruratan kompleks ini kemudian diingatkan Mark Duffield, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika pada dasawarsa 1980-an.

    Serangan Covid-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi, tanpa sebuah negara mana pun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti-perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara, hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok, di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas.

    Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka. Juga kontradiktif dengan kemenangan kebebasan dan demokrasi. Tapi, dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atas langkah represif Cina?

    Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Itu juga yang dilakukan pemerintah Amerika. Jadi, pandemi Covid-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika-Cina, Amerika-Uni Eropa, Uni Eropa-Italia, dan lain-lain.

    Sementara itu, aktor non-negara yang memiliki pengaruh transnasional, seperti Bill Gates dan Jack Ma, dengan aksi kemanusiaan global sukarelanya telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing.

    Di Indonesia, solusi lockdown, bahkan yang lebih ramah, social distancing, menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertarungan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif.

    Kebijakan dekontaminasi Covid-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. Covid-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Buzan. Mereka terperangkap oleh perseteruan Anies-Jokowi, yang seharusnya sudah usai tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarianisme yang meningkat. Lockdown terbatas, mandiri atau sukarela, diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran.

    Implikasi serangan Covid-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol. Sementara itu, di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset terus berlangsung memperebutkan pengakuan dan hak paten siapa yang sukses menemukan vaksin anti-Covid-19. Ini bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar-negara, tapi juga menyangkut dana sumber keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya.

    Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespons kedaruratan kompleks akibat Covid-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Chaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan global dewasa ini.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.